Menyunting Peraturan Desa Jatikerto, Jatikerto, Malang

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019]] tentang Perubahan Kedua atas [[Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014]] tentang [[Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014]] tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

{{Perundangan dasar hukum|
10. [[Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014]] tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014]] tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. [[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017]] tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. [[Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023]] tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

13. [[Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014]] tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

14. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014]] tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016]] tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

16. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016]] tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

17. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017]] tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017]] tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

19. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018]] Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

20. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018]] tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

21. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019]] tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. [[Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015]] tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

23. [[Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015]] tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

24. [[Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019]] tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

25. [[Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019]] tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [[Peraturan Menteri Desа, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023]] tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);

26. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019]] tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. [[Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020]] Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023]] tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

28. [[Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022]] tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

29. [[Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022[[ tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023]] tentang Perubahan Atas [[Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07/2022]] Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

30. [[Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008]] tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

31. [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008]] tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/C);

32. [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 1 Tahun 2016]] Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

33. [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016]] tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

34. [[Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016]] Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

35. [[Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018]] tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);

36. [[Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018]] tentang Upaya Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 20 Seri D);

37. [[Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019]] Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);

38. [[Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020]] tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri A);

39. [[Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021]] tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);

40. [[Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022]] Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri A);

41. [[Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022]] Tentang Perubahan Ketiga Atas [[Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016]] Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);

42. [[Peraturan Bupati Malang Nomor 193 Tahun 2023]] Tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 193 Seri A);

43. [[Peraturan Desa Jatikerto Nomor 5 Tahun 2018]] Tentang Kewenangan Lokal Skala Desa Jatikerto (Lembaran Desa Jatikerto Tahun 2018 Nomor 5);

44. [[Peraturan Desa Jatikerto Nomor 6 Tahun 2018]] Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Jatikerto (Lembaran Desa Jatikerto Tahun 2018 Nomor 6);

45. [[Peraturan Desa Jatikerto Nomor 7 Tahun 2018]] Tentang Aset Desa Jatikerto (Lembaran Desa Jntikerto Tahun 2018 Nomor 7);

46. [[Peraturan Desa Jatikerto Nomor 6 Tahun 2020]] Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatikerto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatikerto Tahun 2020 Nomor 6).
}}