Menyunting Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

PRESIDEN REPLJBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bcrmasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bcrsifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, bcrdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang

serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/ atau di luar negen yang bermaksud mclakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia;

c. bahwa ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 2

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4284);

Dengan ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG.

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4284) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Terorisme . . .

PRESIDEN REPLBLIK INDONESIA

- 4

2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk rnenjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
4. Ancarnan Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukurn berupa ucapan, tulisan, garnbar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan rnaupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau rnasyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
5. Bahan Peledak adalah sernua bahan yang dapat
rneledak, semua jenis mesiu, born, born pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk rnenimbulkan ledakan.
6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

7. Objek ...

PRES ID EN REPUBLIK INOONESIA

-5

7. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:
a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang
sangat tinggi.

8. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.
12. Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
13. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan
diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.

14. Organisasi lnternasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Ketentuan . . .

R ESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 6

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal5

Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal6

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 0A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal l0A ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7

Pasal 10A

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menenma, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja
memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
(3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

(4) Setiap ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

-8

(4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota
atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/ atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang
mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 9

(1) Setiap
Pasal 128

Orang yang dengan sengaja
menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/ atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut,
menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun.
(3) Setiap Orang yang dengan mengumpulkan, dan/ atau
tulisan atau dokumen, baik
sengaja membuat, menyebarluaskan
elektronik maupun
nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) tahun.
(5) Pelaksanaan pidana dimaksud pada ayat
tambahan sebagaimana
(4) dilakukan setelah
terpidana selesai menjalani pidana pokok.

6. Di antara ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 10

6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipiclana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana climaksucl dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal l0A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal
128, Pasal 13 huruf b clan huruf c, clan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal
7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 1 0A, Pasal 12, Pasal
12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal

13A.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 11 Pasal 15
Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat,

persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal
10, Pasal l0A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13

huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal9, Pasal 10, Pasal l0A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal
12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

9. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah
1/3 (satu per tiga).

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara
pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang
Undang ini.

(2) Untuk ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 12

(2)
Untuk kepentingan berwenang melakukan tersangka dalam jangka
(seratus dua puluh) hari.
penyidikan, penyidik penahanan terhadap waktu paling lama 120

(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
(4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
(5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum
berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
(6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(7) Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana

Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
(8) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

11. Ketentuan . . .

PRESIDEN REPLUBLIK INDONESIA

- 13

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

( 1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
(2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
(3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga
melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) harus
dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak
. .
asas1 manus1a.

(4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

12. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.

13. Ketentuan . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 14

13. Ke ten tuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi se bagai berikut:

Pasal 31

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.
(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negen yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untukjangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.

(5) Penyadapan ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 15

(5) Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

14. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3 lA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/ atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa133

(1) Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi pelindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 16

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal34

( 1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya berupa:
a. pelindungan atas keamanan pribadi dari

ancaman fisik dan mental;
b. kerahasiaan identitas; dan
c. bentuk pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

17. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal34A

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya berupa:
a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
b. kerahasiaan identitas;

c. pemberian ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-17

c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa; dan
d. pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
(3) Tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PELINDUNGAN TERHADAP KOREAN

19. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1) Korban merupakan tanggungjawab negara.

(2) Karban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Korban langsung; atau

b. Karban tidak langsung.

(3) Karban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.

(4) Bentuk ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 18 

(4) Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa:
a. bantuan medis;

b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;

c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
d. kompensasi.

Pasal 358

(1) Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi / lem baga terkai t.
(2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak

Pidana Terorisme.

(3) Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal36

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35A ayat (4} huruf d diberikan kepada Korban atau ahli warisnya.

(2) Kompensasi ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 19

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara.
(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.
(4) Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli wansnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
(5) Penuntut umum menyampaikan jumlah

kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
(6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
(7) Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
(8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada Karban tetap diberikan.
(9) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme
meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, Korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.

(10) Pembayaran ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 20

(10) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.

21. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal36A

( 1) Korban berhak mendapatkan restitusi.

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada Korban atau ahli warisnya.
(3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan.
(4) Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
(6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 36B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

22. Pasal 37 ...

PRES I DEN REPLBLIK INDONESIA

-21

22. Pasal 37 dihapus.

23. Pasal 38 dihapus.

24. Pasal 39 dihapus.

25. Pasal 40 dihapus.

26. Pasal 41 dihapus.

27. Pasal 42 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 43 tetap, penjelasan Pasal 43 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

29. Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB VIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal43A

( 1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak
Pidana Terorisme.

(2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

(3) Pencegahan ...

PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA

- 22

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dilaksanakan melalui:

a. kesiapsiagaan nasional; b. kontra radikalisasi; dan c. deradikalisasi.

Bagian Kedua

Kesiapsiagaan Nasional

Pasal 438

(1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
(2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh

Pemerintah.
(3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
(4) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 23

Bagian Ketiga

Kontra Radikalisasi

Pasal 43C

(1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penye baran paham radikal Terorisme.
(2) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Pemerintah yang
dikoordinasikan oleh badan yang
menyelenggarakan penanggulangan
urusan di terorisme dengan
bidang melibatkan
kementerian/lembaga terkait.
(3) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra naras1, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Deradikalisasi

Pasal 43D

( 1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

(2) Deradikalisasi ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 24

(2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) dilakukan kepada:

a. tersangka; b. terdakwa; c. terpidana;
d. narapidana;

e. mantan narapidana Terorisme; atau

f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
(3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
(4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan:
a. identifikasi dan penilaian;

b. rehabilitasi;

c. reedukasi; dan

d. reintegrasi sosial.

(5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:
a. pembinaan wawasan kebangsaan;

b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/ atau c. kewirausahaan.
(6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.

(7) Ke tentuan . . .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 25

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIIB

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pasal 43E

( 1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang
penanggulangan disebut Badan

terorisme yang selanjutnya

Nasional Penanggulangan

Terorisme, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
(2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme.
(3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 43F

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;

b. menyelenggarakan ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 26

b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan
c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Pasal 43G

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas:
a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme;
c. mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja
sama in ternasional.

Pasal 43H

Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua
Peran Tentara Nasional Indonesia

Pasal 43I

(1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

(2) Dalam ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 27

(2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal43J

( 1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan Terorisme.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas

penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB VIIC KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43K

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
menjadi Undang-Undang.

Pasal 43L ...

PRESIDEN REPUBLI K INDONESIA

- 28 

Pasal43L

( 1) Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.
(2) Karban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
(3) Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam keten tuan peraturan perundang- undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.
(5) Pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga
yang menyelenggarakan urusan di bidang
pelindungan saksi dan korban.

(6) Besaran ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-29

(6) Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

30. Pasal 46 dihapus.

31. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal46A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Terorisme yang ada dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pasal 46B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 30

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juni 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2018

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dang-undangan,

. Rokib

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan senus yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulanginya.

Tindak ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 2

Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Karban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Karban tidak menghilangkan hak Karban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Karban.

Dalam ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 3

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dalam hal ini badan kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan Terorisme. Selain itu, penanganan Tindak Pidana Terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait, termasuk Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi Terorisme. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, pelindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan . . .

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 4

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang.
Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:
a. kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/ paramiliter/ pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
b. pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;
c. perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;
d. penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
e. kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
f. pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;
g. pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
h. kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran
Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.

II. PASAL ...

PRES I DEN REPUBLI K INDONESIA

-5

II. PASAL DEMI PASAL

PasalI

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal6

Yang dimaksud dengan "korban yang bersifat massal" adalah korban yang berjumlah banyak.

Angka 4

Pasal 10A Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "barang'' adalah

barang bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, antara lain informasi, peta, gambar, dan citra.

Angka 5 ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

-6

Angka 5

Pasal 12A Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Organisasi Terorisme dalam ketentuan ini antara lain organisasi yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam atau gerakan bawah tanah.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12B Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pelatihan lain" misalnya pelatihan teknologi informasi dan pelatihan merakit born.
Yang dimaksud dengan "ikut berperang" antara lain ikut membantu, baik langsung maupun tidak langsung dalam perang, contohnya sebagai tenaga medis, logistik, dan kurir.
Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 6 ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-7 Angka 6
Pasal 13A
Yang dimaksud dengan "dapat mengakibatkan" dalam ketentuan ini ditujukan bagi Setiap Orang yang terdeteksi dan/ atau memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja mengucapkan ucapan, sikap atau perilaku dengan tujuan menghasut melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.

Angka 7
Pasal 14
Ketentuan ini ditujukan terhadap aktor intelektual.
Yang dimaksud dengan "menggerakkan antara
lain melakukan hasutan dan provokasi, memberikan hadiah, uang, atau janji.

Angka 8
Pasal 15
Ketentuan ini merupakan aturan khusus, karena itu tidak berlaku ancaman pidana pada permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan tindak pidana yang lebih rendah daripada ancaman tindak pidana yang telah selesai.
Yang dimaksud dengan "persiapan dalam
ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme.

Angka 9 ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA
- 8 Angka 9

Pasal 16A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal25

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas. Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam ketentuan ini, penahanan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 9

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)
Dalam ketentuan ini, penangkapan
dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusa.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal28A
Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal31A
Cukup jelas.

Angka 15

Pasal33

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal34
Cukup jelas.

Angka 17 ...

PRES I DEN REPUBLI K INDONESIA
- 10 Angka 17

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal35A Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Korban langsung" adalah Korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat Tindak Pidana Terorisme, misalnya Korban meninggal atau Iuka berat karena ledakan born.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "Korban tidak langsung'' adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada Korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan
Korban langsung atau sebaliknya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35B ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA
- 11 Pasal35B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi/lembaga terkait antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan organisasi nonpemerintah.
Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 20

Pasal36

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan 1n1, mekanisme pengajuan kompensasi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme bersama dengan tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional dan rasional dengan mendasarkan pada kerugian materiel dan imateriel.
Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup j elas.

Ayat (6) ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 12

Angka 21
Ayat (6)

Cukup jelas. Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas. Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal36A

Cukup jelas.

Pasal36B

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 37

Dihapus.

Angka 23

Pasal38

Dihapus.

Angka 24

Pasal39

Dihapus.

Angka 25

Pasal40

Dihapus.

Angka 26...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 13 Angka 26

Pasal 41

Dihapus.

Angka 27

Pasal 42

Dihapus.

Angka 28

Pasal43
Ketentuan ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan Korban.

Angka 29

Pasal43A Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas pencegahan, pejabat yang berwenang selalu bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka memberikan pelindungan hukum dan hak perseorangan atau kelompok orang yang dipercayakan kepada pejabat tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43B
Cukup jelas.

Pasal 43C ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 14

Pasal 43C Ayat ( 1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi" adalah berbagai upaya untuk melawan paham radikal Terorisme dalam bentuk lisan, tulisan, dan media literasi lainnya.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 430
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terencana" adalah berdasarkan kebijakan dan rencana strategis nasional.
Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah melalui tahapan dan program tertentu.
Yang dimaksud dengan
"berkesinambungan" adalah dilakukan secara terus-menerus.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas. Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 15 Huruf c

Cukup jelas. Huruf d
Cukup jelas. Huruf e
Cukup jelas. Huruf f
Yang dimaksud dengan "orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal Terorisme dan berpotensi melakukan Tindak
Pidana Terorisme.

Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "identifikasi dan penilaian" adalah penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal Terorismenya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan tingkat radikal Terorisme seseorang.

Huruf c ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 16

Huruf c

Yang dimaksud dengan "reedukasi" adalah pembinaan atau penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal Terorisme.
Huruf d

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan orang yang terpapar paham radikal Terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga
dan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas. Ayat (6)
Cukup jelas. Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 43E
Ayat(l)
Penyebutan "badan" yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dimaknai sebagai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43F

Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 17 Huruf b

Dalam ketentuan ini "menyelenggarakan koordinasi" dimaksudkan untuk mencapai sinergi antarlembaga terkait.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 43G Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "mengoordinasikan antarpenegak hukum" adalah koordinasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan penyidik, penuntut umum, dan petugas pemasyarakatan termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Cukup jelas. Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 43H

Cukup jelas.

Pasal 431
Ayat(l)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...

PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA

- 18

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia" adalah tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pertahanan Negara.
Ayat (3)

Pembentukan Peraturan Presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal43J
Cukup jelas.

Pasal 43K

Cukup jelas.

Pasal43L Ayat(l)
Yang dimaksud dengan "Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku" adalah Karban yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme
yang terjadi sejak berlakunya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ayat (2) ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 19

Angka 30
Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)
Cukup jelas. Ayat (4)
Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas. Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal46

Dihapus.

Angka 31

Pasal46A

Cukup jelas.

Pasal 46B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6216