Menyunting Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018

{{Perundangan judul|{{Perundangan jenis|Peraturan Daerah|{{Perundangan lembaga|Kota Malang}}}}<br/>
{{Perundangan nomor|1}} {{Perundangan tahun|2018}}<br/>
TENTANG<br/>
{{Perundangan tentang|CAGAR BUDAYA}}
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
{{Paragraph break}}
WALIKOTA MALANG,}}

{{Perundangan konsideran|{{Hanging indent |text=a. bahwa Cagar Budaya merupakan kebudayaan daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;}}

{{Hanging indent |text=b. bahwa Cagar Budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya;}}

{{Hanging indent |text=c. bahwa berdasarkan [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010]] tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;}}

{{Hanging indent |text=d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;}}}}

{{Perundangan dasar hukum|{{Hanging indent |text=1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;}}

{{Hanging indent |text=2. [[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);}}

{{Hanging indent |text=3. [[Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002]] tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);}}

{{Hanging indent |text=4. [[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007]] tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);}}

{{Hanging indent |text=5. [[Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009]] tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);}}

{{Hanging indent |text=6. [[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009]] tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);}}

{{Hanging indent |text=7. [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010]] tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);}}

{{Hanging indent |text=8. [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);}}

{{Hanging indent |text=9. [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);}}

{{Hanging indent |text=10. [[Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987]] tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);}}

{{Hanging indent |text=11. [[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017]] tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);}}

{{Hanging indent |text=12. [[Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014]] tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);}}

{{Hanging indent |text=13. [[Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.49/UM.001/MKP/2009]] tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;}}

{{Hanging indent |text=14. [[Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015]] tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan;}}

{{Hanging indent |text=15. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);}}

{{Hanging indent |text=16. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);}}

{{Hanging indent |text=17. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012]] tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 1);}}}}

===Keputusan===
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

===BAB I KETENTUAN UMUM===

====Pasal 1====
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

{{Perundangan ketentuan umum|1|Daerah|Kota Malang.}}

{{Perundangan ketentuan umum|2|Pemerintah Daerah|Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.}}

{{Perundangan ketentuan umum|3|Walikota|Walikota Malang.}}

{{Perundangan ketentuan umum|4|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.}}

{{Perundangan ketentuan umum|5|Perangkat Daerah|unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.}}

{{Perundangan ketentuan umum|6|Pejabat yang ditunjuk|pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian dari Walikota.}}

{{Perundangan ketentuan umum|7|Cagar Budaya|warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yangperlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagisejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.}}

{{Perundangan ketentuan umum|8|Benda Cagar Budaya|benda alam dan/atau benda buatan manusia,baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok,atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.}}

{{Perundangan ketentuan umum|9|Bangunan Cagar Budaya|susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.}}

{{Perundangan ketentuan umum|10|Struktur Cagar Budaya|susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.}}

{{Perundangan ketentuan umum|11|Situs Cagar Budaya|lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.}}

{{Perundangan ketentuan umum|12|Kawasan Cagar Budaya|satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.}}

{{Perundangan ketentuan umum|13|Daftar Warisan Budaya Daerah|dokumen yang berisi catatan data Warisan Budaya, yang dibuat oleh Pemerintah Kota.}}

{{Perundangan ketentuan umum|14|Kepemilikan|hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.}}

{{Perundangan ketentuan umum|15|Penguasaan|pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budayadengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untukmelestarikannya.}}

{{Perundangan ketentuan umum|16|Pengalihan|proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang dan/atau badan kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain.}}

{{Perundangan ketentuan umum|17|Kompensasi|imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.}}

{{Perundangan ketentuan umum|18|Insentif|dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.}}

{{Perundangan ketentuan umum|19|Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli|kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan ketentuan umum|20|Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli|orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan ketentuan umum|21|Museum|lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.}}

{{Perundangan ketentuan umum|22|Kurator|orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.}}

{{Perundangan ketentuan umum|23|Pendaftaran|upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.}}

{{Perundangan ketentuan umum|24|Penetapan|pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli.}}

{{Perundangan ketentuan umum|25|Register Nasional Cagar Budaya|daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.}}

{{Perundangan ketentuan umum|26|Pengelolaan|upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.}}

{{Perundangan ketentuan umum|27|Pelestarian|upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.}}

{{Perundangan ketentuan umum|28|Perlindungan|upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.}}

{{Perundangan ketentuan umum|29|Penyelamatan|upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.}}

{{Perundangan ketentuan umum|30|Pengamanan|upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.}}

{{Perundangan ketentuan umum|31|Juru Pelihara|tenaga teknis yang mempuyai kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan dalam melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan ketentuan umum|32|Zonasi|penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.}}

{{Perundangan ketentuan umum|33|Pemeliharaan|upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.}}

{{Perundangan ketentuan umum|34|Pemugaran|upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bagunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.}}

{{Perundangan ketentuan umum|35|Pengembangan|peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.}}

{{Perundangan ketentuan umum|36|Penelitian|kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.}}

{{Perundangan ketentuan umum|37|Revitalisasi|kegiatan pengembangan yang ditunjukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.}}

{{Perundangan ketentuan umum|38|Pemanfaatan|pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.}}

{{Perundangan ketentuan umum|39|Perbanyakan|kegitan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian- bagiannya.}}

{{Perundangan ketentuan umum|40|Adaptasi|upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.}}

{{Perundangan ketentuan umum|41|Etika Pelestarian Cagar Budaya|norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya.}}

{{Perundangan ketentuan umum|42|Setiap orang|perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.}}

===BAB II RUANG LINGKUP===

====Pasal 2====
Ruang lingkup Cagar Budaya meliputi:

a. pelestarian cagar budaya;

b. registrasi;

c. pengelolaan cagar budaya;

d. peran serta masyarakat;

e. penghargaan;dan 

f. pembiayaan;

===BAB III PELESTARIAN CAGAR BUDAYA===
Bagian Kesatu
Umum

====Pasal 3====
{{Perundangan pasal|3|1|Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.}}

{{Perundangan pasal|3|2|Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli dengan memperhatikan etika pelestarian.}}

{{Perundangan pasal|3|3|Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.}}

{{Perundangan pasal|3|4|Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh
dokumentasi sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.}}

====Pasal 4====
{{Perundangan pasal|4|1|Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.}}

{{Perundangan pasal|4|2|Tata cara memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.}}

====Pasal 5====
Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

====Pasal 6====
{{Perundangan pasal|6|1|Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak:

a. memperoleh informasi tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

b. memanfaatkan Cagar Budaya;

c. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan/atau

d. memperoleh fasilitasi Pemerintah Daerah.}}

{{Perundangan pasal|6|2|Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya dan Cagar Budaya berkewajiban:

a. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya;

b. mencatatkan objek yang diduga Cagar Budaya;

c. menjaga kelestarian Cagar Budaya;

d. memelihara dan mengamankan Cagar Budaya;

e. menyelamatkan Cagar Budaya apabila terjadi keadaan darurat dan/atau bencana;dan/atau

f. melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.}}

{{Perundangan pasal|6|3|Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan geografis yang diduga Cagar Budaya berkewajiban melaporkan kepada instansi yang berkewenangan di bidang kebudayaan, kepolisian negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.}}

{{Perundangan pasal|6|4|Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.}}

Paragraf 1

Koordinasi Pelestarian

====Pasal 7====
{{Perundangan pasal|7|1|Pemerintah Daerah mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya antar semua pihak agar tercipta satu kesatuan Pelestarian Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|7|2|Koordinasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. penetapan batas Situs dan Kawasan Cagar Budaya;

b. pembangunan infrastruktur pada situs dan Kawasan Cagar Budaya;

c. penyusunan pedoman Cagar Budaya;

d. penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya; dan

e. penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.}}

Paragraf 2

Etika Pelestarian Cagar Budaya

====Pasal 8====
{{Perundangan pasal|8|1|Pemerintah Daerah menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|8|2|Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan Cagar Budaya;

b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;

c. bersikap terbuka kepada Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;

d. tidak terlibat dalam perdangangan Cagar Budaya secara ilegal;

e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;

f. menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;

g. menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan Daerah;

h. mengedepankan kepentingan masyarakat;

i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan

j. memperhatikan standart/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.}}

Paragraf 3

Arahan Pelestarian

====Pasal 9====
{{Perundangan pasal|9|1|Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti arahan kebijakan Pelestarian.}}

{{Perundangan pasal|9|2|Arahan kebijakan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam Pelestarian Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|9|3|Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan bentuk Pelestarian Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.}}

====Pasal 10====
Pelestarian Benda Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

a. bentuk; dan

b. sifat dan kondisi Benda Cagar Budaya.

====Pasal 11====
Pelestarian Bangunan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

a. peringkat dan golongan Bangunan Cagar Budaya;

b. keaslian bangunan (bentuk corak/tipe/langgam arsitektur, bahan, tata letak, struktur, teknik pengerjaan);

c. kondisi bangunan; dan

d. kepemilikan dan kesesuian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.

====Pasal 12====
Pelestarian Struktur Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

a. ciri asli;

b. bentuk; dan/atau 

c. fasad struktur.

====Pasal 13====
Pelestarian Situs Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

a. pemanfaatan; 

b. daya dukung; 

c. daya tampung;

d. memperkuat nilai penting dan identitas; dan

e. citra situs.

====Pasal 14====
Pelestarian Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

a. langgam arsitekstur bernuansa budaya sebagai pembetuk citra kawasan;

b. fasad bangunan pada jalan utama;

c. peruntukan kawasan;

d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan yang meliputi:

1. tata ruang;

2. jalan;

3. tata lingkungan;

4. garis langit;

5. elemen jalan;

6. flora; dan

7. infrastruktur;

e. penanda toponimi kampong;

f. bangunan, struktur, dan situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;

g. definisi dan zonasi kawasan;

h. revitalisasi kawasan; dan

i. ciri asli lanskap budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

Bagian Kedua

Perlindungan

Paragraf 1

Umum

====Pasal 15====
{{Perundangan pasal|15|1|Setiap orang berkewajiban melakukan Perlindungan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|15|2|Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. penyelamatan;

b. pengamanan;

c. penetapan Zonasi; 

d. pemeliharaan; dan 

e. pemugaran.}}

Paragraf 2

Penyelamatan

====Pasal 16====
{{Perundangan pasal|16|1|Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:

a. mencegah kerusakannya karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan

b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.}}

{{Perundangan pasal|16|2|Penyelamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.}}

====Pasal 17====
{{Perundangan pasal|17|1|Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur atau musnah dapat dipindahkan ketempat lain yang aman.}}

{{Perundangan pasal|17|2|Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli.}}

{{Perundangan pasal|17|3|Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.}}

====Pasal 18====
Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengamanan

====Pasal 19====
{{Perundangan pasal|19|1|Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.}}

{{Perundangan pasal|19|2|Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.}}

{{Perundangan pasal|19|3|Pemerintah Daerah mengamankan Cagar Budaya dalam hal pemilik dan/atau yang menguasainya tidak dapat mengamankan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).}}

{{Perundangan pasal|19|4|dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Tenaga Ahli, pengamanan sebagainana diaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi di bidang pelestarian Benda Cagar Budaya.}}

====Pasal 20====
Setiap orang dilarang:

a. merusak, menghilangkan dan/atau mengambil dengan tanpa hak atas Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal; dan

b. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya peringkat kota, baik seluruh maupun sebagian, kecuali dengan izin Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

c. membawa Cagar Budaya keluar wilayah daerah bukan untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

====Pasal 21====
{{Perundangan pasal|21|1|Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|21|2|Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.}}

{{Perundangan pasal|21|3|Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.}}

{{Perundangan pasal|21|4|Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.}}

{{Perundangan pasal|21|5|Pelaksanaan pengamanan Cagar Budaya oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.}}

====Pasal 22====
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Penetapan Zonasi

====Pasal 23====
{{Perundangan pasal|23|1|Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|23|2|Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sifat dan karakter, kondisi, keluasan, serta lingkungan situs atau kawasan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|23|3|Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di daerah dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiasif, rekreatif, dan/atau religi.}}

====Pasal 24====
{{Perundangan pasal|24|1|Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.}}

{{Perundangan pasal|24|2|Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.}}

{{Perundangan pasal|24|3|Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:

a. Zona inti;

b. Zona penyangga;

c. Zona pengembangan; dan/atau 

d. Zona penunjang.}}

{{Perundangan pasal|24|4|Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi dalam kategori intesif dan ekstensif, dengan arah kategorisasi:

a. kategori intensif diarahkan bagi Pelestarian situs atau kawasan secara ketat dari sisi keaslian
dengan tingkat perubahan sangat terbatas;

b. kategori ekstensif diarahkan bagi Peletarian isi situs atau kawasan dengan cara lebih longgar yang disesuikan dengan keselarasan dan kesesuaian terhadap kategori intensif.}}

{{Perundangan pasal|24|5|Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.}}

{{Perundangan pasal|24|6|Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem Zonasi diatur dalam Peraturan Walikota.}}

Paragraf 5

Pemeliharaan

====Pasal 25====
{{Perundangan pasal|25|1|Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.}}

{{Perundangan pasal|25|2|Cagar Budaya yang diterlantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.}}

====Pasal 26====
{{Perundangan pasal|26|1|Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya berdasarkan pedoman dan tata cara Pemeliharaan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.}}

{{Perundangan pasal|26|2|Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.}}

{{Perundangan pasal|26|3|Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|26|4|Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanan dengan tata cara khusus.}}

{{Perundangan pasal|26|5|Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan Juru Pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|26|6|Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.}}

Paragraf 6

Pemugaran

====Pasal 27====
{{Perundangan pasal|27|1|Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekontruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.}}

{{Perundangan pasal|27|2|Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya yang berbentuk bangunan dan struktur.}}

{{Perundangan pasal|27|3|Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan menjadi:

a. golongan I adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;

b. golongan II adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan

c. golongan III adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.}}

{{Perundangan pasal|27|4|Bangunan dan struktur golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki tingkat keaslian paling sedikut 80% (delapan puluh persen).}}

{{Perundangan pasal|27|5|Bangunan dan struktur golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki tingkat keaslian paling sedikit 50% (lima puluh persen).}}

{{Perundangan pasal|27|6|Bangunan dan struktur golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki tingkat keaslian paling banyak 50% (lima puluh persen).}}

{{Perundangan pasal|27|7|Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;

b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;

c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;

d. kompetensi pelaksana bidang pemugaran; dan

e. penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keselamatan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|27|8|Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.}}

{{Perundangan pasal|27|9|Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Walikota.}}

{{Perundangan pasal|27|10|Tata Cara pemrosesan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Walikota.}}

====Pasal 28====
{{Perundangan pasal|28|1|Pemugaran bangunan dan struktur golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dilakukan dengan syarat:

a. tidak boleh diubah dari aslinya; dan

b. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan perubahan bahan paling banyak 20% (dua puluh persen).}}

{{Perundangan pasal|28|2|Pemugaran bangunan dan struktir golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dengan syarat:

a. dimungkinkan perubahan tata ruang dari aslinya;

b. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan atau pemba-ngunan kembali sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama; dan

c. perubahan tata ruang dan penggantian bahan paling banyak 40% (empat puluh persen).}}

{{Perundangan pasal|28|3|Pemugaran bangunan dan struktur golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dengan syarat:

a. dimungkinkan perubahan elemen bangnan dan tata ruang dari aslinya; dan

b. apabila kondisi bangunan dan struktur mengalami kerusakan dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali dengan bentuk aslinya menggunakan elemen sejenis atau memiliki karakter yang sama.}}

====Pasal 29====
{{Perundangan pasal|29|1|setiap kegiatan Pemugaran bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 harus dikoordinasi oleh Tenaga Ahli.}}

{{Perundangan pasal|29|2|Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Tenaga Ahli.}}

====Pasal 30====
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengembangan

Paragraf 1

Umum

====Pasal 31====
{{Perundangan pasal|31|1|Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pengembangan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|31|2|Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. Penelitian;

b. Revitalisasi; dan 

c. Adaptasi.}}

{{Perundangan pasal|31|3|Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh;

a. izin Walikota; dan

b. izin dari pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|31|4|Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejateraan masyarakat.}}

{{Perundangan pasal|31|5|Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan pendokumentasian.}}

{{Perundangan pasal|31|6|Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.}}

====Pasal 32====
{{Perundangan pasal|32|1|Pengembangan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan jenisnya.}}

{{Perundangan pasal|32|2|Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Benda Cagar Budaya dilakukan dengan cara perbanyakan.}}

{{Perundangan pasal|32|3|Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan dan/atau struktur Cagar Budaya dilakukan dengan cara adaptasi.}}

{{Perundangan pasal|32|4|Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk situs dan/atau kawasan Cagar Budaya dilakukan dengan cara revitalisasi.}}

====Pasal 33====
{{Perundangan pasal|33|1|Pengembangan Cagar Budaya yang berbentuk bangunan dan struktur dilakukan dengan tetap mempertahankan:

a. ciri asli muka dan/atau fasad bangunan atau struktur; dan

b. ciri asli lanskap budaya dan atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya tempat bangunan atau struktur berada.}}

{{Perundangan pasal|33|2|Pengembangan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:

a. nilai-nilai penting yang melekat pada Cagar budaya;

b. penambahan fasilitas sarana dan prasarana secara terbatas sesuai dengan kebutuhan.

c. pengubahan susunan ruang secara terbatas; dan 

d. gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.}}

{{Perundangan pasal|33|3|Pengembagan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat rekomendasi dari Tim Ahli.}}

Paragraf 2

Penelitian

====Pasal 34====
{{Perundangan pasal|34|1|Penelitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi dan mengungkap, memperdalam, serta menjelaskan nilai-nilai budaya.}}

{{Perundangan pasal|34|2|Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan

b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.}}

{{Perundangan pasal|34|3|Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.}}

{{Perundangan pasal|34|4|Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|34|5|Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.}}

Paragraf 3

Revitalisasi

====Pasal 35====
{{Perundangan pasal|35|1|Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.}}

{{Perundangan pasal|35|2|Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|35|3|Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan ciri budaya lokal dan memperkuat karakter Daerah.}}

{{Perundangan pasal|35|4|Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk yang dikoordinasi oleh Tenaga Ahli.}}

{{Perundangan pasal|35|5|Revitalisasi dengan menambah bangunan baru pergeseran, perubahan dan/atau pembongkaran, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.}}

{{Perundangan pasal|35|6|Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian.}}

====Pasal 36====
Ketentuan lebih lanjut mengenai Revitalisasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Adaptasi

====Pasal 37====
{{Perundangan pasal|37|1|Adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:

a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/ atau

b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.}}

{{Perundangan pasal|37|2|Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;

b. menambahkan fasilitas sesuai kebutuhan.

c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.}}

====Pasal 38====
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

====Pasal 39====
{{Perundangan pasal|39|1|Pemerintah daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, ekonomi, pendidikan, penelitan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, dan pariwisata.}}

{{Perundangan pasal|39|2|Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.}}

{{Perundangan pasal|39|3|Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Tenaga Ahli.}}

{{Perundangan pasal|39|4|Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|39|5|Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli, dukungan dana, dan/atau pelatihan.}}

{{Perundangan pasal|39|6|Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh setiap orang baik sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain maupun oleh instansi dalam Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang kebudayaan dan pariwisata untuk memperkuat kelestarian Cagar Budaya, identitas budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan dengan:

a. menyertakan lingkungan sekitar sebagai tujuan kedua atau pelengkap;

b. menempatkan Cagar Budaya sebagai poros serta menciptakan obyek dan daya tarik lain di sekitar obyek utama;

c. diarahkan untuk menciptakan wisata minat khusus;

d. mampu menempatkan wisatawan ikut serta dalam proses Pelestarian Cagar Budaya; dan

e. mendasarkan materi promosi pada informasi yang lengkap, dan akurat bersumber pada hasil kajian.}}

====Pasal 40====
Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

====Pasal 41====
{{Perundangan pasal|41|1|Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.}}

{{Perundangan pasal|41|2|Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.}}

====Pasal 42====
{{Perundangan pasal|42|1|Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya.}}

{{Perundangan pasal|42|2|Pemerintahan Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|42|3|Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.}}

{{Perundangan pasal|42|4|Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.}}

====Pasal 43====
Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai Cagar Budaya Daerah atau dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan atas izin Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

====Pasal 44====
Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

====Pasal 45====
Setiap orang dilarang:

a. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;

b. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan seizin Walikota.

====Pasal 46====
{{Perundangan pasal|46|1|Warga Negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal atau menetap di Daerah.}}

{{Perundangan pasal|46|2|Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian, keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.}}

====Pasal 47====
{{Perundangan pasal|47|1|Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya Peringkat Kota baik seluruh maupun sebagian, kecuali atas izin Walikota.}}

{{Perundangan pasal|48|2|Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.}}

====Pasal 48====
{{Perundangan pasal|48|1|Setiap orang yang membawa cagar budaya keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Timur wajib memiliki Izin.}}

{{Perundangan pasal|48|2|Izin membawa cagar budaya keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.}}

{{Perundangan pasal|48|3|Tata cara pemberian Izin membawa Cagar budaya keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.}}

====Pasal 49====
{{Perundangan pasal|49|1|Setiap orang dilarang membawa cagar budaya keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Timur kecuali memiliki Izin membawa Cagar Budaya Keluar daerah dalam Provinsi Jawa Timur.}}

{{Perundangan pasal|49|2|Setiap orang dilarang membawa cagar budaya keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Timur tidak sesuai obyek, tujuan yang tertera dalam Izin membawa Cagar Budaya Keluar daerah dalam Provinsi Jawa Timur.}}

===BAB IV REGISTRASI DAERAH===
Bagian Kesatu

Umum

====Pasal 50====
Registrasi Daerah Cagar Budaya meliputi:

a. Pendaftaran;

b. Pengkajian;

c. Penetapan; dan 

d. Pelaporan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

====Pasal 51====
Pendaftaran Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

a. pra pendaftaran;

b. pendaftaran

c. klarifikasi; dan 

d. verifikasi.

====Pasal 52====
Pra pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan dengan cara:

a. mendiskripsikan dan mendokumentasikan objek yang diduga Cagar Budaya berdasarkan usianya, kelangkaan jenisnya, keunikan rancangannya, keterbatasan jumlahnya, dan/atau kepentingan nilainya bagi masyarakat;

b. pengumpulan data objek atau objek yang diduga sebagai Cagar Budaya meliputi: nama, bentuk, jenis, ukuran, bahan, warna, satuan ruang, wilayah administrasi, pemilik/ yang menguasai, pemanfaatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan deskripsi;

c. pengumpulan data lokasi dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan:

1. sifat benda, bangunan, atau struktur di dalamnya yang bergerak atau tidak bergerak;

2. hubungan historis antara benda, bangunan, atau struktur yang menunjukkan kegiatan manusia di masa lampau, baik pada masa yang akan bersamaan maupun pada masa yang berbeda;

3. kepadatan dan persebaran benda, bangunan, atau struktur; dan

4. kebutuhan ruang bagi Pelestarian.

====Pasal 53====
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

====Pasal 54====
{{Perundangan pasal|54|1|Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.}}

{{Perundangan pasal|54|2|Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliiki atau menguasainya.}}

{{Perundangan pasal|54|3|Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak dketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.}}

{{Perundangan pasal|54|4|Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil oleh Pemerintah Daerah.}}

====Pasal 55====
Pemerintah Daerah membantu pendaftaran Cagar Budaya dalam sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

====Pasal 56====
{{Perundangan pasal|56|1|Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan cara:

a. menyerahkan berkas pendaftaran kepada petugas penerima pendaftaran berupa data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya beserta dokumen pendukung, identitas diri pendaftar atau kuasa pendaftar; dan

b. petugas penerima pendaftaran melakukan klarifikasi terhadap deskripsi, klarifikasi, dan kelengkapan data.}}

{{Perundangan pasal|56|2|Pendaftar dapat menitipkan objek dan/atau objek yang diduga Cagar budaya kepada instansi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kebudayaan.}}

{{Perundangan pasal|56|3|Petugas penerima pendaftaran dapat mengembalikan data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya apabila terdapat kekurangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.}}

====Pasal 57====
{{Perundangan pasal|57|1|Objek dan/atau obyek yang diduga Cagar Budaya yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan verifikasi oleh Tenaga Ahli.}}

{{Perundangan pasal|57|2|Verifikasi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya;

b. keasliannya;

c. asal usul kepemilikannya; dan 

d. perolehannya.}}

{{Perundangan pasal|57|3|Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas pendaftaran.}}

Bagian Ketiga

Pengkajian

====Pasal 58====
{{Perundangan pasal|58|1|Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|58|2|Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|58|3|Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.}}

{{Perundangan pasal|58|4|Dalam melakukan kajian, Tim Ahli dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Cagar Budaya dan Perangkat Daerah lain yang terkait.}}

{{Perundangan pasal|58|5|Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.}}

====Pasal 59====
Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli.

====Pasal 60====
{{Perundangan pasal|60|1|Pengkajian atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilakukan oleh Tim Ahli untuk menghasilkan rekomendasi tentang status dan peringkat Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|60|2|Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. identifikasi dan klasifikasi Cagar Budaya;

b. penilaian status Cagar Budaya; dan c. penilaian peringkat Cagar Budaya.}}

====Pasal 61====
{{Perundangan pasal|61|1|Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk menentukan status Cagar Budaya berdasarkan kriteria:

a. berusia 50 (lima puluh) tahun dan/atau lebih;

b. mewakili karakter masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

c. mewakili arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan;

d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;

e. memiliki nilai penting bagi pembentuk citra keistimewaan Daerah;

f. nilai keaslian; dan 

g. nilai kemanfaatan.}}

{{Perundangan pasal|61|2|Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang disetujui dengan musyawarah mufakat oleh Tim Ahli.}}

{{Perundangan pasal|61|3|Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat rekomendasi status kepada Walikota.}}

{{Perundangan pasal|61|4|Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan tidak layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklayakan kepada Pendaftar melalui Petugas Pendaftar.}}

====Pasal 62====
{{Perundangan pasal|62|1|Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
a. hasil pengkajian status;
b. usulan dari Pemerintah Kota.}}

{{Perundangan pasal|62|2|Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nilai keistimewaan di Daerah;

b. karya kreatif yang khas di Daerah;

c. kelangkaan jenis, keunikan rancangan, dan jumlah keberadaannya di Daerah;

d. bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau

e. asosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.}}

{{Perundangan pasal|62|3|Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang disetujui dengan musyawarah mufakat oleh Tim Ahli.}}

{{Perundangan pasal|62|4|Dokumen pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan peringkatnya.}}

Bagian Keempat

Penetapan

====Pasal 63====
{{Perundangan pasal|63|1|Penetapan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya didasarkan pada pertimbangan dari Tim Ahli.}}

{{Perundangan pasal|63|2|Walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.}}

====Pasal 64====
{{Perundangan pasal|64|1|Walikota melalui pejabat yang ditunjuk memberitahukan tentang penetapan kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) kepada pemilik Cagar Budaya dimaksud.}}

{{Perundangan pasal|64|2|Penetapan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.}}

Bagian Kelima

Pelaporan

====Pasal 65====
Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaporkan keputusan penetapan cagar budaya ke kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

====Pasal 66====
Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:

a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan

b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. (diusulkan untuk dihapuskan)

===BAB V PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA===
Bagian Kesatu

Umum

====Pasal 67====
{{Perundangan pasal|67|1|Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek cagar budaya.}}

{{Perundangan pasal|67|2|Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan Badan Pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.}}

{{Perundangan pasal|67|3|Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemeritah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.}}

{{Perundangan pasal|67|4|Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.}}

Bagian Kedua

Perencanaan

====Pasal 68====
{{Perundangan pasal|68|1|Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan Pelestarian Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|68|2|Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan.}}

{{Perundangan pasal|68|3|Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rencana Pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;

b. rancangan detail teknis untuk Bangunan dan Struktur Cagar Budaya; dan

c. rencana induk Pelestarian untuk Situs dan Kawasan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|68|4|Rancangan detail teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan dalam bentuk proposal yang berisi:

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. rencana perubahan;

d. rencana pelaksanaan;

e. rencana pengawasan; dan 

f. gambar teknis.}}

{{Perundangan pasal|68|5|Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:

a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;

b. deskripsi Cagar Budaya;

c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah dan panjang;

d. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;

e. kajian Pelestarian Cagar Budaya;

f. konsep Pelestarian Cagar Budaya;

g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan pajang;

h. strategi dan program pelaksanaan;

i. manajemen perencanaan; dan 

j. aturan pelaksanaan.}}

====Pasal 69====
{{Perundangan pasal|69|1|Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.}}

{{Perundangan pasal|69|2|Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menjadi panduan bagi Daerah.}}

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

====Pasal 70====
{{Perundangan pasal|70|1|Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan kepada Instansi yang menangani Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|70|2|Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.}}

Bagian Keempat

Pembinaan

====Pasal 71====
{{Perundangan pasal|71|1|Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs yang dilaksanakan oleh Perangkat Derah yang membidangi Cagar Budaya Bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang dalam pelestarian Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|71|2|Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pembinaan terhadap pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya berkenaan dengan tata cara perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatannya; dan
b. Pembinaan peran serta masyarakat.}}

{{Perundangan pasal|71|3|Pembinaan dapat dilakukan melalui :

a. Bimbingan dan penyuluhan;

b. Pemberian bantuan tenaga ahli atau bentuk lainnya; dan

c. Peningkatan peran serta masyarakat.}}

Bagian Kelima

Pengawasan

====Pasal 72====
{{Perundangan pasal|72|1|Pengawasan pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh instansi yang menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi.}}

{{Perundangan pasal|72|2|Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh Walikota.}}

{{Perundangan pasal|72|3|Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.}}

{{Perundangan pasal|72|4|Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Cagar Budaya atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.}}

{{Perundangan pasal|72|5|Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi Cagar Budaya atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan menyangkut kawasan dan/atau bagunan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|72|6|Walikota dapat meminta pertimbangan Tim Ahli guna menunjang tugas dan efektifitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5).}}

{{Perundangan pasal|72|7|Masyarakat turut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.}}

===BAB VI PERANAN MASYARAKAT===
Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Paragraf 1

Hak Masyarakat

====Pasal 73====
{{Perundangan pasal|73|1|Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:

a. menikmati keberadaan kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya;

b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya; dan

c. berperan serta dalam rangka pengelolaan kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.}}

{{Perundangan pasal|73|2|Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini.}}

{{Perundangan pasal|73|3|Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jenis dan jumlah Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.}}

{{Perundangan pasal|73|4|Kepemilikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.}}

{{Perundangan pasal|73|5|Pemilik benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.}}

Paragraf 2

Kewajiban Masyarakat

====Pasal 74====
{{Perundangan pasal|74|1|Pencarian Cagar Budaya atau diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau air.}}

{{Perundangan pasal|74|2|Pecarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.}}

{{Perundangan pasal|74|3|Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.}}

{{Perundangan pasal|74|4|Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.}}

{{Perundangan pasal|74|5|Tata Cara pemberian izin sebagimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.}}

====Pasal 75====
{{Perundangan pasal|75|1|Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.}}

{{Perundangan pasal|75|2|Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan penemunya dapat diambil alih oleh Pemeritah Daerah.}}

{{Perundangan pasal|75|3|Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi Cagar Budaya melakukan pengkajian terhadap temuan.}}

====Pasal 76====
{{Perundangan pasal|76|1|Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian dan mencegah serta menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|76|2|Setiap orang yang memiliki, menghuni dan/atau mengelola bangunan Cagar Budaya, situs dan/atau kawasan Cagar Budaya wajib melindungi, memelihara, melestarikan lingkungan dan bangunan Cagar Budaya tersebut.}}

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemilik, Penghuni, dan Pengelola

Paragraf 1

Hak Pemilik, Penghuni, dan Pengelola

====Pasal 77====
{{Perundangan pasal|77|1|Pemilik, penghuni dan/atau pengelola yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah.}}

{{Perundangan pasal|77|2|Insentif berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan pelindungan Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|77|3|Pemilik, penghuni dan/atau pengelola bangunan, situs dan/atau kawasan Cagar Budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak mendapatkan kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya.}}

====Pasal 78====
{{Perundangan pasal|78|1|Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|78|2|Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, untuk rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh negara.}}

{{Perundangan pasal|78|3|Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan Negara, dapat dimiliki oleh penemu.}}

====Pasal 79====
{{Perundangan pasal|79|1|Pemberian kompensasi atas penemuan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.}}

{{Perundangan pasal|79|2|Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.}}

Paragraf 2

Kewajiban Pemilik, Penghuni dan Pengelola

====Pasal 80====
{{Perundangan pasal|80|1|Pemilik, penghuni dan/atau pengelola yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Benda, Struktur, Bangunan, Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya wajib memelihara kelestariannya.}}

{{Perundangan pasal|80|2|Setiap orang yang memiliki, menghuni dan/mengelola Bangunan Cagar Budaya, Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya wajib melindungi, memelihara, melestarikan lingkungan dan bangunan Cagar Budaya tersebut.}}

{{Perundangan pasal|80|3|Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya wajib melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.}}

====Pasal 81====
{{Perundangan pasal|81|1|Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah wajib melaporkannya kepada dinas yang bertanggungjawab di bidang Cagar Budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.}}

{{Perundangan pasal|81|2|Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dikuasai dan/atau dimilikinya kepada dinas yang bertanggungjawab dibidang Cagar Budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dikuasai dan/atau dimilikinya rusak dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.}}

====Pasal 82====
{{Perundangan pasal|82|1|Setiap orang yang akan melakukan pemugaran dan/atau pembongkaran terhadap kewasan maupun bangunan Cagar Budaya harus mendapat izin dari Walikota.}}

{{Perundangan pasal|82|2|Apabila pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya dengan sengaja menerlantarkan bangunannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan maupun berat, yang bersangkutan berkewajiban untuk memulihkan keadaan bangunannya seperti semula.}}

{{Perundangan pasal|82|3|Pemilik, penghuni dan/atau pengelolaan kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya yang melakukan perubahan kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan memulihkan kawasan dan/atau bangunan ke keadaan semula dengan biaya sendiri.}}

{{Perundangan pasal|82|4|Apabila pemulihan tidak dilaksanakan maka tidak akan diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.}}

{{Perundangan pasal|82|5|Bangunan Cagar Budaya yang telah mengalami pemulihan tetap mempunyai golongan sama seperti sebelumnya.}}

====Pasal 83====
{{Perundangan pasal|83|1|Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.}}

{{Perundangan pasal|83|2|Museum sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat;}}

{{Perundangan pasal|83|3|Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum;}}

{{Perundangan pasal|83|4|Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Museum wajib memiliki kurator.}}

{{Perundangan pasal|83|5|Ketentuan lebih lanjut megenai Museum diatur dalam Peraturan Walikota.}}

Bagian Ketiga

Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat

====Pasal 84====
{{Perundangan pasal|84|1|Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|84|2|Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya meliputi:

a. membantu upaya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;

b. memberikan batuan pendanaan yang syah dan tidak mengikat bagi Pelestarian Cagar Budaya;

c. melalukan pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;

d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;

e. memberikan masukan dalam penetapan batas
situs dan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;

f. melaporkan kepada instansi yang berwewenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;

g. melaporkan temuan obyek yang diduga Cagar
Budaya kepada instansi yang berwewenang di bidang Cagar Budaya; dan

h. mendaftarkan obyek yang diduga Cagar Budaya;

i. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya. 

j. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kepariwisataan di Daerah; dan

k. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Cagar Budaya;

l. peningkatan kualitas jejaring media, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.}}

{{Perundangan pasal|84|3|Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan bersama lembaga lainnya.}}

====Pasal 85====
{{Perundangan pasal|85|1|Pemerintah Daerah dapat melalukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam Pelestarian Cagar Budaya.}}

{{Perundangan pasal|85|2|Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan degan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.}}

===BAB VII PENGHARGAAN===

====Pasal 86====
{{Perundangan pasal|86|1|Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang dengan sukarela melakukan Pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah Pelestarian terhadap Cagar Budaya dapat menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah.}}

{{Perundangan pasal|86|2|Penghargaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian insentif dan/atau kompensasi.}}

{{Perundangan pasal|86|3|Penerima penghargaan Cagar Budaya harus mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang tertuang dalam hak dan kewajiban dari penerima penghargaan.}}

{{Perundangan pasal|86|4|Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah karena sebab tertentu terpaksa harus mengalihkan kepada Pemerintah Daerah bersangkutan dapat memberikan imbalan sesuai peraturan perundang-undangan.}}

{{Perundangan pasal|86|5|Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut dan meminta kembali penghargaan yang telah diterima oleh setiap orang.}}

{{Perundangan pasal|86|6|Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, prosedur penilaian dan penetapan, serta pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.}}

===BAB VIII PEMBIAYAAN===

====Pasal 87====
{{Perundangan pasal|87|1|Pembiayaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.}}

{{Perundangan pasal|87|2|Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau

e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.}}

{{Perundangan pasal|87|3|Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan Pengolahan Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional dan keuangan Daerah.}}

===BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF===

====Pasal 88====
{{Perundangan pasal|88|1|Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.}}

{{Perundangan pasal|88|2|Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. teguran

b. peringatan tertulis;

c. penghentian kegiatan;

d. pembekuan izin;dan/atau 

e. pencabutan izin.}}

{{Perundangan pasal|88|3|Ketentuan mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.}}

====Pasal 89====
{{Perundangan pasal|89|1|Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib mencabut izin yang terkait dengan dengan izin pemanfaatan, pemugaran dan pembongkaran apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.}}

{{Perundangan pasal|89|2|Keputusan pencabutan izin sebagimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas dan tegas:

a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;

b. uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran; dan

c. akibat hukum dari pencabutan ini.}}

===BAB X KETENTUAN PENUTUP===

====Pasal 90====
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

===Penutup===
Ditetapkan di Malang pada tanggal 16 Januari 2018

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON


Diundangkan di Malang

pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO


LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR : 08 -1/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

===Penjelasan===
PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG

CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Pengelolaan Cagar Budaya melalui upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata.
Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan Cagar Budaya tersebut. Oleh karena itu Penyusunan Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai pelindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

50
Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Toponimi adalah bahasan ilmiah tentang nama tempat, asal usul, arti, penggunaan, dan tipologinya.
Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

51
Huruf i

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

52
Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lanskap adalah bentang alam hasil bertukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.
Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

53
Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

54
Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

55
Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sebab tertentu adalah melepaskan hak kepemilikan Cagar Budaya dengan sukarela.
Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 35

56