Menyunting UU RI Nomor 12 Tahun 2011/sandbox

{{center|UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011<br/>
TENTANG<br/>
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,}}


Menimbang   :  a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik sehingga perlu diganti;

d. bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk  Undang-Undang  tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Mengingat     :  Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan  :  UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

== BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ==

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang   adalah   Peraturan   Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa.
5.  Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7. Peraturan   Daerah   Provinsi   adalah   Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
8.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
9.  Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Naskah  Akademik  adalah  naskah  hasil  penelitian atau pengkajian hukum dan hasil  penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan  masalah  tersebut  dalam  suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Pengundangan     adalah     penempatan     Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia,  Berita  Negara  Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah,  Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
13. Materi    Muatan    Peraturan    Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan  sesuai  dengan  jenis,  fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
14. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
15. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945.

Pasal 2
Pancasila  merupakan  sumber    segala  sumber  hukum negara.

Pasal 3
(1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun   1945   merupakan   hukum   dasar   dalam Peraturan Perundang-undangan.
(2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

Pasal 4
Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

== BAB II ==
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5
Dalam   membentuk   Peraturan   Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang  baik,  yang meliputi:
a.  kejelasan tujuan;
b.  kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.  kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.  dapat dilaksanakan;
e.  kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.   kejelasan rumusan; dan g.  keterbukaan.

Pasal 6
(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a.  pengayoman; b.  kemanusiaan; c.  kebangsaan; d.  kekeluargaan;
e.  kenusantaraan;
f.   bhinneka tunggal ika;
g.  keadilan;
h.  kesamaan    kedudukan    dalam    hukum    dan pemerintahan;
i.   ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j.    keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2) Selain  mencerminkan  asas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

== BAB III ==
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7
(1) Jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan terdiri atas:
a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
d.  Peraturan Pemerintah;
e.  Peraturan Presiden;
f.   Peraturan Daerah Provinsi; dan
g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Kekuatan  hukum  Peraturan  Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
(1) Jenis     Peraturan     Perundang-undangan     selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2) Peraturan       Perundang-undangan       sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9
(1) Dalam      hal      suatu      Undang-Undang     diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 10
(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi:
a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
c.  pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d.  tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
dan/atau
e. pemenuhan     kebutuhan     hukum     dalam masyarakat.
(2) Tindak  lanjut  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 11
Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. 

Pasal 12
Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13
Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15
(1) Materi  muatan  mengenai  ketentuan  pidana  hanya dapat dimuat dalam:
a.  Undang-Undang;
b.  Peraturan Daerah Provinsi; atau
c.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda  paling  banyak Rp50.000.000,00 (lima  puluh
juta rupiah).
(3) Peraturan  Daerah  Provinsi  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  sesuai  dengan  yang  diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

== BAB IV ==
PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Undang-Undang

Pasal 16
Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

Pasal 17
Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 18
Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang- Undang didasarkan atas:
a.  perintah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;
b.  perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.  perintah Undang-Undang lainnya;
d.  sistem perencanaan pembangunan nasional;
e.  rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f.  rencana pembangunan jangka menengah;
g.  rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
dan
h.  aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 19
(1) Prolegnas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan  judul  Rancangan  Undang-Undang,  materi yang  diatur,  dan  keterkaitannya dengan  Peraturan Perundang-undangan lainnya.
(2) Materi   yang   diatur   dan   keterkaitannya   dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:
a.  latar belakang dan tujuan penyusunan;
b.  sasaran yang ingin diwujudkan; dan c.  jangkauan dan arah pengaturan.
(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 20
(1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan
Pemerintah.
(2) Prolegnas  ditetapkan  untuk  jangka  menengah  dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.
(3) Penyusunan    dan    penetapan    Prolegnas    jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
(5) Penyusunan   dan   penetapan   Prolegnas   prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21
(1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Penyusunan     Prolegnas     di     lingkungan     DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
(3) Penyusunan     Prolegnas     di     lingkungan     DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan   mempertimbangkan   usulan   dari   fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
(4) Penyusunan  Prolegnas  di  lingkungan  Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(5) Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    tata    cara penyusunan Prolegnas   sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.
(6) Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    tata    cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 22
(1) Hasil   penyusunan   Prolegnas   antara   DPR   dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.
(2) Prolegnas   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (1)
ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Pasal 23
(1) Dalam  Prolegnas  dimuat  daftar  kumulatif  terbuka yang terdiri atas:
a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
c.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d. pembentukan,   pemekaran,   dan   penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
e.  penetapan/pencabutan      Peraturan   Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.

(2) Dalam  keadaan tertentu,  DPR  atau  Presiden  dapat mengajukan   Rancangan   Undang-Undang   di   luar
Prolegnas mencakup:
a. untuk  mengatasi  keadaan  luar  biasa,  keadaan konflik, atau bencana alam; dan
b. keadaan   tertentu   lainnya   yang   memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang  yang  dapat  disetujui  bersama oleh  alat  kelengkapan  DPR  yang  khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua
Perencanaan Peraturan Pemerintah

Pasal 24
Perencanaan penyusunan Peraturan  Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25
(1) Perencanaan   penyusunan   Peraturan   Pemerintah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  memuat daftar  judul  dan  pokok materi  muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang- Undang sebagaimana mestinya.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)
ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 26
(1) Perencanaan   penyusunan   Peraturan   Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2) Perencanaan   penyusunan   Peraturan   Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 27
Rancangan	Peraturan     Pemerintah	berasal     dari
kementerian	dan/atau        lembaga	pemerintah
nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28
(1) Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.
(2) Rancangan  Peraturan  Pemerintah  dalam  keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan  kebutuhan  Undang-Undang  atau putusan Mahkamah Agung.

Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Perencanaan Peraturan Presiden

Pasal 30
Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.

Pasal 31
Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai   dengan   Pasal   29   berlaku   secara   mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat
Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 32
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.

Pasal 33
(1) Prolegda  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
(2) Materi   yang   diatur   serta   keterkaitannya  dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:
a.  latar belakang dan tujuan penyusunan;
b.  sasaran yang ingin diwujudkan;
c.  pokok  pikiran,  lingkup,  atau  objek  yang  akan diatur; dan
d.  jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Materi yang diatur  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui  pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 34
(1) Penyusunan  Prolegda  Provinsi  dilaksanakan  oleh
DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.
(2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)  tahun  berdasarkan skala  prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
(3) Penyusunan    dan    penetapan    Prolegda    Provinsi dilakukan  setiap  tahun  sebelum  penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 35
Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:
a.  perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
b.  rencana pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan   otonomi   daerah   dan   tugas pembantuan; dan
d.  aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 36
(1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
(3) Penyusunan    Prolegda    Provinsi    di    lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(4) Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    tata    cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
(5) Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    tata    cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37
(1) Hasil  penyusunan  Prolegda  Provinsi  antara  DPRD Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah  Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.

(2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.

Pasal 38
(1) Dalam   Prolegda   Provinsi   dapat   dimuat   daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
a.  akibat putusan Mahkamah Agung; dan
b.  Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah
Provinsi.
(2) Dalam   keadaan   tertentu,   DPRD   Provinsi   atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b.  akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
c.  keadaan   tertentu   lainnya   yang   memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah  Provinsi  yang  dapat  disetujui  bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Bagian Kelima
Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota


Pasal 39
Perencanaan	penyusunan	Peraturan	Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota.	dilakukan dalam	Prolegda

Pasal 40
Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai   dengan   Pasal   38   berlaku   secara   mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 41
Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.

Bagian Keenam
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Pasal 42
(1) Perencanaan   penyusunan   Peraturan   Perundang- undangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan   oleh   lembaga,   komisi,   atau   instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

== BAB V ==
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Undang-Undang

Pasal 43
(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR
atau Presiden.
(2) Rancangan  Undang-Undang yang  berasal  dari  DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.
(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
a.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.  penetapan    Peraturan    Pemerintah    Pengganti
Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
c.  pencabutan   Undang-Undang  atau   pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. (5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud
pada   ayat   (4)   disertai   dengan   keterangan   yang
memuat  pokok  pikiran  dan  materi  muatan  yang diatur.

Pasal 44
(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. 
(2) Ketentuan   mengenai   teknik   penyusunan   Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 45
(1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang- Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.
(2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:
a.  otonomi daerah;
b.  hubungan pusat dan daerah;
c.  pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
d.  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
e.  perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 46
(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.
(2) Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 
(3) Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    tata    cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.

Pasal 47
(1) Rancangan   Undang-Undang   yang   diajukan   oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga  pemerintah nonkementerian sesuai  dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
(2) Dalam   penyusunan   Rancangan   Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
(3) Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan   pemantapan konsepsi  Rancangan  Undang-Undang  yang  berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(4) Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    tata    cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 48
(1) Rancangan  Undang-Undang  dari  DPD  disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik.
(2) Usul    Rancangan    Undang-Undang    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang.
(3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang   mempunyai   tugas   di   bidang   perancangan Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan Undang-Undang.
(4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 49
(1) Rancangan  Undang-Undang  dari  DPR  disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
(2) Presiden  menugasi  menteri  yang  mewakili  untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.
(3) Menteri   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 50
(1) Rancangan  Undang-Undang  dari  Presiden  diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
(2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.
(3) DPR  mulai  membahas  Rancangan  Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama  60  (enam puluh) hari  terhitung sejak surat Presiden diterima.
(4) Untuk  keperluan  pembahasan  Rancangan  Undang- Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 51
Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua
Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang

Pasal 52
(1) Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
(2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
(3) DPR  hanya  memberikan  persetujuan  atau  tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
(5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  tidak  mendapat  persetujuan  DPR  dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut  harus  dicabut  dan  harus dinyatakan tidak berlaku.
(6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang- Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
(7) Rancangan   Undang-Undang   tentang   Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
(8) Rancangan   Undang-Undang   tentang   Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 53
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Penyusunan Peraturan Pemerintah

Pasal 54
(1) Dalam       penyusunan       Rancangan       Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
(2) Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3) Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    tata    cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat
Penyusunan Peraturan Presiden

Pasal 55
(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
(2) Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3) Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    tata    cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kelima
Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 56
(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(3) Dalam  hal  Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi mengenai:
a.  Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah
Provinsi;
b.  pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
c.  perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
disertai  dengan  keterangan  yang  memuat  pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 57
(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
(2) Ketentuan   mengenai   teknik   penyusunan   Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 58
(1) Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 59
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 60
(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    tata    cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  diatur  dalam Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 61
(1) Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi  yang  telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
(2) Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  telah  disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. 

Pasal 62
Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh  DPRD  Provinsi  dan  Rancangan Peraturan  Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keenam
Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 63
Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap  penyusunan Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota.

== BAB VI ==
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 64
(1) Penyusunan    Rancangan    Peraturan    Perundang- undangan  dilakukan  sesuai  dengan  teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Ketentuan  mengenai  teknik  penyusunan  Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Ketentuan   mengenai   perubahan   terhadap   teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

== BAB VII ==
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 65
(1) Pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  dilakukan oleh   DPR   bersama   Presiden   atau   menteri   yang ditugasi.
(2) Pembahasan           Rancangan           Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
a.  otonomi daerah;
b.  hubungan pusat dan daerah;
c.  pembentukan, pemekaran,  dan  penggabungan daerah;
d.  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
e.  perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
(3) Keikutsertaan  DPD  dalam  pembahasan  Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
(4) Keikutsertaan  DPD  dalam  pembahasan  Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang- Undang yang dibahas.
(5) DPD  memberikan  pertimbangan  kepada  DPR  atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pasal 66
Pembahasan    Rancangan    Undang-Undang   dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.


Pasal 67
Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 terdiri atas:

a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
b.  pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pasal 68
(1) Pembicaraan  tingkat  I  dilakukan  dengan  kegiatan sebagai berikut:
a.    pengantar musyawarah;
b.    pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c.    penyampaian pendapat mini.

(2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;
b.   DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR;
c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang- Undang berasal dari Presiden; atau
d.   Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden.
(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
a.   Presiden  jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau
b.   DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden  dengan  mempertimbangkan  usul  dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).
(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:
a.   fraksi;
b.   DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); dan
c.   Presiden.

(5) Dalam  hal  DPD  tidak  menyampaikan  pandangan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  huruf  b  dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.
(6) Dalam   pembicaraan   tingkat   I   dapat   diundang pimpinan  lembaga  negara  atau  lembaga  lain  jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Pasal 69
(1) Pembicaraan   tingkat   II   merupakan   pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
a.  penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
b.  pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap- tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
c. penyampaian pendapat akhir  Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat   (1)   huruf   b   tidak   dapat   dicapai   secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Dalam    hal    Rancangan    Undang-Undang    tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.


Pasal 70
(1) Rancangan  Undang-Undang  dapat  ditarik  kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.
(2) Rancangan  Undang-Undang  yang  sedang  dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPR.


Pasal 71
(1) Pembahasan   Rancangan   Undang-Undang   tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.
(2) Pembahasan   Rancangan   Undang-Undang   tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  dilaksanakan  melalui  mekanisme  khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;
b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a  diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan
c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam  Rapat  Paripurna  DPR  yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

Bagian Kedua
Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pasal 72
(1) Rancangan   Undang-Undang   yang   telah   disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
(2) Penyampaian          Rancangan          Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 73
(1) Rancangan  Undang-Undang  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan  Undang-Undang  tersebut  disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
(2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.
(3) Dalam   hal    sahnya   Rancangan   Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(4) Kalimat   pengesahan   yang   berbunyi   sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 74
(1) Dalam  setiap  Undang-Undang  harus  dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang- Undang tersebut.
(2) Penetapan   Peraturan   Pemerintah   dan   peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang- Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

== BAB VIII ==
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 75
(1) Pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
(2) Pembahasan  bersama  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  melalui  tingkat-tingkat pembicaraan.
(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan  DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
(4) Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    tata    cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 76
(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
(2) Rancangan Peraturan  Daerah  Provinsi  yang  sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota


Pasal 77
Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi


Pasal 78
(1) Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi  yang  telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.
(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 79
(1) Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan  membubuhkan tanda  tangan  dalam  jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
(2) Dalam  hal  Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah  Provinsi  tersebut  disetujui  bersama, Rancangan Peraturan Daerah  Provinsi  tersebut  sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.
(3) Dalam  hal  sahnya  Rancangan  Peraturan  Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
(4) Kalimat   pengesahan   yang   berbunyi   sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota

Pasal 80
Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

== BAB IX ==
PENGUNDANGAN

Pasal 81
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang- undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:
a.  Lembaran Negara Republik Indonesia;
b.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
c.  Berita Negara Republik Indonesia;
d.  Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
e.  Lembaran Daerah;
f.   Tambahan Lembaran Daerah; atau g.  Berita Daerah.

Pasal 82
Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:
a.  Undang-Undang/Peraturan    Pemerintah    Pengganti
Undang-Undang;
b.  Peraturan Pemerintah;
c.  Peraturan Presiden; dan
d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 83
Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang  menurut  Peraturan Perundang-undangan yang  berlaku  harus  diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 84
(1) Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
(2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 85
Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan   urusan   pemerintahan   di   bidang hukum.

Pasal 86
(1) Peraturan  Perundang-undangan  yang  diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan  dalam Berita Daerah.
(3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 87
Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai  kekuatan  mengikat  pada  tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

== BAB X ==
PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, dan Undang-Undang

Pasal 88
(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pasal 89
(1) Penyebarluasan  Prolegnas  dilakukan  bersama  oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Penyebarluasan   Rancangan   Undang-Undang   yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
(3) Penyebarluasan   Rancangan   Undang-Undang   yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Pasal 90

(1) Penyebarluasan      Undang-Undang      yang      telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.
(2) Penyebarluasan       Undang-Undang       sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 91

(1) Dalam  hal   Peraturan  Perundang-undangan  perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya   dilaksanakan oleh  menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2) Terjemahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
merupakan terjemahan resmi.

Bagian Kedua
Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota


Pasal 92

(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh  DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 93

(1) Penyebarluasan  Prolegda  dilakukan  bersama  oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Penyebarluasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
(3) Penyebarluasan  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 94

Penyebarluasan  Peraturan  Daerah  Provinsi  atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.




Bagian Ketiga
Naskah yang Disebarluaskan


Pasal 95


Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

== BAB XI ==
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 96


(1) Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara lisan  dan/atau  tertulis  dalam  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Masukan secara lisan  dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a.  rapat dengar pendapat umum;
b.  kunjungan kerja;
c.  sosialisasi; dan/atau
d.  seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

== BAB XII ==
KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 97
Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua  Mahkamah Agung,  Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan  Kepala  Badan  Pemeriksa  Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala  Badan,  Keputusan Kepala  Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan  DPRD  Provinsi,  Keputusan  Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 98
(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
(2) Ketentuan  mengenai  keikutsertaan  dan  pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 99
Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

== BAB XIII ==
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 100


Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini.



Pasal 101 . . . 









- 50 -

Pasal 101


Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari  Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor
4389), dinyatakan masih tetap berlaku   sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam  Undang-Undang ini.




Pasal 102


Pada saat  Undang-Undang ini  mulai  berlaku, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004 Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 103


Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling  lama  1  (satu)  tahun  terhitung  sejak Undang-Undang ini diundangkan.




Pasal 104


Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar . . . 









- 51 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Undang-Undang ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2011


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2011


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,


ttd. PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 82 












PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN




I.   UMUM

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa  “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang- undang  diatur  lebih  lanjut  dengan  undang-undang.”  Namun,  ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang- Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum  nasional.  Sistem  hukum  nasional  merupakan    hukum  yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2004, yaitu antara lain:
a.  materi  dari  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  banyak  yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan
suatu kepastian hukum;
b. teknik . . . 









- 2 -

b.  teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
c.  terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; dan
d.  penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai  penyempurnaan terhadap  Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:
a.  penambahan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak   hanya   untuk   Prolegnas   dan   Prolegda   melainkan   juga perencanaan Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang    Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan  Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
e.  pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
f.   penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun   secara sistematis   sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang- undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah  Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten . . . 









- 3 -

Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada   dasarnya   harus   ditempuh   dalam   Pembentukan   Peraturan Perundang-undangan.  Namun,  tahapan  tersebut  tentu  dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan dimaksudkan  untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang- undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

II.  PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara  adalah  sesuai  dengan  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/Perwakilan, dan  Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan . . . 









- 4 -

Menempatkan Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan  Perundang-undangan tidak  boleh  bertentangan  dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.


Pasal 3

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.


Pasal 4

Cukup jelas.


Pasal 5

Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.  Peraturan  Perundang-undangan tersebut  dapat dibatalkan  atau  batal  demi  hukum  apabila  dibuat  oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c . . . 









- 5 -

Huruf c
Yang   dimaksud   dengan   “asas   kesesuaian   antara   jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar- benar  memperhatikan  materi  muatan  yang  tepat  sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa  setiap  Peraturan  Perundang-undangan  harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,   dan   pengundangan   bersifat   transparan   dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan    masukan    dalam    Pembentukan    Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 6 . . . 









- 6 -

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a
Yang  dimaksud  dengan  “asas  pengayoman”  adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai  mufakat  dalam  setiap  pengambilan keputusan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f . . . 









- 7 -

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.



Ayat (2) . . . 









- 8 -

Ayat (2)
Yang  dimaksud  dengan  “asas  lain  sesuai  dengan  bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman  tanpa  kesalahan,  asas  pembinaan  narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.


Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat    yang masih berlaku sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  4
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat   Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat   Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f . . . 









- 9 -

Huruf f
Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Huruf g
Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah  Qanun  yang  berlaku  di  Kabupaten/Kota  di
Provinsi Aceh.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.


Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan   urusan   tertentu   pemerintahan   sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 9

Cukup jelas.


Pasal 10
 
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
 





Huruf b . . . 









- 10 -

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu” adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR.

Huruf d
Yang  dimaksud dengan ”tindak  lanjut  atas    putusan Mahkamah Konstitusi” terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian   Undang- Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya    kekosongan hukum.


Pasal 11

Cukup jelas.




Pasal 12 . . . 









- 11 -

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang  diperlukan  dengan  tidak  menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.


Pasal 13

Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih  lanjut  perintah Undang-Undang atau  Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.


Pasal 14

Cukup jelas.


Pasal 15

Cukup jelas.


Pasal 16

Cukup jelas.


Pasal 17

Yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan  mengatasi permasalahan yang  timbul  dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b . . . 









	- 12 -	

Huruf b
Yang    dimaksud	

dengan    “Perintah	

Ketetapan	

Majelis
Permusyawaratan	Rakyat”     adalah	Ketetapan	Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat    Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus
2003.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.


Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.




Ayat (3) . . . 









- 13 -

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.


Pasal 20

Cukup jelas.


Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum” adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.


Pasal 22

Cukup jelas.






Pasal 23 . . . 









- 14 -

Pasal 23

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu” adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.


Pasal 24

Cukup jelas.


Pasal 25

Cukup jelas.


Pasal 26

Cukup jelas. Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 . . . 









- 15 -

Pasal 28

Cukup jelas.


Pasal 29

Cukup jelas.


Pasal 30

Cukup jelas.


Pasal 31

Cukup jelas.


Pasal 32

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk Peraturan Daerah  Provinsi  tetap  berada  dalam  kesatuan  sistem  hukum nasional.


Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.


Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . . 









- 16 -

Pasal 35

Cukup jelas.


Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.


Pasal 37

Cukup jelas.


Pasal 38

Cukup jelas.


Pasal 39

Cukup jelas.


Pasal 40

Cukup jelas.


Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 . . . 









- 17 -

Pasal 42

Cukup jelas.


Pasal 43

Cukup jelas.


Pasal 44

Cukup jelas.


Pasal 45

Cukup jelas.


Pasal 46

Cukup jelas.


Pasal 47

Cukup jelas.


Pasal 48

Cukup jelas.


Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 50
 
Ayat (1)
Cukup jelas.
 



Ayat (2) . . . 









- 18 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, DPR telah menyelesaikan penyusunan DIM.

Ayat (4)
Cukup jelas.


Pasal 51

Cukup jelas.


Pasal 52

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.


Pasal 53 . . . 









- 19 -

Pasal 53

Cukup jelas.


Pasal 54

Cukup jelas.


Pasal 55

Cukup jelas.


Pasal 56

Cukup jelas.


Pasal 57

Cukup jelas.


Pasal 58

Cukup jelas.


Pasal 59

Cukup jelas.


Pasal 60

Cukup jelas.


Pasal 61

Cukup jelas.


Pasal 62

Cukup jelas.


Pasal 63

Cukup jelas. 









- 20 -

Pasal 64

Cukup jelas.


Pasal 65

Cukup jelas.


Pasal 66

Cukup jelas.


Pasal 67

Cukup jelas.


Pasal 68

Cukup jelas.


Pasal 69

Cukup jelas.


Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan    ini    dimaksudkan    untuk    menyederhanakan mekanisme penarikan kembali Rancangan Undang-Undang.


Pasal 71

Cukup jelas.


Pasal 72
 
Ayat (1)
Cukup jelas.
 



Ayat (2) . . . 









- 21 -

Ayat (2)
Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.


Pasal 73

Cukup jelas.


Pasal 74

Cukup jelas.


Pasal 75

Ayat (1)
Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di DPRD Provinsi, Gubernur dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.


Pasal 76

Cukup jelas.


Pasal 77
 
Cukup jelas.
 

Pasal 78 . . . 









- 22 -

Pasal 78

Cukup jelas.


Pasal 79

Cukup jelas.


Pasal 80

Cukup jelas.


Pasal 81

Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.


Pasal 82

Cukup jelas.


Pasal 83

Cukup jelas.


Pasal 84

Cukup jelas.


Pasal 85

Cukup jelas.


Pasal 86

Cukup jelas.





Pasal 87 . . . 









- 23 -

Pasal 87

Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang- undangan tersebut.


Pasal 88

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau   tanggapan terhadap Undang- Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Ayat (2)
Cukup jelas.


Pasal 89

Cukup jelas.


Pasal 90

Cukup jelas.


Pasal 91

Cukup jelas.


Pasal 92

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota yang sedang
disusun . . . 









- 24 -

disusun,   dibahas,   dan   yang   telah   diundangkan   agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap  Peraturan  Daerah  tersebut  atau  memahami Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Ayat (2)
Cukup jelas.


Pasal 93

Cukup jelas.


Pasal 94

Cukup jelas.


Pasal 95

Cukup jelas.


Pasal 96

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (4)
Cukup jelas.


Pasal 97
 
Cukup jelas.
 


Pasal 98 . . . 









- 25 -

Pasal 98

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang- undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan  kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.


Pasal 99

Cukup jelas.


Pasal 100

Cukup jelas.


Pasal 101

Cukup jelas.


Pasal 102

Cukup jelas.


Pasal 103

Cukup jelas.


Pasal 104

Cukup jelas.




TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5234 












LAMPIRAN I
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN




TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG- UNDANG, RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


1.  Naskah  Akademik  adalah  naskah  hasil  penelitian  atau  pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah  tersebut  dalam  suatu  Rancangan  Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.


2.  Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut: JUDUL
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I        PENDAHULUAN

BAB II       KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III      EVALUASI   DAN   ANALISIS   PERATURAN   PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

BAB IV      LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V       JANGKAUAN,  ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG,    PERATURAN DAERAH     PROVINSI,     ATAU     PERATURAN     DAERAH
KABUPATEN/KOTA
 
BAB VI      PENUTUP
 


DAFTAR . . . 



- 2 -







DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Uraian singkat setiap bagian:
1.    BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan,  identifikasi  masalah,  tujuan  dan  kegunaan,  serta metode penelitian.


A.   Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah   yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis   guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.


B.   Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa   yang   akan   ditemukan   dan   diuraikan   dalam   Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:
1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2) Mengapa . . . 



- 3 -







2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang  berarti  membenarkan  pelibatan  negara  dalam penyelesaian masalah tersebut.

3) Apa  yang  menjadi  pertimbangan  atau  landasan  filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

4) Apa    sasaran    yang    akan    diwujudkan,    ruang    lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.


C.   Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Sesuai  dengan ruang  lingkup  identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

2) Merumuskan  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  sebagai alasan pembentukan    Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,  jangkauan,  dan  arah  pengaturan  dalam Rancangan   Undang-Undang   atau    Rancangan   Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan   penyusunan Naskah Akademik adalah  sebagai  acuan  atau  referensi  penyusunan  dan pembahasan   Rancangan   Undang-Undang   atau   Rancangan
Peraturan Daerah.

D.Metode . . . 



- 4 -







D.  Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu  kegiatan  penelitian  sehingga  digunakan  metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang- undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.


2.    BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas,  praktik,  perkembangan  pemikiran,  serta  implikasi  sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut: A.  Kajian teoretis.
B.  Kajian terhadap asas/prinsip   yang terkait dengan penyusunan norma.
Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil
penelitian.
C. Kajian . . . 



- 5 -







C.  Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D.  Kajian  terhadap  implikasi  penerapan  sistem  baru  yang  akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan  dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.




3.    BAB  III    EVALUASI  DAN  ANALISIS    PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang- undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain,  harmonisasi  secara  vertikal  dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada,  termasuk  Peraturan  Perundang-undangan yang  dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang- Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan  yang   mengatur   mengenai   substansi   atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan   landasan   filosofis   dan   yuridis   dari   pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.




4. BAB IV . . . 



- 6 -







4.    BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A.  Landasan Filosofis
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau  alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan   pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia   yang   bersumber   dari   Pancasila   dan   Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


B.  Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang   menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai  perkembangan masalah  dan  kebutuhan  masyarakat dan negara.


C.  Landasan Yuridis

Landasan   yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi   permasalahan   hukum   atau   mengisi   kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya  sudah  ada  tetapi  tidak  memadai,  atau peraturannya memang sama sekali belum ada.



5. BAB V . . . 



- 7 -







5.    BAB V JANGKAUAN,  ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


Naskah  Akademik  pada  akhirnya  berfungsi  mengarahkan ruang  lingkup  materi  muatan  Rancangan  Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota  yang  akan  dibentuk.  Dalam  Bab  ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.  Selanjutnya  mengenai  ruang  lingkup  materi  pada
dasarnya mencakup:

A.	ketentuan   umum   memuat	rumusan	akademik	mengenai



B.	pengertian istilah, dan frasa;

materi yang akan diatur;	
C.	ketentuan sanksi; dan	
D.	ketentuan peralihan.	


6.    BAB VI PENUTUP
Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran. A.  Simpulan
Simpulan   memuat   rangkuman   pokok   pikiran   yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori,
dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

 
B.  Saran
 


Saran memuat antara lain: 
1.  Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang- undangan di bawahnya.
2.  Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan  Peraturan  Daerah  dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.

3. Kegiatan . . . 



- 8 -







3.  Kegiatan     lain     yang     diperlukan     untuk     mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.


7.    DAFTAR PUSTAKA

Daftar  pustaka  memuat  buku,  Peraturan  Perundang- undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.


8.  LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN






PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 












LAMPIRAN II
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SISTEMATIKA


BAB I    KERANGKA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN A. JUDUL
B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

3. Konsiderans

4. Dasar Hukum

5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum

2. Materi Pokok yang Diatur

3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan) F. LAMPIRAN (jika diperlukan)
BAB II . . . 







- 2 -




BAB II   HAL–HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN B. PENYIDIKAN
C. PENCABUTAN

D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN

E. PENETAPAN      PERATURAN      PEMERINTAH      PENGGANTI UNDANG–UNDANG MENJADI UNDANG–UNDANG

F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL


BAB III  RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN A.  BAHASA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
B.  PILIHAN KATA ATAU ISTILAH C.  TEKNIK PENGACUAN

BAB IV  BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A.  BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYA
B. BENTUK   RANCANGAN   UNDANG–UNDANG   PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG–UNDANG

C. BENTUK  RANCANGAN  UNDANG–UNDANG  PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI

D. BENTUK   RANCANGAN   UNDANG–UNDANG   PERUBAHAN UNDANG–UNDANG

E. BENTUK  RANCANGAN  UNDANG–UNDANG  PENCABUTAN UNDANG–UNDANG

F. BENTUK  RANCANGAN  UNDANG–UNDANG  PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG–UNDANG
G. BENTUK      RANCANGAN      PERATURAN      PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
H. BENTUK . . . 







- 3 -




H.  BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH I.   BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
J.  BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI

K.  BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

L.  BENTUK         RANCANGAN         PERATURAN         DAERAH KABUPATEN/KOTA















































BAB I . . . 







- 4 -




BAB I
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN




1.    Kerangka Peraturan Perundang–undangan terdiri atas: A.  Judul;
B.  Pembukaan;
C.  Batang Tubuh; D.  Penutup;
E.  Penjelasan (jika diperlukan); F.  Lampiran (jika diperlukan).


A.  JUDUL


2.    Judul Peraturan Perundang–undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang–undangan.


3.    Nama Peraturan Perundang–undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang– undangan.


Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan 1 (satu) kata:
-   Paten;
-   Yayasan;
-   Ketenagalistrikan.


Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan frasa:
-   Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
-   Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
-   Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.


4. Judul . . . 







- 5 -




4.    Judul  Peraturan  Perundang-undangan  ditulis  seluruhnya  dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.


Contoh:
a.                      UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN


b.                              PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG KETERTIBAN UMUM


c.                          QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


d.                  PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA


e.             PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH



5. Judul . . . 







- 6 -




5.    Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.


Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:


a.                 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)






b.                      PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)


6.    Pada nama Peraturan Perundang–undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.


Contoh:


a.                   UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2008 TENTANG PARTAI POLITIK

b. PERATURAN . . . 







- 7 -




b.                 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


7.    Jika Peraturan Perundang–undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan,
tanpa merinci perubahan sebelumnya.

 
Contoh:
 


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Contoh Peraturan Daerah:


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA


8.    Jika Peraturan Perundang–undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang–undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang–undangan yang diubah.


9. Pada . . . 







- 8 -




9.    Pada      nama      Peraturan      Perundang–undangan     pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang–
undangan yang dicabut.

 
Contoh:
 


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


Contoh Peraturan Daerah:


PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN
TRAYEK DAN IZIN ANGKUTAN KHUSUS DI PERAIRAN DARATAN LINTAS KABUPATEN ATAU KOTA


10.  Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu) yang ditetapkan menjadi Undang–Undang, ditambahkan kata penetapan  di  depan  judul  Peraturan  Perundang–undangan  yang
ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi Undang-Undang.

 
Contoh:
 


UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG– UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG–UNDANG 







- 9 -




11.  Pada nama Peraturan Perundang–undangan pengesahan perjanjian atau  persetujuan internasional, ditambahkan kata  pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan.
Contoh:
UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION)


12.  Jika   dalam   perjanjian   atau   persetujuan   internasional   bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia, yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung.
Contoh:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA,
2009
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)


13. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring, dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh: . . . 







- 10 -



 
Contoh:
 


UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG 
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA–BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)




B. PEMBUKAAN


14.  Pembukaan Peraturan Perundang–undangan terdiri atas:
a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
c. Konsiderans;
d. Dasar Hukum; dan e. Diktum.


B.1.   Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa


15.  Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang–undangan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang–undangan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin.


B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan


16. Jabatan   pembentuk   Peraturan   Perundang–undangan  ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin
dan diakhiri dengan tanda baca koma.

 
Contoh jabatan pembentuk Undang-Undang: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 




Contoh . . . 


- 10 - 







- 11 -




Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Provinsi: GUBERNUR JAWA BARAT,


Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten: BUPATI GUNUNG KIDUL,


Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kota: WALIKOTA DUMAI,


B.3. Konsiderans


17.  Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.


18.  Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang–undangan.


19.  Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis  yang  menjadi  pertimbangan  dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

-	Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan     pandangan  hidup,  kesadaran,  dan  cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-	Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

-	Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh: . . . 







- 12 -




Contoh:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


Menimbang : a. bahwa      perekonomian      nasional      yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa  dalam  rangka  lebih  meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  di  era  globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
c.  bahwa  perseroan  terbatas  sebagai  salah  satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
d.  bahwa  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Contoh: . . . 







- 13 -




Contoh:
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4
Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah


Menimbang: a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi     merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia supaya semakin produktif dari waktu ke waktu;
b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam  pembangunan kesehatan, maka  diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;


20.  Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundang- undangan  dianggap  perlu  untuk  dibentuk  adalah  kurang  tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Perundang–undangan tersebut. Lihat juga Nomor 24.


21.  Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.


22.  Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.


Contoh: . . . 







- 14 -




Contoh:
Menimbang: a. bahwa …; b. bahwa ...; c. bahwa ...; d. bahwa …;


23.  Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:


Contoh 1: Konsiderans Undang-Undang


Menimbang: a.  bahwa…; b.  bahwa ...; c.  bahwa …;
d. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang ...;


Contoh 2: Konsiderans Peraturan Daerah Provinsi
Menimbang: a.   bahwa …; b.   bahwa …; c.  bahwa ...;
d. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;


24. Konsiderans   Peraturan   Pemerintah   cukup   memuat   satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang- Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang– Undang yang memerintahkan pembentukannya. Lihat juga Nomor
19.

Contoh: . . . 







- 15 -




Contoh:
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.


Menimbang: bahwa  untuk  mengoptimalkan  penggunaan  jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 101, Pasal 102 ayat (3), Pasal 133 ayat (5) dan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  perlu  menetapkan Peraturan  Pemerintah  tentang  Manajemen  dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;


25.  Konsiderans Peraturan Presiden  cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal  dari Undang–Undang atau  Peraturan  Pemerintah  yang  memerintahkan pembentukannya.


Contoh:
Peraturan  Presiden  Nomor  28  Tahun  2011  tentang  Penggunaan
Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah.


Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan   Presiden   tentang   Penggunaan   Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;

26. Konsiderans . . . 







- 16 -




26.  Konsiderans Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan memuat   unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Presiden.


27.  Konsiderans Peraturan Daerah   cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau  Peraturan  Pemerintah  yang  memerintahkan pembentukannya.


Contoh:
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Hutan Kota

Menimbang   :  bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  2
Peraturan   Pemerintah   Nomor   63   Tahun   2002 tentang Hutan Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;


B.4. Dasar Hukum


28.  Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat:
a.  Dasar    kewenangan    pembentukan    Peraturan    Perundang- undangan; dan
b.  Peraturan       Perundang-undangan      yang       memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


29.  Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR adalah  Pasal  20  dan  Pasal  21  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

30.  Dasar    hukum  pembentukan  Undang-Undang  yang  berasal  dari
Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Dasar . . . 







- 17 -




31.  Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR atas usul DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


32.  Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan langsung untuk membentuk Undang-Undang, pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum.
Contoh:
Mengingat:  Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.


33.  Jika materi yang diatur dalam Undang-Undang yang akan  dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.


Contoh 1 (RUU yang berasal dari DPR):
Mengingat:  Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1  Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.


Contoh 2 (RUU yang berasal dari Presiden):
Mengingat:  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal
28E ayat (1)   Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6  Tahun
2011 tentang Keimigrasian.

34. Dasar . . . 







- 18 -




34.  Dasar   hukum   pembentukan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti Undang-Undang adalah  Pasal  22  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


35. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang- Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal   22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

36.  Dasar  hukum  pembentukan  Undang-Undang tentang  Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

37.  Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.


38.  Dasar  hukum  pembentukan  Peraturan  Presiden  adalah  Pasal  4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.


39.  Dasar  hukum  pembentukan  Peraturan  Daerah  adalah  Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang- Undang tentang Pemerintahan Daerah.

40.  Jika terdapat   Peraturan Perundang–undangan di bawah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang–undangan, Peraturan Perundang–undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Contoh:
Mengingat: 1.   Pasal   5   ayat   (2)   Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;


2. Undang-Undang . . .


- 18 - 







- 19 -




2.  Undang-Undang  Nomor 14    Tahun  2008   tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);


Contoh ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


41.  Peraturan  Perundang–undangan  yang  digunakan  sebagai  dasar hukum hanya  Peraturan Perundang–undangan yang  tingkatannya sama atau lebih tinggi.


42.  Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang  akan  dibentuk,  Peraturan  Perundang– undangan  yang  sudah  diundangkan  tetapi  belum  resmi  berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.


43.  Jika jumlah Peraturan Perundang–undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang–undangan dan jika tingkatannya sama  disusun  secara  kronologis  berdasarkan saat  pengundangan atau penetapannya.


44.  Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang–Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa Undang–Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:
Mengingat:  Pasal  5  ayat  (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

45. Dasar . . . 







- 20 -




45.  Dasar hukum yang bukan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  tidak  perlu  mencantumkan  pasal,  tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang– undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.


46.  Penulisan  jenis  Peraturan  Perundang–undangan  dan  rancangan
Peraturan Perundang–undangan, diawali dengan huruf kapital.


Contoh	:   Undang-Undang,    Peraturan	Pemerintah,	Peraturan
	Presiden,    Peraturan  Daerah
Daerah Kabupaten/Kota.	Provinsi    dan	Peraturan
	Rancangan    Undang-Undang,	Rancangan	Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden,  Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi   dan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.


47.  Penulisan Undang–Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.


Contoh : Mengingat: 1.  …;
2. Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2011   tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);


48. Penulisan  Peraturan  Presiden  tentang  pengesahan  perjanjian internasional dan Peraturan Presiden tentang pernyataan keadaan bahaya   dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.


49. Penulisan . . . 







- 21 -




49.  Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diletakkan di antara tanda baca kurung.


Contoh:
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2)


50. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang–undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.


Contoh : Mengingat: 1. ...;
2. Kitab Undang–Undang Hukum Dagang (Wetboek van
Koophandel, Staatsblad 1847: 23 );


51.  Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang–undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.

52.  Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang– undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

 
Contoh : Mengingat:   1. …;
2. …;
3. …;
 







B.5. Diktum . . . 







- 22 -




B.5.  Diktum


53.  Diktum terdiri atas:
a. kata Memutuskan;
b. kata Menetapkan; dan
c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.


54.  Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin.


55.  Pada  Undang-Undang,  sebelum  kata  Memutuskan  dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan di tengah marjin.


Contoh Undang-Undang:


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
56.  Pada Peraturan Daerah, sebelum kata  Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH … (nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA … (nama daerah), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah marjin.






Contoh: . . . 







- 23 -




Contoh:
Peraturan Daerah


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT MEMUTUSKAN:
57. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan  ke  bawah  dengan  kata  Menimbang  dan  Mengingat. Huruf  awal  kata  Menetapkan  ditulis  dengan  huruf  kapital  dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.


58.  Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang- undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital
dan diakhiri dengan tanda baca titik.

 
Contoh:
 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan: UNDANG–UNDANG    TENTANG    PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.


59. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.





Contoh: . . . 







- 24 -



 
Contoh:
 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan:  PERATURAN  DAERAH   TENTANG   RETRIBUSI   IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.


60. Pembukaan Peraturan Perundang–undangan tingkat pusat yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang, antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri, dan peraturan pejabat yang setingkat, secara mutatis mutandis berpedoman pada pembukaan Undang-Undang.


C. BATANG TUBUH


61.  Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi muatan  Peraturan  Perundang-undangan yang  dirumuskan  dalam pasal atau beberapa pasal.


62.  Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
a.  ketentuan umum;
b.  materi pokok yang diatur;
c.  ketentuan pidana (jika diperlukan);
d.  ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan e.  ketentuan penutup.


63.  Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan   dalam ruang lingkup pengaturan  yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.


64. Substansi . . . 







- 25 -




64.  Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.


65.  Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.  Dengan  demikian  tidak  merumuskan  ketentuan  sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.


66. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.


67.  Pengelompokkan  materi  muatan  Peraturan  Perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.


68.  Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.


69. Pengelompokkan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.


70.  Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
a.  bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
b.  bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf;
atau
c.  bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

71. Buku . . . 







- 26 -




71.  Buku diberi  nomor  urut  dengan bilangan tingkat dan  judul  yang
seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

 
Contoh:
 


BUKU KETIGA PERIKATAN 


72.  Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang
seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

 
Contoh:
 


BAB I KETENTUAN UMUM 


73.  Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.


74.  Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang
tidak terletak pada awal frasa.



 
Contoh:
 


Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan 


75.  Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.


76.  Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal  partikel yang tidak
terletak pada awal frasa.

 
Contoh:
 


Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 

77. Pasal . . . 







- 27 -




77.  Pasal   merupakan   satuan   aturan   dalam   Peraturan   Perundang- undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.


78. Materi   muatan   Peraturan   Perundang-undangan   lebih   baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam  beberapa pasal  yang  masing-masing pasal  memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

79.  Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

 
Contoh:
 


Pasal 3 


80.  Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan
huruf kapital.

 
Contoh:
 


Pasal 34 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.


81.  Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.


82.  Ayat  diberi  nomor  urut  dengan  angka  Arab  diantara  tanda  baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.


83.  Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.



84. Huruf . . . 







- 28 -




84.  Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.
Contoh:
Pasal 8
(1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk
1 (satu) kelas barang.
(2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.

85.  Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

 
Contoh:
 


Pasal 28 
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:



 
Contoh rumusan tabulasi:
 


Pasal 28 
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi:
a. Presiden;
b. Wakil Presiden; dan
c. pejabat negara yang lain,
yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.





86. Penulisan . . . 







- 29 -




86.  Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.


87. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a.  setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
b.  setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
c.  setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;

d.  setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;

e.  jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
f.   di belakang  rincian  yang  masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
g.  pembagian rincian  (dengan urutan makin kecil)  ditulis  dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
h.  pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.


88.  Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.


89.  Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

90.  Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

91. Kata . . . 







- 30 -




91.  Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.


92.  Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

 
Contoh:


(1) ... . (2) ...:
a. …;
 


Pasal 9 
b. …; (dan, atau, dan/atau)
c. … .


93.  Jika  suatu  rincian  memerlukan  rincian  lebih  lanjut,  rincian  itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

 
Contoh:


(1) … . (2) …:
a. …;
 


Pasal 9 
b. …; (dan, atau, dan/atau)
c. …:
1. ...;
2. …; (dan, atau, dan/atau)
3. … .


94.  Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

 
Contoh:


(1)   … . (2)   … .
a. …;
 


Pasal 9 
b. …; (dan, atau, dan/atau)
 


c. ...: . . . 







- 31 -




c. …:
1. …;
2. …; (dan, atau, dan/atau)
3. …:
a) …;
b) …; (dan, atau, dan/atau)
c) … .


95.  Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

 
Contoh:


… .
(1) … . (2) …:
a. …;
 


Pasal 9 
b. …; (dan, atau, dan/atau)
c. …:
1. …;
2. …; (dan, atau, dan/atau)
3. …:
a) …;
b) …; (dan, atau, dan/atau)
c) … .
1) …;
2) …; (dan, atau, dan/atau)
3) … .




C.1. Ketentuan Umum


96.  Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh: . . . 







- 32 -



 
Contoh:
 


BAB I KETENTUAN UMUM 




97.  Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.


98.  Ketentuan umum berisi:
a.  batasan pengertian atau definisi;
b.  singkatan   atau   akronim   yang   dituangkan   dalam   batasan pengertian atau definisi; dan/atau
c.  hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya    antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.


Contoh batasan pengertian:
1. Menteri  adalah  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika.


Contoh definisi:

1.  Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2.  Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Contoh . . . 







- 33 -




Contoh singkatan:
1.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang  selanjutnya  disingkat  BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2.  Sistem   Pengendalian   Intern   Pemerintah,   yang   selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.


Contoh akronim:
1.  Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah…
2.  Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.


99.  Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
100. Frasa  pembuka  dalam  ketentuan  umum  peraturan  perundang- undangan di bawah Undang-Undang disesuaikan dengan jenis peraturannya.


101. Jika  ketentuan  umum  memuat  batasan  pengertian  atau  definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.


102. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

103. Apabila . . . 







- 34 -




103. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan  kembali  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut   harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.

104. Rumusan  batasan  pengertian  dari  suatu  Peraturan  Perundang- undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang- undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Contoh 1:
a.  Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
b.  Hari  adalah  hari  kerja  (rumusan  ini  terdapat  dalam  Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Contoh 2:
a.  Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman).

105. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.

106. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam   ketentuan   umum   suatu   peraturan   pelaksanaan,   maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.


107. Karena . . . 







- 35 -




107. Karena  batasan pengertian atau  definisi,  singkatan, atau  akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.


108. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.


109. Urutan  penempatan  kata  atau  istilah  dalam  ketentuan  umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a.  pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
b.  pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
c.  pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.


C.2. Materi Pokok yang Diatur


110. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.


111. Pembagian  materi  pokok  ke  dalam  kelompok  yang  lebih  kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.


Contoh:
a.  pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
1. kejahatan terhadap keamanan negara;
2. kejahatan terhadap martabat Presiden;
3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;

4. kejahatan . . . 







- 36 -




4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.

b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
c.  pembagian  berdasarkan  urutan  jenjang  jabatan,  seperti  Jaksa
Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda. C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
112. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.


113. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  karena  ketentuan  dalam  Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang- Undang ditentukan lain  (Pasal 103  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).


114. Dalam  menentukan lamanya  pidana  atau  banyaknya denda  perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.


115. Ketentuan  pidana  ditempatkan  dalam  bab  tersendiri,  yaitu  bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.



116. Jika . . . 







- 37 -




116. Jika   di   dalam   Peraturan   Perundang-undangan  tidak   diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.


117. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan
Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


118. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang- undangan lain. Lihat juga Nomor 98;


Contoh:
Qanun  Kabupaten  Aceh  Jaya  Nomor  2  Tahun  2010  tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan


Pasal 73
Tindak pidana di bidang Adminstrasi Kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.


b.  pengacuan  kepada  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
c.  penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak pidana khusus.

119. Jika . . . 







- 38 -




119. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan
pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.

 
Contoh:
 


Pasal 81 
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).


120. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan  secara  tegas,  misalnya,  orang  asing,  pegawai  negeri, saksi.


Contoh 1:
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika


Pasal 143
Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).


Contoh 2:
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pajak Hiburan


Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

121. Sehubungan . . . 







- 39 -




121. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai
pelanggaran atau kejahatan.

 
Contoh:
 


BAB V KETENTUAN PIDANA 


Pasal 33
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal …, dipidana dengan pidana kurungan paling lama … atau pidana denda paling banyak Rp…,00
(2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah pelanggaran.


122. Rumusan   ketentuan   pidana   harus   menyatakan   secara   tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.


a. Sifat kumulatif: Contoh:
Setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, pornografi, dan/atau bersifat perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).


b. Sifat alternatif: Contoh:
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menyelenggarakan penyiaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

c. Sifat . . . 







- 40 -




c. Sifat kumulatif alternatif: Contoh:
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling   lama   5 (lima)   tahun   dan/atau   pidana   denda   paling sedikit  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak    Rp250.000.000,00 (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.


123. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.


124. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.


Contoh:
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.


125. Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam  undang-undang yang  bersangkutan,  tetapi  cukup  mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi,  misalnya,  Undang-Undang  Nomor  7  Drt.  Tahun  1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

126. Tindak . . . 







- 41 -




126. Tindak  pidana  dapat  dilakukan  oleh  orang-perorangan  atau  oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
a. badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/atau
b. pemberi  perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.


C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)


127. Ketentuan  Peralihan  memuat  penyesuaian  pengaturan    tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada   berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama    terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
b. menjamin kepastian hukum;
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.


Contoh 1:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.


Pasal 35
Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.


Contoh 2:
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar


Pasal 18
Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Contoh . . . 







- 42 -




Contoh 3:
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan


Pasal 38
Orang atau Badan yang telah memiliki izin usaha pemeliharaan kesehatan hewan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.


128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab  Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.


129. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai   penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.


Contoh 1:
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara


Pasal 27
Kementerian yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Kementerian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.


Contoh 2:
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah


Pasal 44 . . . 







- 43 -



 


(1)     … .
 
Pasal 44 
(2)     Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya.


130. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Perundang- undangan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.


131. Jika  suatu  Peraturan  Perundang-undangan  diberlakukan  surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.


Contoh:
Selisih   tunjangan   perbaikan   yang   timbul   akibat   Peraturan Pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.


132. Mengingat berlakunya asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut tidak diberlakukan bagi Ketentuan Pidana.


133. Penentuan   daya   laku   surut   tidak   dimuat   dalam   Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret   kepada   masyarakat,   misalnya   penarikan   pajak   atau retribusi.


134. Jika  penerapan  suatu  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut harus  memuat  secara  tegas  dan  rinci  tindakan  hukum  atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.


Contoh: . . . 







- 44 -




Contoh:
Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor … Tahun ... tentang… masih  tetap  berlaku  untuk  jangka  waktu  paling  lama  60  (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.


135. Rumusan  dalam  Ketentuan  Peralihan  tidak  memuat  perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang- undangan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang- undangan perubahan.
Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung: Pasal 35
(1) Desa atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan desa
yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.


C.5. Ketentuan Penutup


136. Ketentuan  Penutup  ditempatkan  dalam  bab  terakhir.  Jika  tidak diadakan  pengelompokan  bab,  Ketentuan  Penutup  ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.


137. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
a.  penunjukan  organ  atau  alat  kelengkapan  yang  melaksanakan
Peraturan Perundang-undangan;
b.  nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
c.  status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan d.  saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.


138. Penunjukan . . . 







- 45 -




138. Penunjukan  organ   atau   alat   kelengkapan  yang   melaksanakan Peraturan Perundang-undangan bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya,  penunjukan  pejabat  tertentu  yang  diberi  kewenangan untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.


139. Bagi  nama  Peraturan  Perundang-undangan  yang  panjang  dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat   dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.  nomor  dan  tahun  pengeluaran  peraturan  yang  bersangkutan tidak dicantumkan;
b.  nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.


140. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.


Contoh nama singkat yang tidak tepat:
(Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan) Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Karantina Hewan


141. Nama  Peraturan  Perundang-undangan  yang  sudah  singkat  tidak perlu diberikan nama singkat.


Contoh nama singkat yang tidak tepat: (Undang-Undang tentang Bank Sentral)
Undang-Undang  ini  dapat  disebut  Undang-Undang  tentang  Bank
Indonesia.


142. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.


Contoh nama singkat yang tidak tepat:
(Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara)
Undang-Undang ini dapat disebut dengan Undang-Undang tentang
Peradilan Administrasi Negara.

143. Jika . . . 







- 46 -




143. Jika  materi  muatan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian  materi  muatan    dalam  Peraturan  Perundang-undangan yang lama,   dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.


144. Rumusan   pencabutan   Peraturan   Perundang-undangan   diawali dengan frasa Pada saat …(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri.


145. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.


146. Untuk   mencabut   Peraturan   Perundang-undangan   yang   telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Contoh:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


147. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dicabut lebih dari
1  (satu),  cara  penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
Contoh: . . . 







- 47 -




Contoh:
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.  Ordonansi Perburuan (Jachtsordonantie 1931, Staatsblad 1931:
133);
b.  Ordonansi          Perlindungan          Binatang-binatang          Liar
(Dierenbeschermingsordonantie 1931, Staatsblad 1931: 134);
c.  Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtsordonantie Java en Madoera 1940, Staatsblad 1939: 733); dan
d.  Ordonansi   Perlindungan   Alam   (Natuurbeschermingsordonantie
1941, Staatsblad 1941: 167), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


148. Pencabutan    Peraturan    Perundang-undangan    disertai    dengan keterangan  mengenai  status  hukum  dari  peraturan  pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.


149. Untuk   mencabut      Peraturan   Perundang-undangan  yang   telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.


Contoh:
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor
... Tahun... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.


150. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.


Contoh:
a. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
b. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. c. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

151. Jika . . . 







- 48 -






151. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan   tersebut   pada   saat   diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut dengan:
a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku; Contoh:
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2011.


b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain  yang  tingkatannya  sama,    jika  yang diberlakukan itu  kodifikasi, atau  kepada Peraturan Perundang- undangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;


Contoh:
Saat  mulai  berlakunya  Undang-Undang  ini  akan  ditetapkan dengan Peraturan Presiden.


c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan  atau  penetapan.  Agar  tidak  menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.


Contoh:
Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.


152. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.

153. Pada . . . 







- 49 -




153. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Perundang-undangan dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


154. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Perundang- undangan dinyatakan secara tegas dengan:
a. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan itu
yang berbeda saat mulai berlakunya;

 
Contoh:
 


Pasal 45 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal… .


b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah negara tertentu.

 
Contoh:
 


Pasal 40 
(1) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (1)
mulai berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura pada tanggal….


155. Pada  dasarnya  mulai  berlakunya  Peraturan  Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.


156. Jika   ada   alasan  yang   kuat   untuk  memberlakukan  Peraturan Perundang-undangan lebih  awal  daripada  saat  pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:
a.  ketentuan  baru  yang  berkaitan  dengan  masalah  pidana,  baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
b.  rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu
yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;

c. awal . . . 







- 50 -




c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut  mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.


157. Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.


158. Peraturan   Perundang-undangan   hanya   dapat   dicabut   dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.


159. Pencabutan   Peraturan   Perundang-undangan   dengan   Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.




D. PENUTUP


160. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:
a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan  dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia,  Berita Negara Republik Indonesia,  Lembaran Daerah Provinsi,   Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;
b.  penandatanganan    pengesahan    atau    penetapan    Peraturan
Perundang-undangan;
c.  pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan;
dan
d. akhir . . . 







- 51 -




d.  akhir bagian penutup.


161. Rumusan   perintah   pengundangan   dan   penempatan   Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan … (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


162. Rumusan   perintah   pengundangan   dan   penempatan   Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan … (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini  dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


163. Rumusan   perintah   pengundangan   dan   penempatan   Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh Peraturan Daerah Provinsi:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  Daerah  ini  dengan  penempatannya  dalam  Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.


164. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang- undangan memuat:
a.  tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
b.  nama jabatan;
c.  tanda tangan pejabat; dan
d.  nama   lengkap   pejabat   yang   menandatangani,  tanpa   gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

165. Rumusan . . . 







- 52 -




165. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.

166. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

 
a. untuk pengesahan: Contoh:










b. untuk penetapan: Contoh:
 




Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 


167. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memuat:
a.  tempat dan tanggal Pengundangan;
b.  nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
c.  tanda tangan; dan
d.  nama   lengkap   pejabat   yang   menandatangani,  tanpa   gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.


168. Tempat   tanggal   pengundangan   Peraturan   Perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan
atau penetapan).




169. Nama . . . 







- 53 -




169. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.


Contoh:


Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
PATRIALIS AKBAR


170. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak menandatangani Rancangan  Undang-Undang yang  telah  disetujui bersama antara DPR dan Presiden, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


171. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Gubernur atau Bupati/Walikota   tidak   menandatangani   Rancangan   Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur atau   Bupati/Walikota,  maka   dicantumkan  kalimat   pengesahan setelah   nama   pejabat   yang   mengundangkan   yang   berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.


172. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,   Lembaran Daerah Provinsi,  Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota beserta tahun dan nomor dari Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,    Lembaran Daerah Provinsi,    Lembaran Daerah Kabupaten/Kota,   Berita   Daerah   Provinsi   atau   Berita   Daerah
Kabupaten/Kota.

173. Penulisan . . . 







- 54 -




173. Penulisan frasa Lembaran Negara Republik Indonesia atau Lembaran
Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.


Contoh:
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...


Contoh:
LEMBARAN DAERAH PROVINSI (KABUPATEN/KOTA) ... TAHUN ... NOMOR ...


E. PENJELASAN


174. Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.


175. Peraturan  Perundang-undangan di  bawah  Undang-Undang (selain Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat diberi penjelasan jika diperlukan.


176. Penjelasan  berfungsi  sebagai  tafsir  resmi  pembentuk  Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai  dengan  contoh.  Penjelasan  sebagai  sarana  untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.


177. Penjelasan  tidak  dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum  untuk membuat peraturan lebih lanjut  dan tidak   boleh  mencantumkan rumusan yang berisi norma.


178. Penjelasan   tidak   menggunakan	rumusan	yang   isinya   memuat
perubahan  terselubung  terhadap undangan.	ketentuan	Peraturan  Perundang-
		179. Naskah . . .
 







- 55 -




179. Naskah   penjelasan   disusun   bersama-sama  dengan   penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan.


180. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Perundang-undangan yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf
kapital.

 
Contoh:
 


PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
TRANSFER DANA 


181. Penjelasan   Peraturan   Perundang-undangan   memuat   penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.


182. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.


Contoh:
I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL


183. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran,    maksud, dan  tujuan  penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.


184. Bagian-bagian  dari  penjelasan  umum  dapat  diberi  nomor  dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh: . . . 







- 56 -




Contoh:
I. UMUM
1.  Dasar Pemikiran
...
2.  Pembagian Wilayah
…
3.  Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
…
4.  Daerah Otonom
…
5.  Wilayah Administratif
…
6.  Pengawasan
…


185. Jika  dalam  penjelasan  umum  dimuat  pengacuan  ke  Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.


186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
a.  tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
b.  tidak  memperluas,  mempersempit  atau  menambah  pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
c.  tidak  melakukan  pengulangan  atas  materi  pokok  yang  diatur dalam batang tubuh;
d.  tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
e.  tidak memuat rumusan pendelegasian


187. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.


188. Pada . . . 







- 57 -




188. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital.   Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.


Contoh yang tidak tepat:
Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9) Cukup jelas.


Seharusnya: Pasal 7
Cukup jelas. Pasal 8
Cukup jelas. Pasal 9
Cukup jelas.


189. Jika  suatu  pasal  terdiri  dari  beberapa  ayat  atau  butir  tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.


190. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.


Contoh: Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Ayat  ini  dimaksudkan  untuk  memberi  kepastian  hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . . 







- 58 -




Ayat (4)
Cukup jelas.


191. Jika  suatu  istilah/kata/frasa  dalam  suatu  pasal  atau  ayat  yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“…“) pada istilah/kata/frasa tersebut.


Contoh: Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas. F. LAMPIRAN
192. Dalam  hal  Peraturan  Perundang-undangan memerlukan  lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.


193. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.


194. Dalam hal  Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih  dari satu  lampiran,  tiap  lampiran  harus  diberi  nomor  urut  dengan
menggunakan angka romawi.

 
Contoh: LAMPIRAN I LAMPIRAN II
 



195. Judul . . . 







- 59 -




195. Judul  lampiran  ditulis  seluruhnya  dengan  huruf  kapital  yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata
kiri.

 
Contoh:
 


LAMPIRAN I
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN …
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN 


196. Nama  lampiran  ditulis  seluruhnya  dengan  huruf   kapital  yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.


Contoh:


TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


197. Pada halaman akhir tiap  lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama   pejabat   yang   mengesahkan   atau   menetapkan   Peraturan
Perundang-undangan.

 
Contoh:
 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





BAB II . . . 







- 60 -




BAB II
HAL-HAL KHUSUS


A.   PENDELEGASIAN KEWENANGAN


198. Peraturan     Perundang-undangan     yang     lebih     tinggi     dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.


199. Pendelegasian  kewenangan  dapat  dilakukan  dari  suatu    Undang- Undang kepada Undang-Undang yang lain,   dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau   dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain.


Contoh:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang


Pasal 48
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.


200. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
a.  ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b.  jenis Peraturan Perundang-undangan.


201. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok- pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke  Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan … .

Contoh . . . 







- 61 -



 
Contoh 1:


(1) ... .
 


Pasal … 
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  …  diatur  dengan  Peraturan
Pemerintah.


Contoh 2:
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame 


(1) ... .
 
Pasal 18 
(2) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tata   cara   pengisian   dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.


Contoh 3:
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
Regional Jawa Timur 


(1) … . (2) … .
 
Pasal 23 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.


202. Jika  pengaturan materi  muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut
mengenai … diatur dengan atau berdasarkan … .

 
Contoh:
(1) … .
 
Pasal … 
(2) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   …   diatur   dengan   atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

203. Jika materi  muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi muatan   itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke  Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan mengenai …
diatur dengan … .

Contoh:

(1) … .
 
Pasal … 
(2) Ketentuan mengenai … diatur dengan Peraturan Pemerintah.

204. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut
(subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai … diatur dengan atau berdasarkan … .
 
Contoh:
(1) ... .

Pasal ... 
(2) Ketentuan mengenai … diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

205. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum   dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, gunakan kalimat “Ketentuan mengenai … diatur dalam ….”

Contoh:
Qanun Kabupaten Aceh  Jaya  Nomor    2    Tahun      2010  tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan


(1) … . (2) … . (3) … .
 
Pasal 57

(4) … . (5) … . (6) … .
(7) Ketentuan mengenai pedoman persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.


206. Jika  terdapat  beberapa  materi  muatan  yang  didelegasikan  maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, gunakan kalimat “(jenis Peraturan Perundang- undangan) … tentang Peraturan Pelaksanaan ...”

Contoh:  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2005  tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28  Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung.

207. Untuk   mempermudah   dalam   penentuan   judul   dari   peraturan pelaksanaan yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.


Contoh:
Diambil   dari   Undang-Undang  Nomor   18   Tahun   2009   tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan


(1) ... . (2) ... . (3) ... .
(4) ... .
 
Pasal 76 
(5) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   kemudahan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

208. Jika  pasal  terdiri  dari  beberapa  ayat,  pendelegasian  kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.


209. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

210. Dalam  pendelegasian  kewenangan  mengatur  tidak  boleh  adanya delegasi blangko.

 
Contoh 1:
 


Pasal … 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Contoh 2:
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 24
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

211. Pendelegasian  kewenangan  mengatur  dari  Undang-Undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

212. Kewenangan  yang  didelegasikan  kepada  suatu  alat  penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain,  kecuali jika  oleh  Undang-Undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

213. Pendelegasian    kewenangan    mengatur    dari    suatu    Peraturan Perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.

214. Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.

215. Peraturan  Perundang-undangan  pelaksanaannya  hendaknya  tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.

216. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang- undangan  lebih  tinggi  yang  mendelegasikan.  Pengutipan  kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

B.   PENYIDIKAN
217. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

218. Ketentuan   penyidikan   memuat   pemberian   kewenangan   kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

219. Dalam  merumuskan  ketentuan  yang  menunjuk  pejabat  tertentu sebagai   penyidik pegawai	negeri	sipil   diusahakan agar tidak mengurangi	kewenangan	penyidik	umum	untuk    melakukan penyidikan.				

Contoh:
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama kementerian atau instansi) dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang (Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) ini.

220. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.

C.   PENCABUTAN

221.  Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

222. Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Perundang-undangan yang lama.

223.  Peraturan   Perundang-undangan   hanya   dapat   dicabut   melalui
Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.

224. Pencabutan   melalui   Peraturan   Perundang-undangan   yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  tersebut  dimaksudkan  untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.

225.  Jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Perundang-undangan itu  dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Perundang-undangan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


226. Pencabutan    Peraturan    Perundang-undangan    yang    sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.


227.  Jika   pencabutan   Peraturan   Perundangan-undangan   dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut  pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
a.  Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya
Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.
b.  Pasal  2  memuat  ketentuan  tentang  saat  mulai  berlakunya
Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

 
Contoh:
Pasal 1 
Undang-Undang Nomor … Tahun ... tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


228. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

229. Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D.   PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

230. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:
a.  menyisip  atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang- undangan; atau
b.  menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang- undangan.


231. Perubahan    Peraturan    Perundang-undangan    dapat    dilakukan terhadap:
a.  seluruh  atau  sebagian  buku,  bab,  bagian,  paragraf,  pasal, dan/atau ayat; atau
b.  kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

232. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan  nama  singkat  Peraturan  Perundang-undangan yang diubah.

233. Pada   dasarnya   batang   tubuh   Peraturan   Perundang-undangan perubahan  terdiri  atas  2  (dua)  pasal  yang  ditulis  dengan  angka Romawi yaitu sebagai berikut:

a.  Pasal  I  memuat  judul  Peraturan  Perundang-undangan  yang diubah,   dengan   menyebutkan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).
 
Contoh 1:
 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor … Tahun …
tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor
…, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …)
diubah sebagai berikut:
1.  Ketentuan  Pasal  6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
…
2.  Ketentuan   ayat (2) dan ayat (3) Pasal   8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: …
3.  dan seterusnya …

Contoh 2:
 
Pasal I 
Ketentuan Pasal ... dalam Undang-Undang Nomor … Tahun …
tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor
…, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: …
b.  Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang- undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan
huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I 
Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor … ) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:
a.  Nomor  …  Tahun  …  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun …  Nomor …,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor …);
b.  Nomor  …  Tahun  …  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun …  Nomor …,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);
c.  Nomor  …  Tahun  …  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun …  Nomor …,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);

diubah sebagai berikut:
1.  Bab V dihapus.
2.  Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.  dan seterusnya ...

c.  Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang- undangan yang diubah.


234. Jika   dalam   Peraturan   Perundang-undangan   ditambahkan   atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

a.  Penyisipan Bab
Contoh:
Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:


BAB IXA
INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL

b.  Penyisipan Pasal:

Contoh:
Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A
Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.


235. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung( ).

Contoh:
Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:


(1) … . (1a)… . (1b)… .
(2) … .
 
Pasal 18 


236. Jika   dalam   suatu   Peraturan   Perundang-undangan   dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh 1:
1.  Pasal 16 dihapus.
2.  Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

(1) … .
 
Pasal 18
(2) Dihapus. (3) … .


Contoh 2:
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi


5.  Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 


(1) Dihapus. (2) Dihapus.
 
Pasal 4 
(3) Lokasi Pengujian dan Penguji ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Perhubungan.

237. Jika      suatu      perubahan      Peraturan      Perundang-undangan mengakibatkan:
a.  sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
b.  materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
c.  esensinya berubah,
Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

238. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan   pengguna Peraturan Perundang- undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:
a.  urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
b.  penyebutan-penyebutan; dan
c.  ejaan, jika  Peraturan Perundang-undangan yang diubah  masih tertulis dalam ejaan lama.
E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG


239. Batang   tubuh   Undang-Undang   tentang   Penetapan   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi Undang- Undang pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
a.  Pasal 1 memuat Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang penetapan tersebut.
b.  Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.


Contoh:
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.


Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang    Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4232)     ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.


Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. F.    PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
240. Batang   tubuh   Undang-Undang   tentang   Pengesahan   Perjanjian Internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
a. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat   pernyataan   melampirkan   salinan   naskah   asli   dan
terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
b.  Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku. Contoh untuk perjanjian multilateral:
Pasal 1
Mengesahkan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.


Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh   untuk perjanjian bilateral yang hanya menggunakan dua bahasa:

Pasal 1
Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia   dan Australia Mengenai   Bantuan Timbal Balik   dalam Masalah  Pidana (Treaty between the  Republic of  Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters) yang telah ditandatangani pada tanggal
27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan   naskah   aslinya dalam bahasa Indonesia   dan bahasa Inggris sebagaimana   terlampir dan merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari Undang–Undang ini.


Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari dua bahasa:
Pasal 1
Mengesahkan  Persetujuan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei
1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.


Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


241.  Cara penulisan rumusan Pasal 1 bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang berlaku juga bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Peraturan Presiden.


BAB III
RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN BAHASA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
242. Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik  pembentukan kata, penyusunan kalimat,  teknik  penulisan,  maupun  pengejaannya. Namun  bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan  kejernihan  atau  kejelasan  pengertian,  kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.


243. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:
a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
c. objektif   dan   menekan   rasa   subjektif   (tidak   emosi   dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
f.  penulisan kata yang bermakna   tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan


Contoh:
buku-buku ditulis buku murid-murid ditulis murid


g. penulisan huruf awal dari   kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan  jenis  Peraturan  Perundang-undangan dan  rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:
-  Pemerintah
-  Wajib Pajak
-  Rancangan Peraturan Pemerintah


244. Dalam   merumuskan   ketentuan   Peraturan   Perundang–undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

 
Contoh:
 


Pasal 5 
(1) Untuk   dapat   mengajukan   permohonan   kepada   Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:


Rumusan yang lebih baik:
(1) Permohonan beristri  lebih dari  seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:


245. Tidak menggunaan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.


Contoh:
Istilah   minuman   keras   mempunyai   makna   yang   kurang   jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.


246. Dalam   merumuskan   ketentuan   Peraturan   Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.


Contoh kalimat yang tidak baku:
Izin  usaha  perusahaan  yang  melanggar  kewajiban  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.


Contoh kalimat yang baku:
Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

247. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.


Contoh:
Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara


Pasal 58
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. nama  dan  alamat  percetakan  perusahaan  yang  melakukan pencetakan blanko;
b. jumlah blanko yang dicetak; dan
c. jumlah dokumen yang diterbitkan.


248. Untuk  mempersempit  pengertian  kata  atau  isilah  yang  sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.


Contoh:
Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.


249. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.


Contoh:
Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.


Rumusan yang baik:
Pertanian meliputi perkebunan.


250. Di   dalam   Peraturan   Perundang-undangan   yang   sama,   tidak menggunakan:

a.  beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.
Contoh:
Istilah gaji, upah, atau pendapatan  dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.


b.  satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
Contoh:
Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

251. Jika  membuat  pengacuan  ke  pasal  atau  ayat  lain,  tidak  boleh menggunakan frasa  tanpa  mengurangi,  dengan  tidak  mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

252. Untuk  menghindari  perubahan  nama     kementerian,  penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan  pada urusan pemerintahan dimaksud.


Contoh:
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

253. Penyerapan kata,    frasa, atau istilah    bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:
a.  mempunyai konotasi yang cocok;
b.  lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa
Indonesia;
c.  mempunyai corak internasional;
d.  lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
e.  lebih  mudah  dipahami  daripada  terjemahannya  dalam  Bahasa
Indonesia.


Contoh:
1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)


254. Penggunaan kata,  frasa, atau istilah  bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang–undangan. Kata,   frasa, atau  istilah  bahasa  asing  itu  didahului  oleh  padanannya  dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( ).


Contoh:
1. penghinaan terhadap peradilan (contempt of court)
2. penggabungan (merger) PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
255. Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.


Contoh:
… dipidana dengan pidana penjara  paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Contoh untuk Perda:
… dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


256. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
a. waktu,  gunakan  frasa  paling  singkat  atau  paling  lama  untuk menyatakan jangka waktu;

Contoh 1:
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.


Contoh 2:
Presiden  menugasi  menteri  yang  mewakili  untuk  membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam waktu paling lama
60 (enam puluh) hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.


b.waktu,  gunakan  frasa  paling  lambat  atau  paling  cepat  untuk menyatakan batas waktu.


Contoh:
Surat   permohonan   izin   usaha   disampaikan   kepada   dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011.


c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;
d.jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.


257. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali.
Kata  kecuali ditempatkan di  awal  kalimat, jika  yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.


Contoh:
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pasal 29
Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

258. Kata kecuali ditempatkan  langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 


....
 
Pasal 1 
38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.


259. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.


Contoh:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 77
(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan   semua   peserta   RUPS   saling   melihat   dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.


260. Untuk    menyatakan   makna    pengandaian   atau    kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.

a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal
(pola karena-maka).


Contoh:
Jika   suatu   perusahaan   melanggar   kewajiban   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 41
(3) Jika   terjadi   kekosongan   jabatan   Presiden,   MPR   segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil
Presiden menjadi Presiden.

b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.


Contoh:
Apabila  anggota  Komisi  Pemberantasan Korupsi  berhenti  dalam masa  jabatannya  karena  alasan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.


c. Frasa   dalam   hal      digunakan      untuk   menyatakan      suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).
Contoh:
Dalam   hal Ketua   tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil
Ketua.


Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura


Pasal 33
(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.


261. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.


Contoh:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


Pasal 59
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan    mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

262. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.


Contoh:
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos


Pasal 30
Penyelenggara  pos  wajib  menjaga  kerahasiaan,  keamanan,  dan keselamatan kiriman.


263. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau.


Contoh:
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara


Pasal 19
(1) Pengubahan   sebagai   akibat   pemisahan   atau   penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.


Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan


Pasal 22
(2) Dalam  hal  tidak  ada  korps  musik  atau  genderang  dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.


264. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.


Contoh:
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  tentang  Peternakan  dan
Kesehatan Hewan

Pasal 69
(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi  pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat jasa kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.


Contoh:
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan


Pasal 31
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penghormatan dengan bendera negara;
b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
c. bentuk penghormatan lain sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


265. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.


Contoh:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Pasal 72
(1) DPR   dalam  melaksanakan  tugas   dan   wewenangnya  berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.


266. Untuk menyatakan pemberian  kewenangan kepada  seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.


Contoh:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Pasal 313
(1) Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.


267. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.


Contoh 1:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara


Pasal 90
Pemegang IUP dan  IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.


Contoh 2:
Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara


Pasal 28
(2) Penduduk yang  tidak  mampu melaksanakan pelaporan  sendiri terhadap  peristiwa   kependudukan  yang   menyangkut  dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.


268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban  yang telah  ditetapkan, gunakan kata wajib.
Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan  dijatuhi sanksi.


Contoh 1:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 8
(1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.


Contoh 2:
Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara


Pasal 17 (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.


269. Untuk  menyatakan    pemenuhan  suatu  kondisi  atau  persyaratan tertentu,   gunakan  kata   harus.   Jika   keharusan  tersebut   tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.


Contoh:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik


Pasal 6
(1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  ayat  (1)  seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.  memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
b. berpengalaman  praktik  memberikan  jasa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
c.  berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
e.  tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
f.   tidak  pernah  dipidana  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
g.  menjadi   anggota   Asosiasi   Profesi   Akuntan   Publik   yang ditetapkan oleh Menteri; dan
h.  tidak berada dalam pengampuan.


270. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.


Contoh 1:
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan
Kawasan Permukiman


Pasal 135
Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.


Contoh 2:
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan


Pasal 11
(1) Setiap pemegang IUP atau TPKP dilarang:
a. melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang seperti bahan kimia, bahan peledak, obat bius, arus listrik,  dan menggunakan alat  tangkap dengan ukuran mata jaring kurang 2,5 cm atau alat tangkap dengan ukuran mata bilah kurang dari 1 cm.

TEKNIK PENGACUAN

271. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.

272. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang–undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang–undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal … atau sebagaimana dimaksud pada ayat … .


Contoh 1:


Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika


Pasal 72
(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.


Contoh 2:
Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara


Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, penyelenggara mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah nonkementerian.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.


273. Pengacuan lebih dari dua   terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal,  ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah


Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial


Pasal 57
(5) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   pembinaan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

(3) ...
 
Pasal 37 
f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.


274. Pengacuan lebih dari  dua  terhadap pasal  atau ayat  yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:
a. Ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 5 sampai dengan
Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.


275. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.
 
Contoh:
Rumusan yang tidak tepat:


(1) … .
 




Pasal 8 
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk
60 (enam puluh) hari.


276. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti
dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

 
Contoh:


(1) … . (2) … .
 


Pasal 15 
(3) Izin sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Pasal  7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.


277. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.


Contoh:
Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh … .


278. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang–undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.


279. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.


Contoh:
Undang-Undang  Nomor  8   Tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana
Pencucian Uang

Pasal 15
Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).


280. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.


281. Pengacuan   untuk   menyatakan   berlakunya   berbagai   ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang– undangan.


282. Untuk  menyatakan  peraturan  pelaksanaan  dari  suatu  Peraturan Perundang–undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam … (jenis Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan) ini.

Contoh:


Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku   sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.


283. Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Perundang– undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali
… .

Contoh:
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor … Tahun … tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor … , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dinyatakan  tetap berlaku, kecuali  Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.


284. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf
Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

BAB IV
BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN A.  BENTUK RANCANGAN UNDANG–UNDANG
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …
TENTANG
…
(Nama Undang–Undang)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:	a.	bahwa …;
	b.	bahwa …;
	c.	dan seterusnya …;

Mengingat:	
1.	
…;
	2.	…;
	3.	dan seterusnya …;


Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG … (nama Undang–Undang).

 
BAB I
…
 
Pasal 1
…


BAB II
… Pasal …
BAB … (dan seterusnya) Pasal …
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang–Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta pada tanggal …


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan
NAMA


Diundangkan di Jakarta pada tanggal …


MENTERI   (yang   menyelenggarakan  urusan   pemerintahan  di   bidang hukum),


tanda tangan


NAMA


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

B. RANCANGAN     UNDANG–UNDANG     PENETAPAN     PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG–UNDANG MENJADI UNDANG– UNDANG


UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …TAHUN …
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG … MENJADI UNDANG–UNDANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:    a. bahwa …;
b. bahwa …;
c.  dan seterusnya …;


Mengingat:      1. ...;
2. …;
3. dan seterusnya …;




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG–UNDANG NOMOR … TAHUN ... TENTANG … MENJADI UNDANG–UNDANG.

Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor … Tahun … tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) ditetapkan menjadi Undang–Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang     tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.


Pasal 2
Undang–Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang–Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan

 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal …
 
NAMA 


MENTERI   (yang   menyelenggarakan  urusan   pemerintahan  di   bidang hukum),
tanda tangan


NAMA


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

C. RANCANGAN    UNDANG–UNDANG    PENGESAHAN    PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI

UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …
TENTANG PENGESAHAN KONVENSI …
(bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasi dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:    a. bahwa …;
b. bahwa …;
c.  dan seterusnya …;


Mengingat:      1. …;
2. …;
3. dan seterusnya …;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan:   UNDANG–UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI … (bahasa asli perjanjian internasional  yang diratifikasi dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya).


Pasal 1
(1) Mengesahkan Konvensi … (bahasa asli perjanjian internasional   yang diratifikasikan dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) … dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal ... tentang… .

(2)  Salinan naskah asli Konvensi … (bahasa asli perjanjian internasional   yang diratifikasikan dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) … dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal  ... tentang  … dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia   sebagaimana   terlampir   dan   merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.


Pasal 2
Undang–Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan         Undang–Undang ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan
 


Diundangkan di Jakarta pada tanggal …
 
NAMA 


MENTERI   (yang   menyelenggarakan  urusan   pemerintahan  di   bidang
hukum),
tanda tangan


NAMA


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR ..

D.  BENTUK  RANCANGAN  UNDANG-UNDANG  PERUBAHAN  UNDANG-
UNDANG
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG … (untuk perubahan pertama )


atau


PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
( untuk perubahan kedua, dan seterusnya ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang:	a. b. c.	bahwa …;
bahwa …;
dan seterusnya …;

Mengingat:	
1.	
…;
	2.	…;
	3.	dan seterusnya …;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan:        UNDANG–UNDANG      TENTANG   PERUBAHAN   ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG ... .

Pasal I
Beberapa  ketentuan  dalam Undang–Undang Nomor ... Tahun … tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor … ) diubah sebagai berikut:
1.    Ketentuan Pasal ... ( bunyi rumusan   tergantung keperluan ), dan seterusnya.


Pasal II
Undang–Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta pada tanggal …


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan
NAMA


Diundangkan di Jakarta pada tanggal …
MENTERI     (yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang hukum),


tanda tangan


NAMA


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

E.  BENTUK  RANCANGAN  UNDANG–UNDANG PENCABUTAN  UNDANG–
UNDANG
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG–UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG … (Nama Undang–Undang)


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:         a. bahwa …;
b. bahwa …;
c.  dan seterusnya …;


Mengingat:           1. …;
2. …;
3. dan seterusnya …;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan:        UNDANG–UNDANG TENTANG PENCABUTAN UNDANG- UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG ... .

Pasal 1
Undang–Undang Nomor … Tahun … tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Undang–Undang yang sudah berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Undang–Undang yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Pasal 2
Undang–Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap     orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan  penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta pada tanggal …


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan
NAMA


Diundangkan di Jakarta pada tanggal …


MENTERI   (yang   menyelenggarakan  urusan   pemerintahan  di   bidang hukum),



tanda tangan


NAMA



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …


F.  BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG … DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:	a.	bahwa …;
	b.	bahwa …;
	c.	dan seterusnya …;

Mengingat:           1. …;
2. …;
3. dan seterusnya …;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan:      UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN … TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG …

Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
… Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …. Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah berlaku) atau ditarik  kembali  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  (bagi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).



Pasal 2
Undang–Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta pada tanggal …


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan
NAMA


Diundangkan di Jakarta pada tanggal …


MENTERI   (yang   menyelenggarakan  urusan   pemerintahan  di   bidang hukum),


tanda tangan


NAMA


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

G.   RANCANGAN   PERATURAN   PEMERINTAH   PENGGANTI   UNDANG- UNDANG


PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …. TAHUN …..
TENTANG
(Nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:	a. b. c.	bahwa …;
bahwa …;
dan seterusnya …;

Mengingat:	
1.	
…;
	2.	…;
	3.	dan seterusnya …;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:    PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG … (Nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang).


BAB  I
… Pasal 1
BAB  II
...


Pasal …

 
BAB
(dan seterusnya)
 
Pasal 2
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  ini   dengan  penempatannya  dalam   Lembaran Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan
NAMA


Diundangkan di Jakarta pada tanggal …


MENTERI   (yang   menyelenggarakan  urusan   pemerintahan  di   bidang hukum),


tanda tangan


NAMA


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

H.   BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …
TENTANG
(Nama Peraturan Pemerintah) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:	a. b.	bahwa …;
bahwa …;
	c.	dan seterusnya …;

Mengingat:	
1.	
…;
	2.	…;
	3.	dan seterusnya …;


MEMUTUSKAN:


Menetapkan:        PERATURAN PEMERINTAH TENTANG …. (nama
Peraturan Pemerintah).


BAB I
… Pasal 1
BAB  II Pasal …
BAB …
(dan seterusnya)

Pasal …
Peraturan Pemerintah ini   mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap     orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya    dalam Lembaran    Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan
NAMA


Diundangkan di Jakarta pada tanggal …


MENTERI   (yang   menyelenggarakan  urusan   pemerintahan  di   bidang hukum),


tanda tangan


NAMA




LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR…

I.  BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN


PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …
TENTANG
(Nama Peraturan Presiden)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:	a.
b.	bahwa …;
bahwa …;
	c.	dan seterusnya …;

Mengingat:	
1.	
…;
	2.	…;
	3.	dan seterusnya …;


MEMUTUSKAN:


Menetapkan:        PERATURAN PRESIDEN TENTANG …. (nama Peraturan
Presiden).


BAB I
… Pasal 1
BAB  II Pasal …
BAB …
(dan seterusnya)

Pasal …
Peraturan Presiden ini    mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap     orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya    dalam Lembaran    Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan
NAMA


Diundangkan di Jakarta pada tanggal …


MENTERI   (yang   menyelenggarakan  urusan   pemerintahan  di   bidang hukum),


tanda tangan


NAMA



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR…

J.   BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI


PERATURAN MENTERI … REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …
TENTANG
(Nama Peraturan Menteri)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI …REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:	a.
b.	bahwa …;
bahwa …;
	c.	dan seterusnya …;

Mengingat:	
1.	
…;
	2.	…;
	3.	dan seterusnya …;


MEMUTUSKAN:


Menetapkan:        PERATURAN MENTERI … TENTANG …. (nama
Peraturan Menteri).


BAB I
… Pasal 1
BAB  II


Pasal …

 
BAB …
(dan seterusnya)

Pasal …
Peraturan   Menteri   ini      mulai   berlaku   pada   tanggal diundangkan.


Agar   setiap	orang   mengetahuinya,	memerintahkan
pengundangan	Peraturan     Menteri	ini     dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …


MENTERI ... REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan
NAMA


Diundangkan di Jakarta pada tanggal …


MENTERI   (yang   menyelenggarakan  urusan   pemerintahan  di   bidang hukum),


tanda tangan


NAMA




BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR…

K.  BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI


PERATURAN DAERAH PROVINSI … (Nama Provinsi) NOMOR … TAHUN …
TENTANG
(nama Peraturan Daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR (Nama Provinsi),


Menimbang :	a.
b.	bahwa …;
bahwa …;
	c.	dan seterusnya …;

Mengingat:	
1.	
…;
	2.	…;
	3.	dan seterusnya …;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI … (Nama Provinsi)
dan
GUBERNUR … (Nama Provinsi) MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah)


BAB  I KETENTUAN UMUM

 
Pasal 1

BAB  II
… Pasal …
BAB …
(dan seterusnya)


Pasal ...
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi … (Nama Provinsi).


Ditetapkan di …
pada tanggal …


GUBERNUR … (Nama Provinsi)


tanda tangan

 


Diundangkan di …
pada tanggal …
 
NAMA 


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI… (Nama Provinsi), tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI … (Nama Provinsi) TAHUN … NOMOR … L. BENTUK . . . 


L.   BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA… (nama kabupaten/kota) NOMOR … TAHUN …
TENTANG
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI/WALIKOTA (nama kabupaten/kota),
Menimbang:    a. bahwa …;
b. bahwa …;
c.  dan seterusnya …;


Mengingat:      1. …;
2. …;
3. dan seterusnya …;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA … (nama kabupaten/kota)
dan
BUPATI/WALIKOTA … (nama kabupaten/kota)

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:     PERATURAN  DAERAH  TENTANG  ...  (Nama  Peraturan
Daerah).
BAB  I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB  II
… Pasal …

BAB …
(dan seterusnya)

Pasal …
Peraturan  Daerah  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota … (nama kabupaten/kota).


Ditetapkan di …
pada tanggal …


BUPATI/WALIKOTA … (nama kabupaten/kota),


tanda tangan

 


Diundangkan di …
pada tanggal …
 
NAMA 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA … (nama kabupaten/kota), tanda tangan
NAMA

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN/KOTA  …   (nama  kabupaten/kota) TAHUN … NOMOR …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO