MediaWiki API result
This is the HTML representation of the JSON format. HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format. To see the non-HTML representation of the JSON format, set format=json.
See the complete documentation, or the API help for more information.
{
"batchcomplete": "",
"continue": {
"lecontinue": "20250116035326|14316",
"continue": "-||"
},
"query": {
"logevents": [
{
"logid": 14326,
"ns": 0,
"title": "Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 15 Tahun 2022",
"pageid": 9317,
"logpage": 9317,
"revid": 17416,
"params": {},
"type": "create",
"action": "create",
"user": "Juliansukrisna87",
"timestamp": "2025-01-19T00:40:08Z",
"comment": "\u2190Membuat halaman berisi '{{center|DEWAN PERS<br/> SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS<br/> <br/> NOMOR: 15/SK-DP/1/2022<br/> <br/> TENTANG<br/> <br/> HASIL VERIFIKASI ORGANISASI PERUSAHAAN PERS<br/> <br/> JARINGAN MEDIA SIBER INDONESIA TAHUN 2022<br/> <br/> DEWAN PERS, }} <br/> <br/> Menimbang a. bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah berdiri banyak organisasi perusahaan pers; b. bahwa telah dilakukan verifikasi terhadap organisasi perusahaan pers Jar...'"
},
{
"logid": 14325,
"ns": 0,
"title": "Piagam Palembang 2010",
"pageid": 9316,
"logpage": 9316,
"revid": 17415,
"params": {},
"type": "create",
"action": "create",
"user": "Juliansukrisna87",
"timestamp": "2025-01-19T00:31:03Z",
"comment": "\u2190Membuat halaman berisi '{{center|'''PIAGAM PALEMBANG''' '''Tentang''' '''Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional''' }} Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan berekspresi rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan profesionalitas. Kemerdekaan pers merupakan sarana hakiki setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan dan penghidupan manusia. Oleh karena...'"
},
{
"logid": 14324,
"ns": 0,
"title": "Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022/penutup",
"pageid": 9315,
"logpage": 9315,
"revid": 17413,
"params": {},
"type": "create",
"action": "create",
"user": "Juliansukrisna87",
"timestamp": "2025-01-17T10:17:40Z",
"comment": "\u2190Membuat halaman berisi '{{center| Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI MALANG, ttd. SANUSI }} Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada: Sdr. {{Ordered list |list_style_type=decimal |Inspektur Kabupaten Malang; |Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten malang; |Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang; |Camat se Kabupaten Malang; |Kepala Desa se Kabupaten Malang. }}'"
},
{
"logid": 14323,
"ns": 0,
"title": "Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022/pembukaan",
"pageid": 9314,
"logpage": 9314,
"revid": 17412,
"params": {},
"type": "create",
"action": "create",
"user": "Juliansukrisna87",
"timestamp": "2025-01-17T10:17:14Z",
"comment": "\u2190Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 [[Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022]] tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati; }} {{Perundangan dasar hukum| {{Ordered list |list_style_type=decimal |[[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003]] tentang Keuangan Negara; |Undang-Undang Nomor 15 Ta...'"
},
{
"logid": 14322,
"ns": 0,
"title": "Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022/judul",
"pageid": 9313,
"logpage": 9313,
"revid": 17411,
"params": {},
"type": "create",
"action": "create",
"user": "Juliansukrisna87",
"timestamp": "2025-01-17T10:16:50Z",
"comment": "\u2190Membuat halaman berisi '{{Puu krk judul | jenis perundangan = Keputusan Bupati | wilayah = Malang | nomor = 852 | tahun = {{Perundangan tahun|2022}} | tentang = BESARAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA<br/>DI KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023 }}'"
},
{
"logid": 14321,
"ns": 0,
"title": "Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022",
"pageid": 9312,
"logpage": 9312,
"revid": 17409,
"params": {},
"type": "create",
"action": "create",
"user": "Juliansukrisna87",
"timestamp": "2025-01-17T10:09:07Z",
"comment": "\u2190Membuat halaman berisi '{{center| BUPATI MALANG<br/> PROVINSI JAWA TIMUR<br/> <br/> KEPUTUSAN BUPATI MALANG<br/> NOMOR: 188.45/852/KEP/35.07.013/2022<br/> TENTANG<br/> BESARAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023<br/> <br/> BUPATI MALANG, }} {{Perundangan konsideran| bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 [[Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022]] tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Besaran Alokas...'"
},
{
"logid": 14320,
"ns": 0,
"title": "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/penutup",
"pageid": 9311,
"logpage": 9311,
"revid": 17404,
"params": {},
"type": "create",
"action": "create",
"user": "Juliansukrisna87",
"timestamp": "2025-01-16T03:57:13Z",
"comment": "\u2190Membuat halaman berisi '{{center| Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017<br/> <br/> MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,<br/> <br/><br/> TJAHJO KUMOLO<br/> <br/><br/> Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017.<br/> <br/><br/> DIREKTUR JENDERAL<br/> PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN<br/> KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br/> REPUBLIK INDONESIA,<br/> <br/><br/> WIDODO EKATJAHJANA<br/> BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 157.<br/> <br/> Salinan ses...'"
},
{
"logid": 14319,
"ns": 0,
"title": "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/batang tubuh",
"pageid": 9310,
"logpage": 9310,
"revid": 17403,
"params": {},
"type": "create",
"action": "create",
"user": "Juliansukrisna87",
"timestamp": "2025-01-16T03:56:47Z",
"comment": "\u2190Membuat halaman berisi '{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM| {{Perundangan pasal2|1| Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: {{Ordered list |list_style_type=decimal |'''Pemerintah Pusat''' adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |'''Pemerintahan Daerah''' adalah penyelenggaraan urusan pemer...'"
},
{
"logid": 14318,
"ns": 0,
"title": "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/pembukaan",
"pageid": 9309,
"logpage": 9309,
"revid": 17400,
"params": {},
"type": "create",
"action": "create",
"user": "Juliansukrisna87",
"timestamp": "2025-01-16T03:55:49Z",
"comment": "\u2190Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| {{Ordered list |list_style_type=lower-alpha |bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; |bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daera...'"
},
{
"logid": 14317,
"ns": 0,
"title": "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/judul",
"pageid": 9308,
"logpage": 9308,
"revid": 17399,
"params": {},
"type": "create",
"action": "create",
"user": "Juliansukrisna87",
"timestamp": "2025-01-16T03:55:04Z",
"comment": "\u2190Membuat halaman berisi '{{center| MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, }}'"
}
]
}
}