Menyunting Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2023/batang tubuh

{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM|
{{Perundangan pasal2|1|

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

{{ordered list|type=decimal
|Daerah adalah Kabupaten Malang.
|Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
|Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
|Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
|Bupati adalah Bupati Malang.
|Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
|Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
|Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kelurahan.
|Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
|Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
|Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
|Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
|Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
|Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
|Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
|Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
|Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
|Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
|Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
|Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Malang adalah hasil penataan ruang wilayah Daerah.
|Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
|Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Karangploso yang selanjutnya disingkat RDTR WP Perkotaan Karangploso adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah perencanaan perkotaan Karangploso yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
|Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
|Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
|Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
|Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
|Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah yang bersangkutan.
|Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
|Zona adalah kawasan atau area yang memilik fungsi dan karakteristik spesifik.
|Sub-Zona adalah bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
|Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan atau regional.
|Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah sub pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
|Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman Kecamatan.
|Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman Kelurahan.
|Pusat Lingkungan Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman rukun warga.
|Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan.
|Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
|Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
|Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan Peraturan Bupati tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki.
|Batas Daerah adalah batas Daerah antarprovinsi dan/atau kabupaten.
|Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan masyarakat.
|Pembahasan Lintas Sektor adalah pembahasan substansi rancangan Peraturan Bupati tentang RTR yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, dalam rangka persetujuan substansi oleh Menteri.
|Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
|Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
|Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
|Zona Cagar Budaya adalah area satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
|Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan Pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
|Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
|Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
|Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
|Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
|Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
|Zona Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
|Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan.
|Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
|Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
|Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disingkat Zona SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
|Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
|Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
|Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
|Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbangunan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
|Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
|Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
|Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
|Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya adalah Sub-Zona SPU Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
|Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kecamatan.
|Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kelurahan.
|Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU Skala Rukun Warga adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala rukun warga.
|Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
|Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
|Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
|Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi kebutuhan standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
|Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
|Utilitas umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem Jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
|Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
|Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
|Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
|Tempat Penampungan Sementara Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah yaitu tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulangan, dan pemrosesan akhir sampah.
|Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
|Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
|Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
|Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
|Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
|Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan PZ dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
|Basis Data adalah sistem penyimpanan data spasial yang terstruktur dalam bentuk struktur dan format yang baku pada media digital untuk memudahkan pencarian, pengelolaan dan penggunaan informasi data spasial pada peta RTR.
|Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
|Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu.
|Peta Tematik adalah peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan peta RTR.
|Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
|Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.
|Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
|Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah adalah berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
|Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
|Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat FPRD adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
}}}}}}

{{Perundangan bab|II|RUANG LINGKUP|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
{{Perundangan pasal2|2|
Ruang lingkup RDTR WP Perkotaan Karangploso, meliputi:

:a. ruang lingkup materi; dan
:b. ruang lingkup wilayah.
}}}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Lingkup Materi|
{{Perundangan pasal2|3|
Lingkup materi RDTR WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

:a. tujuan penataan WP;
:b. rencana struktur ruang;
:c. rencana pola ruang;
:d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
:e. PZ.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|Lingkup Wilayah|
{{Perundangan pasal2|4|
(1) Ruang lingkup wilayah RDTR WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
:a. batas wilayah administratif;
:b. lingkup wilayah administratif;
:c. pembagian SWP; dan 
:d. pembagian Blok.

(2) Batas-batas wilayah administratif RDTR WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
:a. Sebelah utara berbatasan dengan sebagian Desa Donowarih, Desa Bocek, dan Desa Ngenep di Kecamatan Karangploso;
:b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
:c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mulyoagung di Kecamatan Dau dan Kecamatan Junrejo di Kota Batu; dan
:d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tunjungtirto di Kecamatan Singosari.

(3) Lingkup wilayah administratif RDTR WP Perkotaan Karangploso dengan luas 1.462,20 Ha (seribu empat ratus enam puluh dua koma dua hektare) beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
:a. Wilayah Administratif Desa Girimoyo dengan luas 198,70 Ha (seratus sembilan puluh delapan koma tujuh hektare);
:b. Wilayah Administratif Desa Ngijo dengan luas 373,45 Ha (tiga ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh lima hektare);
:c. Wilayah Administratif Desa Kepuharjo dengan luas 203,30 Ha (dua ratus tiga koma tiga hektare);
:d. Wilayah Administratif Desa Tegalgondo dengan luas 225,94 Ha (dua ratus dua puluh lima koma sembilan puluh empat hektare);
:e. Wilayah Administratif Desa Ampeldento dengan luas 168 Ha (seratus enam puluh delapan hektare); dan
:f. Wilayah Administratif sebagian Desa Donowarih dengan luas 292,81 Ha (dua ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh satu hektare).

(4) Pembagian SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
:a. SWP A dengan luas Wilayah 491,51 Ha (empat ratus sembilan puluh satu koma lima puluh satu hektare), terdiri dari Desa Girimoyo dan sebagian Desa Donowarih;
:b. SWP B dengan luas Wilayah 576,74 Ha (lima ratus tujuh puluh enam koma tujuh puluh empat hektare) terdiri dari Desa Ngijo dan Desa Kepuharjo; dan
:c. SWP C dengan luas Wilayah 393,94 Ha (tiga ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh empat hektare) terdiri dari Desa Tegalgondo dan Desa Ampeldento.

(5) Pembagian blok dari masing-masing SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
:a. SWP A terdiri atas 4 (empat) Blok, yaitu Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
:b. SWP B terdiri atas 5 (lima) Blok, yaitu Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
:c. SWP C terdiri atas 6 (enam) Blok, yaitu I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.

(6) Ruang lingkup RDTR WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}}}

{{Perundangan bab|III|TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN|
{{Perundangan pasal2|5|
Tujuan penataan ruang WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan Perkotaan Karangploso sebagai bagian wilayah pengembangan lingkar Malang dengan pengembangan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan sebagai pendukung pariwisata.}}
}}

{{Perundangan bab|IV|RENCANA STRUKTUR RUANG|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
{{Perundangan pasal2|6|
(1) Rencana struktur ruang WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
:a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
:b. rencana jaringan transportasi;
:c. rencana jaringan energi;
:d. rencana jaringan telekomunikasi; e. rencana jaringan sumber daya air; f. rencana jaringan air minum;
:g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
:h. rencana jaringan drainase;
:i. rencana jaringan persampahan; dan 
:j. rencana jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}
{{Perundangan bagian|Kedua|Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan|
{{Perundangan pasal2|7|
(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
:a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
:b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan 
:c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak pada SWP A Blok I.A.3.

(3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan di WP Perkotaan Karangploso terdiri atas 3 (tiga) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan, yaitu:
:a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan I, berada di SWP A Blok I.A.2;
:b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan II, berada di SWP B Blok I.B.2; dan
:c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan III, berada di SWP C Blok I.C.5.

(4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di WP Perkotaan Karangploso, meliputi:
:a. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Donowarih berada di SWP A Blok I.A.1;
:b. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Girimoyo berada di SWP A Blok I.A.4;
:c. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Ngijo berada di SWP B Blok I.B.1;
:d. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Kepuharjo berada di SWP B Blok I.B.4;
:e. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Ampeldento berada di SWP C Blok I.C.2; dan
:f. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Tegalgondo berada di SWP C Blok I.C.3.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}
}}}}

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

{{Perundangan pasal2|8|
Rencana jaringan transportasi yang ada di WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
:a. jalan umum;
:b. terminal penumpang tipe c; dan 
:c. jembatan.
}}
{{Perundangan pasal2|9|
(1) Jalan umum di WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a. jalan kolektor primer;

b. jalan lokal primer;

c. jalan lokal sekunder;

d. jalan lingkungan primer; dan e. jalan lingkungan sekunder.

(2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalan kolektor primer yaitu:

a. ruas Jalan Dr. M. Hatta, berada di SWP A Blok I.A.3;

b. ruas Jalan Karanglo  Batas Kota Batu, berada di SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5;

c. ruas Jalan Balai Desa Kepuharjo, berada di SWP B

Blok I.B.3, Blok I.B.4, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;

d. ruas Jalan Pertamanan, berada di SWP B Blok I.B.5;

e. ruas Jalan Raya Diponegoro, berada di SWP A Blok I.A.3;

f. ruas Jalan Raya Karang Juwet, berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;

g. ruas Jalan Raya Karangan Donowarih, berada di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;

h. ruas Jalan Watu Banteng, berada di SWP A Blok I.A.3;

i. ruas Jalan Suropati, berada di SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan

j. ruas Jalan Kolektor lainnya, berada di SWP A Blok I.A.3. (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jalan lokal primer yaitu ruas Jalan Donowarih, berada di SWP A Blok I.A.1.

(4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Jalan lokal sekunder, yaitu:

a. ruas Jalan Raya Griya Permata Alam, berada di SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan

b. ruas Jalan Watu Banteng, berada di SWP A Blok I.A.3, dan Blok I.A.4.

(5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Jalan lingkungan primer, yaitu:

a. ruas Jalan Raya Dawuhan, berada di SWP C Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6;

b. ruas Jalan Raya Kasin, berada di SWP B Blok I.B.4, SWP C Blok I.C.2;

c. ruas Jalan Raya Ketangi Tegalgondo, berada di SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5;

d. ruas Jalan Zentana, berada di SWP A Blok I.A.3 , SWP B

Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan

e. ruas Jalan lingkungan primer lainnya berada di SWP A Blok I.A.2, dan Blok I.A.3.

(6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Jalan lingkungan sekunder, yaitu: 

a. ruas Jalan Bukit Palem Raya, berada di SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;

b. ruas Jalan Hilton Head, berada di SWP B Blok I.B.5;

c. ruas Jalan Keramat, berada di SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;

d. ruas Jalan Pangestu, berada di SWP B Blok I.B.4;

e. ruas Jalan Pulau Mas, berada di SWP B Blok I.B.5;

f. ruas Jalan Sari Kerto, berada di SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2;

g. ruas Jalan Sawahan, berada di SWP B Blok I.B.2;

h. ruas Jalan Sunimbar, berada di SWP C Blok I.C.5;

i. ruas Jalan Tenaga, berada di SWP B Blok I.B.3, Blok I.B.4;

j. ruas Jalan Tirtasani, berada di SWP B Blok I.B.5;

k. ruas Jalan Watu Banteng, berada di SWP A Blok I.A.3 dan I.A.4;

l. ruas Jalan Watu Damar, berada di SWP A Blok I.A.3; dan

m. ruas Jalan lingkungan sekunder lainnya di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6.

(7) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berada di SWP A Blok I.A.3.

(8) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berada di:

a. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;

b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.

(9) Rencana jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}
Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

{{Perundangan pasal2|10|
(1) Rencana Jaringan Energi di WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem;

b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan 

c. Gardu Listrik.

(2) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi yang berada di:

a. SWP B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan

b. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5 dan Blok I.C.6. (3) Rencana Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Saluran Udara Tegangan Menengah;

b. Saluran Udara Tegangan Rendah;

c. Gardu Listrik.

(4) Saluran Udara Tegangan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:

a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;

b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan

c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

(5) Saluran Udara Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:

a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;

b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.

(6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa gardu hubung berada di:

a. SWP A Blok I.A.2;

b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan c. SWP C Blok I.C.1.

(7) Rencana Jaringan energi di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

{{Perundangan pasal2|11|
(1) Rencana Jaringan Telekomunikasi di WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik berada di:

a. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;

b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan

c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara Base Transceiver Station, yang berada di:

a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;

b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan

c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5.

(4) Rencana Jaringan Telekomunikasi di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

{{Perundangan pasal2|12|
(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berupa sistem jaringan irigasi.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. jaringan irigasi primer;

b. jaringan irigasi sekunder; dan c. jaringan irigasi tersier.

(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:

a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4;

b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan c. SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.5.

(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:

a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;

b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan c. SWP C Blok I.C.1.

(5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:

a. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan

b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5.

(6) Rencana jaringan sumber daya air di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

{{Perundangan pasal2|13|
(1) Rencana jaringan air minum di WP Perkotaan Karangploso, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi jaringan perpipaan.

(2) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. unit distribusi;

b. bak penampungan air hujan; dan c. unit pelayanan.

(3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan distribusi pembagi, berada di:

a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;

b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan

c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.

(4) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:

a. SWP A Blok I.A.3;

b. SWP B Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1.

(5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c berupa hidran umum berada di:

a. SWP A Blok I.A.4;

b. SWP B Blok I.B.2; dan c. SWP C Blok I.C.1.

(6) Rencana jaringan air minum di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
}}

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

{{Perundangan pasal2|14|
(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik setempat; dan

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik terpusat.

(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan setempat berada di:

a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;

b. SWP B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan 

c. SWP C Blok I.C.5.

(3) Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa pipa tinja berada di:

a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;

b. SWP B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan

c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6.

(4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Drainase

{{Perundangan pasal2|15|
(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder; dan c. jaringan drainase tersier.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:

a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;

b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan

c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:

a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;

b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan

c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:

a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;

b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5; dan 

c. SWP C Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6.

(5) Rencana Jaringan drainase di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Persampahan

{{Perundangan pasal2|16|
(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi:
a. TPS; dan

b. Stasiun Peralihan Antara.

(2) TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berada di:

a. SWP A Blok I.A.2;

b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4; dan c. SWP C Blok I.C.3 dan Blok I.C.5.

(3) Stasiun Peralihan Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di SWP A Blok I.A.3.

(4) Rencana Jaringan persampahan di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

{{Perundangan pasal2|17|
(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j meliputi:

a. jalur evakuasi bencana;

b. Tempat Evakuasi Sementara; dan c. Tempat Evakuasi Akhir.

(2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:

a. Jalan Donowarih di SWP I.A.1

b. Jalan Raya Karang Juwet di SWP I.A.1;

c. Jalan Raya Karangan Donowarih di SWP I.A.1;

d. Jalan Raya Karang Juwet di SWP I.A.2;

e. Jalan Raya Karangan Donowarih di SWP I.A.2;

f. Ruas Jalan Dr. M. Hatta di SWP I.A.3;

g. Jalan Karanglo - Batas Kota Batu di SWP I.A.3;

h. Jalan Raya Diponegoro di SWP I.A.3; 

i. Jalan Raya Karang Juwet SWP I.A.3; 

j. Jalan Zentana di SWP I.A.3;

k. Jalan Gang Virgo di SWP I.A.4;

l. Jalan Raya Griya Permata Alam di SWP I.B.1; 

m. Jalan Karanglo - Batas Kota Batu di SWP I.B.2; 

n. Jalan Raya Griya Permata Alam di SWP I.B.2;

o. Jalan Zentana di SWP I.B.2;

p. Jalan Balai Desa Kepuharjo di SWP I.B.3;

q. Jalan Karanglo - Batas Kota Batu, Jalan Raya Griya Permata Alam di SWP I.B.3;

r. Jalan Balai Desa Kepuharjo, Jalan Karanglo - Batas Kota Batu, Jalan Pertamanan, Jalan Raya Kasin, Jalan Tirtasani di SWP I.B.4;

s. Jalan Karanglo - Batas Kota Batu, Jalan Pertamanan, Jalan Tirtasani di SWP I.B.5;

t. Jalan Zentana di SWP I.C.1;

u. Jalan Zentana, Jalan Balai Desa Kepuharjo, Jalan Raya Kasin di SWP I.C.2;

v. Ruas Jalan Balai Desa Kepuharjo di SWP I.C.3;

w. Ruas Jalan Raya Dawuhan, Jalan Raya Ketangi Tegalgondo di SWP I.C.4;

x. Ruas Jalan Raya Dawuhan, Jalan Raya Ketangi Tegalgondo, Jalan Sunimbardi SWP I.C.5;

y. Jalan Terusan Sengkaling di SWP I.C.6.

(3) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4;

b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan c. SWP C Blok I.C.6.

(4) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:

a. SWP A Blok I.A.3; dan 

b. SWP C Blok I.C.4.

(5) Rencana Jaringan Prasarana lainnya di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}}}