Wiki Javasatu - Kontribusi pengguna [id]

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 15 Tahun 2022

2025-01-19T00:40:08Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{center|DEWAN PERS SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS NOMOR: 15/SK-DP/1/2022 TENTANG HASIL VERIFIKASI ORGANISASI PERUSAHAAN PERS JARINGAN MEDIA SIBER INDONESIA TAHUN 2022 DEWAN PERS, }} Menimbang a. bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah berdiri banyak organisasi perusahaan pers; b. bahwa telah dilakukan verifikasi terhadap organisasi perusahaan pers Jar...'

{{center|DEWAN PERS 
SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS 
 
NOMOR: 15/SK-DP/1/2022 
 
TENTANG 
 
HASIL VERIFIKASI ORGANISASI PERUSAHAAN PERS 
 
JARINGAN MEDIA SIBER INDONESIA TAHUN 2022 
 
DEWAN PERS,
}}
 
 

Menimbang

a. bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah berdiri banyak organisasi perusahaan pers;

b. bahwa telah dilakukan verifikasi terhadap organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia pada tanggal 19 Januari 2021 sesuai dengan Standar Organisasi Perusahaan Pers;

Mengingat:

c. bahwa hasil verifikasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan;

1. [[Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999]] tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. [[Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2019|Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/M Tahun 2019]] tentang Pemberhentian Keanggotaan Dewan Pers; dan Pengangkatan

3. [[Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2008|Peraturan Dewan Pers Nomor 3/PERATURAN-DP/III/2008]] tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;

4. [[Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2016|Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan- DP/XI/2016]] tentang Statuta Dewan Pers;

Memperhatikan:

1. Hasil Verifikasi Dewan Pers pada tanggal 19 Januari 2021;

2. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Kamis, 6 Januari 2022 di Jakarta.

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
KEPUTUSAN DEWAN PERS TENTANG HASIL VERIFIKASI ORGANISASI PERUSAHAAN PERS JARINGAN MEDIA SIBER INDONESIA TAHUN 2022,

KESATU: 
Jaringan Media Siber Indonesia telah memenuhi ketentuan. Standar Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana diatur dalam [[Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2008|Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/PERATURAN- DP/III/2008]] tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers.

KEDUA: 
Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETIGA: 
Keputusan Dewan Pers ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Piagam Palembang 2010

2025-01-19T00:31:03Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{center|'''PIAGAM PALEMBANG''' '''Tentang''' '''Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional''' }} Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan berekspresi rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan profesionalitas. Kemerdekaan pers merupakan sarana hakiki setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan dan penghidupan manusia. Oleh karena...'

{{center|'''PIAGAM PALEMBANG'''
'''Tentang'''
'''Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional'''
}}
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan berekspresi rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan profesionalitas. Kemerdekaan pers merupakan sarana hakiki setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan dan penghidupan manusia. Oleh karena itu kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers serta melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers mengakui adanya kepentingan umum, keberagaman masyarakat, hak asasi manusia, dan norma-norma agama yang tidak dapat diabaikan. Agar pelaksanaan kemerdekaan pers secara operasional dapat berlangsung sesuai dengan makna dan asas kemerdekaan pers yang sesungguhnya, maka dibutuhkan pers yang profesional, tunduk kepada Undang-Undang tentang Pers, taat terhadap Kode Etik Jurnalistik (KE)) dan didukung oleh perusahaan pers yang sehat serta dapat diawasi dan diakses secara proporsional oleh masyarakat luas.

Atas dasar itulah kami, perusahaan pers yang bertandatangan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah ini, dengan niat untuk ikut melaksanakan, menjaga, dan menjamin tegaknya kemerdekaan pers, secara sukarela dan penuh tanggung jawab, dengan ini menyatakan dan mengikatkan diri pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menyetujui dan sepakat, bersedia melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan, serta akan menerapkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan kami.

2. Kami menyetujui dan sepakat, memberikan mandat kepada lembaga independen yang dibentuk Dewan Pers melakukan verifikasi kepada kami, para penandatangan naskah ini, untuk menentukan penerapan terhadap kesepakatan ini. Kepada lembaga itu kami juga memberikan mandat penuh untuk membuat logo dan atau tanda khusus yang diberikan kepada perusahaan pers yang dinilai oleh lembaga tersebut telah melaksanakan kesepakatan ini.

3. Kami menyetujui dan sepakat, logo dan atau tanda khusus yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberi mandat untuk itu akan kami cantumkan dalam produk penerbitan atau penyiaran kami. Cara dan aturan terhadap pencantuman logo dan atau tanda khusus sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing dari perusahaan pers.

4. Kami menyetujui dan sepakat, logo dan atau tanda khusus yang diberikan kepada perusahaan pers berlaku lima tahun,

5. Kami menyetujui dan sepakat, menyatakan membuka kesempatan kepada perusahaan pers hanya memberlakukan beberapa bagian atau bagian tertentu saja dari piagam ini selama masa transisi 2 (dua) tahun sejak naskah kesepakatan ini disetujui dan ditandatangi bersama. Setelah masa transisi 2 (dua) tahun, semua penandatangan kesepakatan ini menyatakan bersedia melaksanakan sepenuhnya piagam ini, serta akan menerapkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan pers kami.

6. Kami menyetujui dan sepakat, perubahan terhadap naskah ini, baik sebagian maupun keseluruhan hanya dapat diberlakukan berdasarkan persetujuan mayoritas para penandatangan naskah ini.

Demikian piagam ini dibuat dan disepakati bersama sebesar-besarnya untuk kemerdekaan pers untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Palembang, 9 Februari 2010

'''Dahlah Iskan''' 
''Jawa Pos Group'' 
 
'''Agung Adiprasetyo''' 
''Kompas Gramedia Group'' 
 
'''Hary Tanoesudibjo''' 
''MNC Group'' 
 
'''Syafik Umar''' 
''Pikiran Rakyat Group'' 
 
'''Budiono Darsono''' 
''Detik.com Group'' 
 
'''Haryono''' 
''LPP TVRI'' 
 
'''Kukrit Suryo Wicaksono''' 
''Suara Merdeka Group'' 
 
'''Dodi Reza Alex''' 
''Pandji Media Network'' 
 
'''ABG Satria Narada''' 
''Bali Post Group'' 
 
'''H Sofyan Lubis''' 
''Pos Kota Group'' 
 
'''H Ilham Bintang''' 
''Bintang Group'' 
 
'''Erick Thohir''' 
''Republika Group'' 
 
'''Svida Alisjahbana''' 
''Femina Group'' 
 
'''James Riyadi''' 
''Jakarta Globe Group'' 
 
'''Mukhlis Yusuf''' 
''LKBN Antara'' 
 
'''Fachri Muhammad''' 
''Smart FM Group'' 
 
'''Taruna Jasa Said''' 
''Waspada Group''

Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022

2025-01-17T10:17:59Z

Juliansukrisna87:

{{:Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022/judul}}

{{:Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022/pembukaan}}

{{:Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022/penutup}}

{{center|
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : 
}}

KESATU :
Besaran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.

KEDUA :
Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp258.618.473.500,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan:
{{Ordered list |list_style_type=lower-alpha
|berpedoman pada Term Of Reference (TOR) Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
|diberikan kepada 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Desa dengan rincian perolehan setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
}}

KETIGA:
Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sebagai berikut:
{{Ordered list |list_style_type=lower-alpha
|Penyaluran Komponen yang diterimakan Desa dalam 2 (dua) tahap sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan 40% (empat puluh per seratus);
|Penyaluran Operasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa, Operasional Pemilihan Kepala Desa dan Pembangunan Kantor Desa terdampak gempa dilakukan diluar ketentuan pada huruf a; dan
|Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara transfer melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Malang ke Rekening Kas Desa.
}}

KEEMPAT:
Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022/penutup

2025-01-17T10:17:40Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{center| Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI MALANG, ttd. SANUSI }} Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada: Sdr. {{Ordered list |list_style_type=decimal |Inspektur Kabupaten Malang; |Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten malang; |Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang; |Camat se Kabupaten Malang; |Kepala Desa se Kabupaten Malang. }}'

{{center|
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI
}}

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
Sdr.
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|Inspektur Kabupaten Malang;
|Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten malang;
|Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
|Camat se Kabupaten Malang;
|Kepala Desa se Kabupaten Malang.
}}

Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022/pembukaan

2025-01-17T10:17:14Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati; }} {{Perundangan dasar hukum| {{Ordered list |list_style_type=decimal |Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; |Undang-Undang Nomor 15 Ta...'

{{Perundangan konsideran|
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 [[Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022]] tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;
}}

{{Perundangan dasar hukum|
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|[[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003]] tentang Keuangan Negara;
|[[Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004]] tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
|[[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019]] tentang Perubahan atas [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
|[[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014]] tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020]] tentang Cipta Kerja;
|[[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah;
|[[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014]] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
|[[Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014]] tentang Peraturan Pelaksana [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014]] tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019]] tentang Perubahan Kedua atas [[Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014]] tentang Peraturan Pelaksanaan [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014]] tentang Desa;
|[[Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019]] tentang Peraturan Pelaksanaan [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014]] tentang Peraturan Pelaksanaan [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018]] tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019]] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016]] tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016]] tentang Desa;
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016]] tentang Penetapan Desa;
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016]] tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016]] tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2022]] tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016]] tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018]] tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018]] tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018]] tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020]] tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022]] tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 201 Tahun 2022]] tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;
}}}}

Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022/judul

2025-01-17T10:16:50Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{Puu krk judul | jenis perundangan = Keputusan Bupati | wilayah = Malang | nomor = 852 | tahun = {{Perundangan tahun|2022}} | tentang = BESARAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023 }}'

Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022

2025-01-17T10:15:46Z

Juliansukrisna87:

{{Puu krk judul
| jenis perundangan = Keputusan Bupati
| wilayah = Malang
| nomor = 852
| tahun = {{Perundangan tahun|2022}}
| tentang = BESARAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023
}}

{{Perundangan konsideran|
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 [[Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022]] tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;
}}

{{Perundangan dasar hukum|
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|[[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003]] tentang Keuangan Negara;
|[[Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004]] tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
|[[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019]] tentang Perubahan atas [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
|[[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014]] tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020]] tentang Cipta Kerja;
|[[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah;
|[[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014]] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
|[[Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014]] tentang Peraturan Pelaksana [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014]] tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019]] tentang Perubahan Kedua atas [[Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014]] tentang Peraturan Pelaksanaan [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014]] tentang Desa;
|[[Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019]] tentang Peraturan Pelaksanaan [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014]] tentang Peraturan Pelaksanaan [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018]] tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019]] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016]] tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016]] tentang Desa;
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016]] tentang Penetapan Desa;
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016]] tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016]] tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2022]] tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016]] tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018]] tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018]] tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018]] tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020]] tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022]] tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 201 Tahun 2022]] tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;
}}}}

{{center|
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : 
}}

KESATU :
Besaran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.

KEDUA :
Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp258.618.473.500,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan:
{{Ordered list |list_style_type=lower-alpha
|berpedoman pada Term Of Reference (TOR) Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
|diberikan kepada 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Desa dengan rincian perolehan setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
}}

KETIGA:
Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sebagai berikut:
{{Ordered list |list_style_type=lower-alpha
|Penyaluran Komponen yang diterimakan Desa dalam 2 (dua) tahap sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan 40% (empat puluh per seratus);
|Penyaluran Operasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa, Operasional Pemilihan Kepala Desa dan Pembangunan Kantor Desa terdampak gempa dilakukan diluar ketentuan pada huruf a; dan
|Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara transfer melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Malang ke Rekening Kas Desa.
}}

KEEMPAT:
Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

{{center|
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI
}}

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
Sdr.
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|Inspektur Kabupaten Malang;
|Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten malang;
|Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
|Camat se Kabupaten Malang;
|Kepala Desa se Kabupaten Malang.
}}

Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022

2025-01-17T10:09:07Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{center| BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/852/KEP/35.07.013/2022 TENTANG BESARAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI MALANG, }} {{Perundangan konsideran| bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Besaran Alokas...'

{{center|
BUPATI MALANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 
 
KEPUTUSAN BUPATI MALANG 
NOMOR: 188.45/852/KEP/35.07.013/2022 
TENTANG 
BESARAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023 
 
BUPATI MALANG,
}}

{{Perundangan konsideran|
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 [[Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022]] tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;
}}

{{Perundangan dasar hukum|
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|[[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003]] tentang Keuangan Negara;
|[[Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004]] tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
|[[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019]] tentang Perubahan atas [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
|[[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014]] tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020]] tentang Cipta Kerja;
|[[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah;
|[[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014]] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
|[[Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014]] tentang Peraturan Pelaksana [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014]] tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019]] tentang Perubahan Kedua atas [[Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014]] tentang Peraturan Pelaksanaan [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014]] tentang Desa;
|[[Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019]] tentang Peraturan Pelaksanaan [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014]] tentang Peraturan Pelaksanaan [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018]] tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019]] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016]] tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016]] tentang Desa;
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016]] tentang Penetapan Desa;
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016]] tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016]] tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2022]] tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016]] tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018]] tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018]] tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018]] tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020]] tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022]] tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
|[[Peraturan Bupati Malang Nomor 201 Tahun 2022]] tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;
}}}}

{{center|
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : 
}}

KESATU :
Besaran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.

KEDUA :
Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp258.618.473.500,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan:
{{Ordered list |list_style_type=lower-alpha
|berpedoman pada Term Of Reference (TOR) Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
|diberikan kepada 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Desa dengan rincian perolehan setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
}}

KETIGA:
Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sebagai berikut:
{{Ordered list |list_style_type=lower-alpha
|Penyaluran Komponen yang diterimakan Desa dalam 2 (dua) tahap sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan 40% (empat puluh per seratus);
|Penyaluran Operasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa, Operasional Pemilihan Kepala Desa dan Pembangunan Kantor Desa terdampak gempa dilakukan diluar ketentuan pada huruf a; dan
|Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara transfer melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Malang ke Rekening Kas Desa.
}}

KEEMPAT:
Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

{{center|
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI
}}

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
Sdr.
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|Inspektur Kabupaten Malang;
|Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten malang;
|Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
|Camat se Kabupaten Malang;
|Kepala Desa se Kabupaten Malang.
}}

Templat:Peraturan Bupati Malang 2024

2025-01-17T04:01:54Z

Juliansukrisna87:

'''Peraturan Bupati Malang 2024''': 
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2024]]
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2024]]
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024]]
'''Peraturan Bupati Malang 2021''': 
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021]]
'''Peraturan Bupati Malang 2020''': 
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020]]
'''Peraturan Daerah Kabupaten Malang''': 
*[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015]]
'''Peraturan Menteri''': 
*[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017]]
'''Undang-Undang''': 
*[[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008]]
*[[Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Malang|Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Malang]]
*[[Keputusan Bupati Malang Nomor 852 Tahun 2022]]

Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021/batang tubuh

2025-01-16T04:29:28Z

Juliansukrisna87:

{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM|
{{Perundangan pasal2|1|
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|'''Daerah''' adalah Kabupaten Malang.
|'''Pemerintah Daerah''' adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
|'''Bupati''' adalah Bupati Malang
|'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah''' yang selanjutnya disingkat '''DPRD''' adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
|'''Sekretaris Daerah''' adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
|'''Informasi''' adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
|'''Dokumentasi''' adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik.
|'''Informasi Publik''' adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaran Badan Publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
|'''Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah''' merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintah di daerah.
|'''Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi''' sebagai pedoman mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyediakan informasi melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertangggungjawabkan, dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintahan Kabupaten Malang untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi.
|'''Badan Publik''' adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaran negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
|'''Pejabat Publik''' adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
|'''Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi''' yang selanjutnya disingkat '''PPID''' adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
|'''Atasan PPID''' adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.
|'''Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi''' yang selanjutnya disingkat '''PLID''' adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokementasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
|'''Perangkat Daerah''' adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
|'''Standar Operasional Prosedur''' yang selanjutnya disingkat '''SOP''' adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.
|'''Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik''' yang selanjutnya disingkat '''DIDP''' adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
|'''Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi''' yang selanjutnya disingkat '''RPID''' adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
|'''Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik''' yang selanjutnya disingkat '''SIDP''' adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
|'''Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik''' yang selanjutnya disingkat '''LLID''' adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.
|'''Sengketa informasi Publik''' adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan Peraturan PerundangUndangan.
|'''Orang''' adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, badan publik.
|'''Pengguna Informasi Publik''' adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
|'''Pemohon Informasi Publik''' adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
}}}}}}

{{Perundangan bab|II|MAKSUD DAN TUJUAN|
{{Perundangan pasal2|2|
(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyediakan informasi melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
:a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertangggungjawabkan; dan
:b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintahan Kabupaten Malang untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi.
}}}}

{{Perundangan bab|III|AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK|
{{Perundangan pasal2|3|
(1) Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia.

(2) Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.

(3) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
}}}}

{{Perundangan bab|IV|HAK DAN KEWAJIBAN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Hak|
{{Perundangan pasal2|4|
(1) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti:
:a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
:b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
:c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
:d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
:e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

(2) Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Kewajiban|
{{Perundangan pasal2|5|
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.
}}}}

{{Perundangan bab|V|PPID|
{{Perundangan pasal2|6|
(1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi.

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID.

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama pada PLID.
}}

{{Perundangan pasal2|7|
PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
}}

{{Perundangan pasal2|8|
Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
}}}}}}

{{Perundangan bab|VI|KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
{{Perundangan pasal2|9|
PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.
}}

{{Perundangan pasal2|10|
PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan dan/atau Pejabat Fungsional.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Tugas dan Kewenangan|
{{Perundangan pasal2|11|
PPID Utama bertugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

f. melakukan uji coba konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan PPID Pembantu;

j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;

l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan

m. membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang.
}}

{{Perundangan pasal2|12|
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPID utama berwenang:

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;

e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
}}

{{Perundangan pasal2|13|
(1) PPID Pembantu bertugas:

:a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
:b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sesuai kebutuhan;
:c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
:d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
:e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
:f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID Pembantu khususnya Sekretariat DPRD bertugas untuk:
:a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
:b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
}}}}}}

{{Perundangan bab|VII|KELENGKAPAN PLID|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Struktur Organisasi|
{{Perundangan pasal2|14|
(1) Struktur Organisasi PLID terdiri dari:
:a. Pembina,dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;
:b. Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
:c. Tim pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II.b. di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum;
:d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi;
:e. Bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretaris PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
:f. Pejabat fungsional;
:g. PPID Pembantu di Jabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan Dokumentasi; dan
:h. untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pembantu pada Perangkat Daerah, Perangkat Daerah untuk membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan keputusan Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.

(2) Bagan struktur organisasi PLID Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Struktur Organisasi PLID Kabupaten Malang dibentuk dengan Keputusan Bupati Malang.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|SOP PPID|
{{Perundangan pasal2|15|
(1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
:a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID Pembantu;
:b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
:c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional;
:d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
:e. standar layanan informasi publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan Pemerintahan Daerah; dan
:f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan Informasi Publik.
}}

{{Perundangan pasal2|16|
(1) Jenis-jenis SOP PPID, antara lain:
:a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
:b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
:c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
:d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
:e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

(2) Format SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|DIDP|
{{Perundangan pasal2|17|
(1) DIDP paling sedikit memuat:
:a. nomor;
:b. ringkasan isi informasi;
:c. pejabat dan unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
:d. penanggungjawab pembuatan dan penertiban informasi;
:e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
:f. bentuk informasi yang tersedia; dan
:g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama.

(3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan di lingkungan Pemerintahan Daerah untuk dilestarikan dan diklasifikasikan menjadi bahan pustaka.

(4) Format DIDP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}}}

{{Perundangan bagian|Keempat|RPID|
{{Perundangan pasal2|18|
(1) RPID terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi degan sarana dan prasarana yang memadai.

(2) RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kelima|SIDP|
{{Perundangan pasal2|19|
(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses pelayanan informasi publik.

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.

(3) Pemerintah Daerah mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terintegrasi secara Nasional dan regional dengan PPID.
}}}}

{{Perundangan bagian|Keenam|LLID|
{{Perundangan pasal2|20|
(1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran terakhir.

(2) Salinan LLID Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat sesuai kewenangan masing-masing.

(3) LLID, paling sedikit memuat:
:a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
:b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik, antara lain:
::1) Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dimiliki beserta kondisinya;
::2) Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik beserta kualifikasinya; dan
::3) Anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta laporan penggunaanya.
:c. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang meliputi:
::1) Jumlah permohonan Informasi Publik;
::2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikas tertentu;
::3) Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
::4) Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
:d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
::1) Jumlah keberatan yang diterima;
::2) Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
::3) Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang; dan
::4) Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.
:e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik; dan
:f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.
}}

{{Perundangan pasal2|21|

(1) LLID merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada atasan PPID.

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati oleh atasan PPID.

(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketujuh|Pendanaan|
{{Perundangan pasal2|22|
Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
}}}}}}

{{Perundangan bab|VIII|MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI|
{{Perundangan pasal2|23|
Pemohon Informasi Publik:

a. Perseorangan;

b. Kelompok Masyarakat;

c. Lembaga Swadaya Masyarakat;

d. Organisasi Masyarakat;

e. Partai Politik; dan

f. Badan Publik lainnya.
}}

{{Perundangan pasal2|24|
Pemohon Informasi Publik wajib memenuhi persyaratan:

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.
}}

{{Perundangan pasal2|25|
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada Pemerintahan Daerah terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(3) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

(4) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberkan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
:a. informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya atau tidak;
:b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
:c. alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
:d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberdaaan informasi yang diminta.

(9) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

(10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

(11) Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasa secara tertulis.

(12) Mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}}}

{{Perundangan bab|IX|KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Keberatan|
{{Perundangan pasal2|26|
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:
:a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7);
:b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
:c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
:d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
:e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
:f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
:g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
}}

{{Perundangan pasal2|27|
(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimannya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.
}}

{{Perundangan pasal2|28|
(1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila terjadi sengketa informasi Bupati melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk PPID Utama.

(3) Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintahan Daerah di Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya.

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu.

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID.

(7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.
}}

{{Perundangan pasal2|29|
(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi Form Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi yang disediakan oleh Badan Publik.

(2) Form Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat:
:a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
:b. nomor pendaftaran permohonan informasi publik;
:c. tujuan penggunaan informasi publik;
:d. identitas lengkap pemohon informasi publik atau kuasanya yang mengajukan keberatan;
:e. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
:f. kasus pemohon informasi publik;
:g. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
:h. nama dan tanda tangan pemohon informasi publik atau kuasanya yang mengajukan keberatan; dan
:i. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

(3) PPID wajib memberikan salinan Form Pernyataan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

(4) Format Form Pernyataan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh PPID.

(5) Format Form Pernyataan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula dalam hal PPID menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

(6) Format formulir Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi sebagaimana tercantum pada Form IV dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Registrasi Keberatan|
{{Perundangan pasal2|30|
(1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.

(2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
:a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
:b. nomor pendaftaran permohonan informasi publik dan/atau kuasanya yang mengajukan keberatan;
:c. informasi publik yang diminta;
:d. tujuan penggunaan informasi publik;
:e. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
:f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
:g. nama dan posisi atasan PPID;
:h. nama dan tanda tangan pemohon informasi publik atau kuasanya yang mengajukan keberatan;
:i. keputusan atas keberatan;
:j. keputusan pemohon informasi publik atas keputusan atasan PPID.

(3) Format Form Register Keberatan atas Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum pada Form V dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}}}}}

{{Perundangan bab|X|PEMBIAYAAN|
{{Perundangan pasal2|31|
Pembiayaan atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada masing-masing Perangkat Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
}}}}

{{Perundangan bab|XI|KETENTUAN PENUTUP|
{{Perundangan pasal2|32|
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
}}}}

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Malang

2025-01-16T03:58:36Z

Juliansukrisna87:

== Dasar Hukum ==
*[[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008|Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik]]
*[[Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik]]
*[[Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010|Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik]]
*[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik]]
*[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik]]
*[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik]]
*[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa]]
*[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017|Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah]]
*[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015|Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang]]
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021|Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi]]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/penutup

2025-01-16T03:57:24Z

Juliansukrisna87: ←Mengalihkan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/penutup

#ALIH [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/penutup]]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/penutup

2025-01-16T03:57:13Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{center| Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 157. Salinan ses...'

{{center|
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017 
 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 
 
TJAHJO KUMOLO 
 
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017. 
 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
WIDODO EKATJAHJANA 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 157. 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 
 
ttd 
 
W. SIGIT PUDJIANTO 
NIP. 19590203 198903 1 001 
}}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/batang tubuh

2025-01-16T03:56:47Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM| {{Perundangan pasal2|1| Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: {{Ordered list |list_style_type=decimal |'''Pemerintah Pusat''' adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |'''Pemerintahan Daerah''' adalah penyelenggaraan urusan pemer...'

{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM|
{{Perundangan pasal2|1|
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|'''Pemerintah Pusat''' adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
|'''Pemerintahan Daerah''' adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
|'''Pemerintah Daerah''' adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
|'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah''' yang selanjutnya disingkat '''DPRD''' adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
|'''Informasi''' adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
|'''Dokumentasi''' adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
|'''Informasi Publik''' adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
|'''Badan Publik''' adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
|'''Pejabat Publik''' adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
|'''Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi''' yang selanjutnya disingkat '''PPID''' adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
|'''Atasan PPID''' adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.
|'''Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi''' yang selanjutnya disingkat '''PLID''' adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
|'''Perangkat Daerah''' adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
|'''Standar Operasional Prosedur''' yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.
|'''Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik''' yang selanjutnya disingkat '''DIDP''' adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
|'''Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi''' yang selanjutnya disingkat '''RPID''' adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
|'''Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik''' yang selanjutnya disingkat '''SIDP''' adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
|'''Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi''' yang selanjutnya disingkat '''LLID''' adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.
|'''Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah''' yang selanjutnya disingkat '''FKPPID Pemda''' adalah wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID Pemerintah Provinsi dan PPID Pemerintah Kabupaten/Kota.
|'''Sengketa Informasi Publik''' adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundangundangan.
|'''Orang''' adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
|'''Pengguna Informasi Publik''' adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
|'''Pemohon Informasi Publik''' adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
}}}}

{{Perundangan pasal2|2|
Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah:
:a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
:b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.
}}}}

{{Perundangan bab|II|AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK|
{{Perundangan pasal2|3|
(1) Informasi dan DokumentasiPublik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia.

(2) Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.

(3) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
}}}}

{{Perundangan bab|III|HAK DAN KEWAJIBAN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Hak|
{{Perundangan pasal2|4|
(1) Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:
:a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
:b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
:c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
:d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
:e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

(2) Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID pembantu kepada PPID utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan/atau Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
}}}}
{{Perundangan bagian|Kedua|Kewajiban|
{{Perundangan pasal2|5|
(1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.
}}}}}}

{{Perundangan bab|IV|PPID|
{{Perundangan pasal2|6|
(1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID.

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama pada PLID.
}}

{{Perundangan pasal2|7|
(1) PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.

(2) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
}}

{{Perundangan pasal2|8|
(1) Susunan PLID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2) Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
}}}}

{{Perundangan bab|V|KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
{{Perundangan pasal2|9|
PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Komponen dan/atau Pejabat Fungsional.
}}

{{Perundangan pasal2|10|
(1) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

(2) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkunganPerangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.
}}

{{Perundangan pasal2|11|
(1) PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan/atau Pejabat Fungsional.

(2) PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotaterdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan dan/atau Pejabat Fungsional.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Tugas dan Kewenangan|
{{Perundangan pasal2|12|
PPID Utama bertugas:
:a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
:b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
:c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
:d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
:e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
:f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
:g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
:h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
:i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
:j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
:k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
:l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
:m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.
}}

{{Perundangan pasal2|13|
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PPID Utama berwenang:
:a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
:b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
:c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
:d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasiyang dapat diakses oleh publik; dan
:e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
}}

{{Perundangan pasal2|14|
(1) PPID Pembantu bertugas:
:a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
:b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
:c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
:d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
:e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
:f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk:
:a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
:b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
}}}}}}

{{Perundangan bab|VI|KELENGKAPAN PLID|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Struktur Organisasi|
{{Perundangan pasal2|15|
(1) Struktur organisasi PLID di lingkunganKementerian Dalam Negeri, terdiri dari :
:a. pembina, dijabat oleh Menteri Dalam Negeri;
:b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Jenderal;
:c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Biro Hukum;
:d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan;
:e. PPID Pembantu, dijabat oleh Sekretaris Komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
:f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan
:g. pejabat fungsional.

(2) Struktur organisasi PLID Provinsi, terdiri dari :
:a. pembina, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
:b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
:c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum;
:d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan;
:e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi;
:f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan
:g. pejabat fungsional.

(3) Struktur organisasi PLID Kabupaten/Kota, terdiri dari :
:a. pembina, dijabat oleh Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;
:b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
:c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II.b. di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum;
:d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan;
:e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi;
:f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan
:g. pejabat fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi PLIDKemendagri, PLID Provinsi dan PLID Kabupaten/Kota, tercantum pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|SOP PPID|
{{Perundangan pasal2|16|
(1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat(1)paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
:a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID Pembantu;
:b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
:c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional;
:d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
:e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
:f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan Informasi Publik.

(3) Dalam penyusunan SOP PPID Pemerintahan Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
}}

{{Perundangan pasal2|17|
(1) Jenis-jenis SOP PPID, antara lain:
:a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
:b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
:c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
:d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
:e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

(2) Contoh Format SOP tercantum pada Lampiran II,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|DIDP|
{{Perundangan pasal2|18|
(1) DIDP paling sedikit memuat:
:a. nomor;
:b. ringkasan isi informasi;
:c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
:d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
:e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
:f. bentuk informasi yang tersedia; dan
:g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama.

(3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk dilestarikan dan diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

(4) Contoh Format DIPsebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
}}}}

{{Perundangan bagian|Keempat|RPID|
{{Perundangan pasal2|19|
(1) RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

(2) RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/ataupetugas informasi.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kelima|SIDP|
{{Perundangan pasal2|20|
(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses pelayanan informasi publik.

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.

(3) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Dalam Negeri mengembangkan SIDP yang terintegrasi secara Nasional dengan PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah.

(4) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi mengembangkan SIDP yang terintegrasi secara Regional dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.
}}}}

{{Perundangan bagian|Keenam|LLID|
{{Perundangan pasal2|21|
(1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

(2) Salinan LLID Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.

(3) Salinan LLID Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat sesuai kewenangan masing-masing.

(4) LLID, paling sedikit memuat:
:a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
:b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik, antara lain:
::1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
::2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi Publik beserta kualifikasinya; dan
::3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta laporan penggunaannya;
:c. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang meliputi:
::1. jumlah permohonan Informasi Publik;
::2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
::3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
::4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;
:d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
::1. jumlah keberatan yang diterima;
::2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
::3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang; dan
::4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
:e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi Publik; dan
:f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.
}}

{{Perundangan pasal2|22|
(1) LLID merupakan bagian dari informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada atasan PPID.

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah oleh atasan PPID.

(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan oleh Kepala Daerah sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketujuh|Pendanaan|
{{Perundangan pasal2|23|
(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(3) Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
}}}}}}

{{Perundangan bab|VII|MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI|
{{Perundangan pasal2|24|
Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi:
:a. perseorangan;
:b. kelompok masyarakat;
:c. lembaga swadaya masyarakat;
:d. organisasi masyarakat;
:e. partai politik; dan
:f. badan publik lainnya.
}}

{{Perundangan pasal2|25|
Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan:
:a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundangundangan;
:b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
:c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;
:d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
:e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.
}}

{{Perundangan pasal2|26|
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukanpermintaan untuk memperoleh informasidan dokumentasi Publikkepada Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintahan Daerah terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan formatinformasi serta cara penyampaian informasi yangdiminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(3) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib mencatatpermintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

(4) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2),dan ayat (3)berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsungatau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
:a. informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
:b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
:c. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
:d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publikyang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

(9) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

(10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

(11) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
}}}}

{{Perundangan bab|VIII|PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID|
{{Perundangan pasal2|27|
(1) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Provinsi dilakukan oleh Menteri.

(2) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemeritah Pusat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan melalui:
:a. fasilitasi dan koordinasi;
:b. peningkatan kapasitas PPID;
:c. monitoring dan evaluasi; dan
:d. dukungan teknis administrasi.
}}}}

{{Perundangan bab|IX|KEBERATAN DAN SENGKETAINFORMASI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Keberatan|
{{Perundangan pasal2|28|
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:
:a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (7);
:b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
:c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
:d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
:e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
:f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
:g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bsampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
}}

{{Perundangan pasal2|29|
(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publikdalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatanyang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjasejak diterimanya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Fasilitasi Sengketa Informasi|
{{Perundangan pasal2|30|
(1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID.

(2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
}}

{{Perundangan pasal2|31|
(1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri dan Kepala Daerah melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.

(3) Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Komisi Informasi Pusat dan/atauKomisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi InformasiKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu.

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID.

(7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.
}}}}}}

{{Perundangan bab|X|FKPPID|
{{Perundangan pasal2|32|
FKPPID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar PPID lingkup Nasional dan Regional dan memperkuat peran dan fungsi PPID Pemerintah Daerah.
}}

{{Perundangan pasal2|33|
(1) Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan FKPPID Pemerintahan DaerahTingkat Nasional.

(2) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan FKPPID Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi di wilayah masing-masing.
}}

{{Perundangan pasal2|34|
(1) FKPPID PemdaTingkat Nasional terdiri dari PPID Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia.

(2) FKPPID PemdaTingkat Provinsi terdiri dari seluruh PPID Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi masingmasing.
}}}}

{{Perundangan bab|XI|KETENTUAN PENUTUP|
{{Perundangan pasal2|35|
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
}}

{{Perundangan pasal2|36|
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
}}}}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/batang tubuh

2025-01-16T03:56:40Z

Juliansukrisna87: ←Mengalihkan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/batang tubuh

#ALIH [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/batang tubuh]]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/pembukaan

2025-01-16T03:55:57Z

Juliansukrisna87: ←Mengalihkan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/pembukaan

#ALIH [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/pembukaan]]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/pembukaan

2025-01-16T03:55:49Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| {{Ordered list |list_style_type=lower-alpha |bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; |bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daera...'

{{Perundangan konsideran|
{{Ordered list |list_style_type=lower-alpha
|bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
|bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
|bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan PemerintahanDaerah;
}}}}

{{Perundangan dasar hukum|
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|[[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
|[[Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008]] tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
|[[Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009]] tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
|[[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [[[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
|[[Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016]] tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
|[[Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010]] tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
}}}}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/judul

2025-01-16T03:55:04Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{center| MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, }}'

{{center|
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
}}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/judul

2025-01-16T03:54:57Z

Juliansukrisna87: ←Mengalihkan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/judul

#ALIH [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/judul]]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

2025-01-16T03:53:26Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/judul}} {{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/pembukaan}} {{center| MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH. }} {{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/batang tubuh}} {{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/penutup}}'

{{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/judul}}

{{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/pembukaan}}

{{center|
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
}}

{{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/batang tubuh}}

{{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017/penutup}}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

2025-01-16T03:53:03Z

Juliansukrisna87: ←Mengalihkan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

#ALIH [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017]]

Templat:Peraturan Bupati Malang 2024

2025-01-16T03:51:20Z

Juliansukrisna87:

Templat:Peraturan Bupati Malang 2024

2025-01-16T03:50:48Z

Juliansukrisna87:

'''Peraturan Bupati Malang 2024''': 
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2024]]
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2024]]
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024]]
'''Peraturan Bupati Malang 2021''': 
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021]]
'''Peraturan Bupati Malang 2020''': 
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020]]
'''Peraturan Daerah Kabupaten Malang''': 
*[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015]]
'''Peraturan Menteri''': 
*[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017]]
'''Undang-Undang''': 
*[[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008]]
*[[Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Malang|Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Malang]]

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Malang

2025-01-16T03:50:15Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '== Dasar Hukum == *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013|Peratura...'

== Dasar Hukum ==
*[[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008|Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik]]
*[[Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik]]
*[[Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010|Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik]]
*[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik]]
*[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik]]
*[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor I Tahun 2021|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor I Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik]]
*[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa]]
*[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017|Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah]]
*[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015|Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang]]
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021|Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi]]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/batang tubuh

2025-01-16T03:45:01Z

Juliansukrisna87:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/judul

2025-01-16T03:40:08Z

Juliansukrisna87:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

2025-01-16T03:39:13Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/judul}} {{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/pembukaan}} {{center| MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH. }} {{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/batang tubuh}} {{:Peraturan Menteri Dalam...'

{{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/judul}}

{{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/pembukaan}}

{{center|
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
}}

{{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/batang tubuh}}

{{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/penutup}}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/penutup

2025-01-16T03:38:54Z

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/batang tubuh

2025-01-16T03:37:09Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM| {{Perundangan pasal2|1| Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: {{Ordered list |list_style_type=decimal |Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh...'

{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM|
{{Perundangan pasal2|1|
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
|Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
|Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
|Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
|Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
|Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
|Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
|Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
|Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
|Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.
|Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
|Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
|Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.
|Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
|Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
|Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat SIDPadalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai denganUndang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
|Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.
|Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat FKPPID Pemda adalah wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID Pemerintah Provinsi dan PPID Pemerintah Kabupaten/Kota.
|Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundangundangan.
|Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
|Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
|Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
}}}}

{{Perundangan pasal2|2|
Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah:
:a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
:b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.
}}}}

{{Perundangan bab|II|AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK|
{{Perundangan pasal2|3|
(1) Informasi dan DokumentasiPublik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia.

(2) Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.

(3) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
}}}}

{{Perundangan bab|III|HAK DAN KEWAJIBAN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Hak|
{{Perundangan pasal2|4|
(1) Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:
:a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
:b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
:c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
:d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
:e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

(2) Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID pembantu kepada PPID utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan/atau Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
}}}}
{{Perundangan bagian|Kedua|Kewajiban|
{{Perundangan pasal2|5|
(1) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.
}}}}}}

{{Perundangan bab|IV|PPID|
{{Perundangan pasal2|6|
(1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID.

(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama pada PLID.
}}

{{Perundangan pasal2|7|
(1) PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.

(2) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
}}

{{Perundangan pasal2|8|
(1) Susunan PLID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2) Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
}}}}

{{Perundangan bab|V|KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
{{Perundangan pasal2|9|
PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Komponen dan/atau Pejabat Fungsional.
}}

{{Perundangan pasal2|10|
(1) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

(2) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkunganPerangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.
}}

{{Perundangan pasal2|11|
(1) PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan/atau Pejabat Fungsional.

(2) PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotaterdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan dan/atau Pejabat Fungsional.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Tugas dan Kewenangan|
{{Perundangan pasal2|12|
PPID Utama bertugas:
:a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
:b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
:c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
:d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
:e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
:f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
:g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
:h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
:i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
:j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
:k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
:l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
:m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.
}}

{{Perundangan pasal2|13|
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PPID Utama berwenang:
:a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
:b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
:c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
:d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasiyang dapat diakses oleh publik; dan
:e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
}}

{{Perundangan pasal2|14|
(1) PPID Pembantu bertugas:
:a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
:b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
:c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
:d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
:e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
:f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk:
:a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
:b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
}}}}}}

{{Perundangan bab|VI|KELENGKAPAN PLID|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Struktur Organisasi|
{{Perundangan pasal2|15|
(1) Struktur organisasi PLID di lingkunganKementerian Dalam Negeri, terdiri dari :
:a. pembina, dijabat oleh Menteri Dalam Negeri;
:b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Jenderal;
:c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Biro Hukum;
:d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan;
:e. PPID Pembantu, dijabat oleh Sekretaris Komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
:f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan
:g. pejabat fungsional.

(2) Struktur organisasi PLID Provinsi, terdiri dari :
:a. pembina, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
:b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
:c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum;
:d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan;
:e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi;
:f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan
:g. pejabat fungsional.

(3) Struktur organisasi PLID Kabupaten/Kota, terdiri dari :
:a. pembina, dijabat oleh Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;
:b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
:c. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II.b. di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum;
:d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan;
:e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi;
:f. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan
:g. pejabat fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi PLIDKemendagri, PLID Provinsi dan PLID Kabupaten/Kota, tercantum pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|SOP PPID|
{{Perundangan pasal2|16|
(1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat(1)paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
:a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID Pembantu;
:b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
:c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional;
:d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
:e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
:f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan Informasi Publik.

(3) Dalam penyusunan SOP PPID Pemerintahan Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
}}

{{Perundangan pasal2|17|
(1) Jenis-jenis SOP PPID, antara lain:
:a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
:b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
:c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
:d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
:e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

(2) Contoh Format SOP tercantum pada Lampiran II,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|DIDP|
{{Perundangan pasal2|18|
(1) DIDP paling sedikit memuat:
:a. nomor;
:b. ringkasan isi informasi;
:c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
:d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
:e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
:f. bentuk informasi yang tersedia; dan
:g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama.

(3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk dilestarikan dan diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

(4) Contoh Format DIPsebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
}}}}

{{Perundangan bagian|Keempat|RPID|
{{Perundangan pasal2|19|
(1) RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

(2) RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/ataupetugas informasi.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kelima|SIDP|
{{Perundangan pasal2|20|
(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses pelayanan informasi publik.

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.

(3) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Dalam Negeri mengembangkan SIDP yang terintegrasi secara Nasional dengan PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah.

(4) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi mengembangkan SIDP yang terintegrasi secara Regional dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.
}}}}

{{Perundangan bagian|Keenam|LLID|
{{Perundangan pasal2|21|
(1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

(2) Salinan LLID Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.

(3) Salinan LLID Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat sesuai kewenangan masing-masing.

(4) LLID, paling sedikit memuat:
:a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
:b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik, antara lain:
::1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
::2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi Publik beserta kualifikasinya; dan
::3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta laporan penggunaannya;
:c. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang meliputi:
::1. jumlah permohonan Informasi Publik;
::2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
::3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
::4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;
:d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
::1. jumlah keberatan yang diterima;
::2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
::3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang; dan
::4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
:e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi Publik; dan
:f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.
}}

{{Perundangan pasal2|22|
(1) LLID merupakan bagian dari informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada atasan PPID.

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah oleh atasan PPID.

(4) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan oleh Kepala Daerah sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketujuh|Pendanaan|
{{Perundangan pasal2|23|
(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(3) Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
}}}}}}

{{Perundangan bab|VII|MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI|
{{Perundangan pasal2|24|
Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi:
:a. perseorangan;
:b. kelompok masyarakat;
:c. lembaga swadaya masyarakat;
:d. organisasi masyarakat;
:e. partai politik; dan
:f. badan publik lainnya.
}}

{{Perundangan pasal2|25|
Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan:
:a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundangundangan;
:b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
:c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;
:d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
:e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar.
}}

{{Perundangan pasal2|26|
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukanpermintaan untuk memperoleh informasidan dokumentasi Publikkepada Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintahan Daerah terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan formatinformasi serta cara penyampaian informasi yangdiminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(3) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib mencatatpermintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

(4) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2),dan ayat (3)berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsungatau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
:a. informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
:b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
:c. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
:d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publikyang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

(9) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

(10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

(11) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
}}}}

{{Perundangan bab|VIII|PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID|
{{Perundangan pasal2|27|
(1) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Provinsi dilakukan oleh Menteri.

(2) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemeritah Pusat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan melalui:
:a. fasilitasi dan koordinasi;
:b. peningkatan kapasitas PPID;
:c. monitoring dan evaluasi; dan
:d. dukungan teknis administrasi.
}}}}

{{Perundangan bab|IX|KEBERATAN DAN SENGKETAINFORMASI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Keberatan|
{{Perundangan pasal2|28|
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:
:a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (7);
:b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
:c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
:d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
:e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
:f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
:g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bsampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
}}

{{Perundangan pasal2|29|
(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publikdalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatanyang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjasejak diterimanya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Fasilitasi Sengketa Informasi|
{{Perundangan pasal2|30|
(1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID.

(2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
}}

{{Perundangan pasal2|31|
(1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri dan Kepala Daerah melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.

(3) Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Komisi Informasi Pusat dan/atauKomisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi InformasiKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu.

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID.

(7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.
}}}}}}

{{Perundangan bab|X|FKPPID|
{{Perundangan pasal2|32|
FKPPID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar PPID lingkup Nasional dan Regional dan memperkuat peran dan fungsi PPID Pemerintah Daerah.
}}

{{Perundangan pasal2|33|
(1) Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan FKPPID Pemerintahan DaerahTingkat Nasional.

(2) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan FKPPID Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi di wilayah masing-masing.
}}

{{Perundangan pasal2|34|
(1) FKPPID PemdaTingkat Nasional terdiri dari PPID Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia.

(2) FKPPID PemdaTingkat Provinsi terdiri dari seluruh PPID Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi masingmasing.
}}}}

{{Perundangan bab|XI|KETENTUAN PENUTUP|
{{Perundangan pasal2|35|
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
}}

{{Perundangan pasal2|36|
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
}}}}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/pembukaan

2025-01-16T03:36:37Z

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017/judul

2025-01-16T03:35:24Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi 'MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,'

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Templat:Peraturan Bupati Malang 2024

2025-01-16T02:39:56Z

Juliansukrisna87:

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015/pembukaan

2025-01-16T02:38:28Z

Juliansukrisna87:

{{Perundangan konsideran|
{{Ordered list |list_style_type=lower-alpha
|bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
|bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
|bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang;
}}}}

{{Perundangan dasar hukum|
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|Pasal 18 ayat (6) [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]];
|[[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965]] tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
|[[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981]] tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
|[[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998]] tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
|[[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999]] tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
|[[Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999]] tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
|[[Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999]] tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001]] tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
|[[Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999]] tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
|[[Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999]] tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
|[[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008]] tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
|[[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
|[[Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009]] tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
|[[Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009]] tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
|[[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
|[[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
|[[Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014]] tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
|[[Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999]] tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
|[[Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005]] tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
|[[Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007]] tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
|[[Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010]] tentang Pelaksanaan [[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010]] tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
|[[Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010]] tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008]] tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014]] tentang Perubahan Keempat atas [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008]] tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012]] tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang;
|[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
}}}}

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015

2025-01-16T02:35:10Z

Juliansukrisna87: ←Mengganti halaman dengan '{{:Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015/judul}} {{:Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015/pembukaan}} {{center| Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MALANG. }} {{:Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015/batang tubuh}} {{:Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2...'

{{:Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015/judul}}

{{:Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015/pembukaan}}

{{center|
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MALANG.
}}

{{:Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015/batang tubuh}}

{{:Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015/penutup}}

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015/penutup

2025-01-16T02:34:56Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{center|Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 April 2015 BUPATI MALANG, Ttd. H. RENDRA KRESNA Diundangkan di Malang pada tanggal 6 April 2015 SEKRETARIS DAERAH Ttd. ABDUL MALIK Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 2 Seri D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 030-2/2015 }}'

{{center|Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 April 2015 
 
BUPATI MALANG, 
 
Ttd. 
 
H. RENDRA KRESNA Diundangkan di Malang 
pada tanggal 6 April 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH 
 
Ttd. 
 
ABDUL MALIK 
 
Lembaran Daerah Kabupaten Malang 
Tahun 2015 Nomor 2 Seri D 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 030-2/2015
}}

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015/batang tubuh

2025-01-16T02:34:09Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM| {{Perundangan pasal2|1| Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: {{Ordered list |list_style_type=decimal |'''Daerah''' adalah Kabupaten Malang. |'''Pemerintah Daerah''' adalah Pemerintah Kabupaten Malang. |'''Bupati''' adalah Bupati Malang. |'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah''' yang selanjutnya disingkat '''DPRD''' adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. |'''Pemerintahan Daerah''' adalah penyelengg...'

{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM|
{{Perundangan pasal2|1|
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|'''Daerah''' adalah Kabupaten Malang.
|'''Pemerintah Daerah''' adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
|'''Bupati''' adalah Bupati Malang.
|'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah''' yang selanjutnya disingkat '''DPRD''' adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
|'''Pemerintahan Daerah''' adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
|'''Keterbukaan''' adalah kesediaan dan/atau tindakan untuk memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi ke masyarakat.
|'''Informasi''' adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
|'''Informasi Publik''' adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik dan Badan Publik Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik Lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
|'''Badan Publik''' adalah Badan Publik Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Badan Publik Lainnya yang terdiri dari Badan Usaha Milik Daerah dan organisasi non pemerintah termasuk partai politik dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang berada di daerah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
|'''Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi''' yang selanjutnya disingkat '''PPID''' adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
|'''Pengguna informasi publik''' adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
|'''Pemohon informasi publik''' adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
|'''Komisi Informasi Kabupaten''' adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.
|'''Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur''' adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
|'''Sengketa Informasi Publik''' adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik Daerah atau Badan Publik lainnya dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
|'''Mediasi''' adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
|'''Ajudikasi''' adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Kabupaten.
|'''Orang''' adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik Daerah serta Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
|'''Informasi yang dikecualikan''' adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
|'''Pengklasifikasian Informasi Publik''' adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
|'''Pengujian Konsekuensi''' adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
|'''Jangka Waktu Pengecualian''' adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
|'''Ganti Rugi''' adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik dan Badan Publik Lainnya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
}}}}}}

{{Perundangan bab|II|ASAS DAN TUJUAN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Asas|
{{Perundangan pasal2|2|
(1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

(4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Tujuan|
{{Perundangan pasal2|3|
Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:
:a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik;
:b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
:c. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
:d. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
:e. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
:f. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
}}}}}}

{{Perundangan bab|III|HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Hak Badan Publik|
{{Perundangan pasal2|4|
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
:a. informasi yang dapat membahayakan negara;
:b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
:c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
:d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
:e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Kewajiban Badan Publik|
{{Perundangan pasal2|5|
Badan Publik wajib:
:a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini;
:b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
:c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
:d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
:e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
:f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi;
:g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
:h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
:i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
:j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Kabupaten; dan
:k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik.
}}}}}}

{{Perundangan bab|IV|HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Hak Pemohon/Pengguna Informasi Publik|
{{Perundangan pasal2|6|
(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Setiap orang berhak:
:a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
:b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
:c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
:d. menyebarluaskan Infomasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pemohon/Pengguna Informasi Publik berhak:
:a. mengajukan permintaan Infomasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
:b. mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
}}}}

{{Perundangan bagian|kedua|Kewajiban Pemohon/Pengguna Informasi Publik|
{{Perundangan pasal2|7|
Pemohon/Pengguna Informasi Publik wajib:
:a. menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
:b. mencantumkan sumber dari mana dia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
}}}}}}

{{Perundangan bab|V|INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Informasi yang Wajib Disediakan dan Di Umumkan secara Berkala|
{{Perundangan pasal2|8|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala dan sesuai dengan standar layanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
:a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
:b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
:c. informasi mengenai laporan keuangan Badan Publik terkait;
:d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik dalam memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta|
{{Perundangan pasal2|9|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat|
{{Perundangan pasal2|10|
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik Setiap Saat meliputi:
:a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
:b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
:c. seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;
:d. rencana kerja kegiatan termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
:e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
:f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
:g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
:h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
}}

{{Perundangan pasal2|11|
Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
:a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
:b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
:c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
:d. alasan penolakan permintaan informasi.
}}

{{Perundangan pasal2|12|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah:
:a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
:b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
:c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
:d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
:e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
:f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
:g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
:h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
:i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
:j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
:k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
:l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
:m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
:n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.
}}

{{Perundangan pasal2|13|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Partai Politik dalam Peraturan Daerah ini adalah:
:a. asas dan tujuan;
:b. program umum dan kegiatan Partai Politik;
:c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
:d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
:e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
:f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
:g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Partai Politik.
}}

{{Perundangan pasal2|14|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Peraturan Daerah ini adalah:
:a. asas dan tujuan;
:b. program dan kegiatan organisasi;
:c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
:d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
:e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
:f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
:g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.
}}}}}}

{{Perundangan bab|VI|INFORMASI YANG DIKECUALIKAN|
{{Perundangan pasal2|15|
Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali:
:a. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat:
::1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
::2. mengungkapkan identitas informan pelapor, sanksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
::3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
::4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;
::5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
:b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
:c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
:d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam daerah;
:e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai ketentuan perundangundangan;
:f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan;
:g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
:h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu:
::1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
::2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
::3. kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank seseorang;
::4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang ;
::5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;
:i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Daerah atau Intra Badan Publik Daerah dan antar Badan Publik Lainnya atau Intra Badan Publik Lainnya yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
:j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
}}}}

{{Perundangan bab|VII|PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi|
{{Perundangan pasal2|16|
(1) Badan Publik dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di daerah menetapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.

(3) PPID pada Badan Publik Daerah ditetapkan oleh Bupati.

(4) PPID pada Badan Publik Lainnya ditetapkan oleh Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
}}

{{Perundangan pasal2|17|
(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang PPID|
{{Perundangan pasal2|18|
(1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
:a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
:b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
:c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
:d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
:e. Pengujian Konsekuensi;
:f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
:g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
:h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
}}

{{Perundangan pasal2|19|
Dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PPID dibantu oleh Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi dalam hal Badan Publik yang bersangkutan memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
}}

{{Perundangan pasal2|20|
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PPID berwenang:
:a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
:b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 15;
:c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
:d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
}}

{{Perundangan pasal2|21|
Tata kerja PPID diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
}}}}}}

{{Perundangan bab|VIII|MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI|
{{Perundangan pasal2|22|
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) PPID wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(3) PPID yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

(4) PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
:a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
:b. Pejabat Publik wajib memberitahukan informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;
:c. penerimaan atau penolakan permintaan informasi disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
:d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
:e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
:f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
:g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) PPID bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur melalui Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bab|IX|KOMISI INFORMASI KABUPATEN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Fungsi|
{{Perundangan pasal2|23|
Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Kedudukan|
{{Perundangan pasal2|24|
Komisi Informasi Kabupaten berkedudukan di Ibukota Daerah.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|Susunan|
{{Perundangan pasal2|25|
(1) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

(2) Komisi Informasi Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

(3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi Kabupaten.

(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi Kabupaten dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
}}}}

{{Perundangan bagian|Keempat|Tugas|
{{Perundangan pasal2|26|
(1) Komisi Informasi Kabupaten bertugas:
:a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
:b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
:c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

(2) Komisi Informasi Kabupaten bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kelima|Wewenang|
{{Perundangan pasal2|27|
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Kabupaten memiliki wewenang:
:a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
:b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
:c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
:d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
:e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Kabupaten.

(2) Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten meliputi kewenagan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang bersangkutan.
}}}}

{{Perundangan bagian|Keenam|Pertanggungjawaban|
{{Perundangan pasal2|28|
(1) Komisi Informasi Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD.

(2) Laporan lengkap Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketujuh|Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten|
{{Perundangan pasal2|29|
(1) Untuk mendukung kegiatan Komisi Informasi Kabupaten dibentuk sekretariat Komisi Informasi Kabupaten.

(2) Struktur dan jumlah personil kepegawaian Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Personil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di Daerah.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedelapan|Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten|
{{Perundangan pasal2|30|
(1) Untuk melaksanakan penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten diberikan dukungan administratif, keuangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten.

(2) Anggaran Komisi Informasi Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Besarnya anggaran Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari APBD disusun berdasarkan rencana anggaran biaya operasional.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kesembilan|Pengangkatan dan Pemberhentian|
{{Perundangan pasal2|31|
(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten adalah:
:a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
:b. memiliki integritas dan tidak tercela;
:c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
:d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
:e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
:f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Kabupaten;
:g. bersedia bekerja penuh waktu;
:h. pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
:i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
:j. sehat jiwa dan raga;

(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan objektif.

(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib diumumkan kepada masyarakat.

(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.
}}

{{Perundangan pasal2|32|
(1) Calon anggota Komisi Informasi Kabupaten berdasarkan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diajukan kepada DPRD oleh Bupati sejumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.

(2) DPRD memilih anggota Komisi Informasi Kabupaten melalui uji kepatutan dan kelayakan.

(3) Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
}}

{{Perundangan pasal2|33|
Anggota Komisi Informasi Kabupaten diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
}}

{{Perundangan pasal2|34|
(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Kabupaten dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Kabupaten dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.

(2) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berhenti atau diberhentikan karena:
:a. meninggal dunia;
:b. telah habis masa jabatannya;
:c. mengundurkan diri;
:d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
:e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
:f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Kabupaten.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi Kabupaten dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

(5) Anggota Komisi Informasi Kabupaten pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten pada periode dimaksud.
}}}}}}

{{Perundangan bab|X|KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Pengajuan Keberatan|
{{Perundangan pasal2|35|
(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
:a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
:b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
:c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
:d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
:e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
:f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
:g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID terkait.

(3) PPID terkait memberikan nomor register pada setiap permohonan pengajuan keberatan yang diajukan kepadanya dalam buku register keberatan.
}}

{{Perundangan pasal2|36|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.

(2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.
}}

{{Perundangan pasal2|37|
Tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Tanggapan Atas Keberatan|
{{Perundangan pasal2|38|
(1) Atasan PPID pada Badan Publik wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
:a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
:b. nomor surat tanggapan atas keberatan;
:c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID terkait atas keberatan yang diajukan;
:d. perintah atasan PPID kepada PPID terkait untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
:e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.

(3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.
}}

{{Perundangan pasal2|39|
(1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kabupaten selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

(2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Kabupaten diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi Kabupaten mengenai penyelesaian sengketa informasi.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Kabupaten|
{{Perundangan pasal2|40|
(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Kabupaten sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan atau Pimpinan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan atau Pimpinan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
}}

{{Perundangan pasal2|41|
(1) Komisi Informasi Kabupaten harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
}}

{{Perundangan pasal2|42|
Putusan Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.
}}}}}}

{{Perundangan bab|XI|HUKUM ACARA KOMISI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Mediasi|
{{Perundangan pasal2|43|
(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.

(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi Kabupaten.
}}

{{Perundangan pasal2|44|
Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi Kabupaten berperan sebagai mediator.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Ajudikasi|
{{Perundangan pasal2|45|
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi Kabupaten hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.
}}

{{Perundangan pasal2|46|
(1) Sidang Komisi Informasi Kabupaten yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.

(2) Sidang Komisi Informasi Kabupaten bersifat terbuka untuk umum.

(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.

(4) Anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|Pemeriksaan|
{{Perundangan pasal2|47|
(1) Dalam hal Komisi Informasi Daerah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.

(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.

(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi Kabupaten dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.

(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
}}}}

{{Perundangan bagian|Keempat|Pembuktian|
{{Perundangan pasal2|48|
(1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.

(2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kelima|Putusan Komisi Informasi Kabupaten|
{{Perundangan pasal2|49|
(1) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
:a. membatalkan putusan Atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Kabupaten;
:b. mengukuhkan putusan Atasan PPID pada Badan Publik untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
:a. memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
:b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; atau
:c. mengukuhkan pertimbangan Atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

(3) Putusan Komisi Informasi Kabupaten diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.

(4) Komisi Informasi Kabupaten wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

(5) Apabila ada Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat Anggota Komisi Informasi Kabupaten tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
}}}}}}

{{Perundangan bab|XII|GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Gugatan ke Pengadilan|
{{Perundangan pasal2|50|
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Daerah.

(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik Lainnya.
}}

{{Perundangan pasal2|51|
(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi Kabupaten dan di Pengadilan bersifat tertutup.
}}

{{Perundangan pasal2|52|
(1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
:a. membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten dan/atau memerintahkan Badan Publik:
::1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
::2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
:b. menguatkan putusan Komisi Informasi Kabupaten dan/atau memerintahkan Badan Publik:
::1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
::2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
:a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau Pimpinan Badan Publik Lainnya yang berwenang untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
:b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
:c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
:d. Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Kasasi|
{{Perundangan pasal2|53|
Pihak yang tidak menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.
}}}}}}

{{Perundangan bab|XIII|PENYIDIKAN|
{{Perundangan pasal2|54|
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
:a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
:b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi ataubadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
:c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
:d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
:e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
:f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran;
:g. menyuruh berhenti,melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
:h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
:i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
:j. menghentikan penyidikan;
:k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
}}}}

{{Perundangan bab|XIV|KETENTUAN PIDANA|
{{Perundangan pasal2|55|
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|56|
Badan Publik yang berwenang yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|57|
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|58|
(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|59|
Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|60|
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah ini dan juga diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
}}}}

{{Perundangan bab|XV|KETENTUAN PENUTUP|
{{Perundangan pasal2|61|
Selama Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 belum dibentuk, maka Komisi Informasi Kabupaten yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
}}

{{Perundangan pasal2|62|
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
}}

{{Perundangan pasal2|63|
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.
}}}}

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015/pembukaan

2025-01-16T02:33:44Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| {{Ordered list |list_style_type=lower-alpha |bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik; |bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan sebag...'

{{Perundangan konsideran|
{{Ordered list |list_style_type=lower-alpha
|bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
|bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
|bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang;
}}}}

{{Perundangan dasar hukum|
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
|Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
|Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
|Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
|Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
|Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
|Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
|Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
|Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
|Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
|Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
|Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
|Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
|Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
|Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
|Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
|Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
|Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
|Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
|Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang;
|Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
}}}}

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015/judul

2025-01-16T02:33:20Z

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015

2025-01-15T22:08:57Z

Juliansukrisna87:

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

{{Perundangan konsideran|
{{Ordered list |list_style_type=lower-alpha
|bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
|bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
|bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang;
}}}}

{{Perundangan dasar hukum|
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
|Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
|Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
|Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
|Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
|Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
|Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
|Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
|Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
|Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
|Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
|Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
|Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
|Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
|Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
|Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
|Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
|Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
|Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
|Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang;
|Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
}}}}

{{center|
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MALANG.
}}

{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM|
{{Perundangan pasal2|1|
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
{{Ordered list |list_style_type=decimal
|'''Daerah''' adalah Kabupaten Malang.
|'''Pemerintah Daerah''' adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
|'''Bupati''' adalah Bupati Malang.
|'''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah''' yang selanjutnya disingkat '''DPRD''' adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
|'''Pemerintahan Daerah''' adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
|'''Keterbukaan''' adalah kesediaan dan/atau tindakan untuk memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi ke masyarakat.
|'''Informasi''' adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
|'''Informasi Publik''' adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik dan Badan Publik Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik Lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
|'''Badan Publik''' adalah Badan Publik Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Badan Publik Lainnya yang terdiri dari Badan Usaha Milik Daerah dan organisasi non pemerintah termasuk partai politik dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang berada di daerah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
|'''Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi''' yang selanjutnya disingkat '''PPID''' adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
|'''Pengguna informasi publik''' adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
|'''Pemohon informasi publik''' adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
|'''Komisi Informasi Kabupaten''' adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.
|'''Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur''' adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
|'''Sengketa Informasi Publik''' adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik Daerah atau Badan Publik lainnya dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
|'''Mediasi''' adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
|'''Ajudikasi''' adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Kabupaten.
|'''Orang''' adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik Daerah serta Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
|'''Informasi yang dikecualikan''' adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
|'''Pengklasifikasian Informasi Publik''' adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
|'''Pengujian Konsekuensi''' adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
|'''Jangka Waktu Pengecualian''' adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
|'''Ganti Rugi''' adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik dan Badan Publik Lainnya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
}}}}}}

{{Perundangan bab|II|ASAS DAN TUJUAN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Asas|
{{Perundangan pasal2|2|
(1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

(4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Tujuan|
{{Perundangan pasal2|3|
Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:
:a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik;
:b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
:c. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
:d. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
:e. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
:f. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
}}}}}}

{{Perundangan bab|III|HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Hak Badan Publik|
{{Perundangan pasal2|4|
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
:a. informasi yang dapat membahayakan negara;
:b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
:c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
:d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
:e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Kewajiban Badan Publik|
{{Perundangan pasal2|5|
Badan Publik wajib:
:a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini;
:b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
:c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
:d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
:e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
:f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi;
:g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
:h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
:i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
:j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Kabupaten; dan
:k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik.
}}}}}}

{{Perundangan bab|IV|HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Hak Pemohon/Pengguna Informasi Publik|
{{Perundangan pasal2|6|
(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Setiap orang berhak:
:a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
:b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
:c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
:d. menyebarluaskan Infomasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pemohon/Pengguna Informasi Publik berhak:
:a. mengajukan permintaan Infomasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
:b. mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
}}}}

{{Perundangan bagian|kedua|Kewajiban Pemohon/Pengguna Informasi Publik|
{{Perundangan pasal2|7|
Pemohon/Pengguna Informasi Publik wajib:
:a. menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
:b. mencantumkan sumber dari mana dia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
}}}}}}

{{Perundangan bab|V|INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Informasi yang Wajib Disediakan dan Di Umumkan secara Berkala|
{{Perundangan pasal2|8|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala dan sesuai dengan standar layanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
:a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
:b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
:c. informasi mengenai laporan keuangan Badan Publik terkait;
:d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik dalam memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta|
{{Perundangan pasal2|9|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat|
{{Perundangan pasal2|10|
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik Setiap Saat meliputi:
:a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
:b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
:c. seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;
:d. rencana kerja kegiatan termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
:e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
:f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
:g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
:h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
}}

{{Perundangan pasal2|11|
Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
:a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
:b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
:c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
:d. alasan penolakan permintaan informasi.
}}

{{Perundangan pasal2|12|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah:
:a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
:b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
:c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
:d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
:e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
:f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
:g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
:h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
:i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
:j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
:k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
:l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
:m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
:n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.
}}

{{Perundangan pasal2|13|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Partai Politik dalam Peraturan Daerah ini adalah:
:a. asas dan tujuan;
:b. program umum dan kegiatan Partai Politik;
:c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
:d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
:e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
:f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
:g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Partai Politik.
}}

{{Perundangan pasal2|14|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Peraturan Daerah ini adalah:
:a. asas dan tujuan;
:b. program dan kegiatan organisasi;
:c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
:d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
:e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
:f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
:g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.
}}}}}}

{{Perundangan bab|VI|INFORMASI YANG DIKECUALIKAN|
{{Perundangan pasal2|15|
Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali:
:a. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat:
::1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
::2. mengungkapkan identitas informan pelapor, sanksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
::3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
::4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;
::5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
:b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
:c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
:d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam daerah;
:e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai ketentuan perundangundangan;
:f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan;
:g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
:h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu:
::1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
::2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
::3. kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank seseorang;
::4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang ;
::5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;
:i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Daerah atau Intra Badan Publik Daerah dan antar Badan Publik Lainnya atau Intra Badan Publik Lainnya yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
:j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
}}}}

{{Perundangan bab|VII|PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi|
{{Perundangan pasal2|16|
(1) Badan Publik dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di daerah menetapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.

(3) PPID pada Badan Publik Daerah ditetapkan oleh Bupati.

(4) PPID pada Badan Publik Lainnya ditetapkan oleh Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
}}

{{Perundangan pasal2|17|
(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang PPID|
{{Perundangan pasal2|18|
(1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
:a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
:b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
:c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
:d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
:e. Pengujian Konsekuensi;
:f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
:g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
:h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
}}

{{Perundangan pasal2|19|
Dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PPID dibantu oleh Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi dalam hal Badan Publik yang bersangkutan memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
}}

{{Perundangan pasal2|20|
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PPID berwenang:
:a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
:b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 15;
:c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
:d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
}}

{{Perundangan pasal2|21|
Tata kerja PPID diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
}}}}}}

{{Perundangan bab|VIII|MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI|
{{Perundangan pasal2|22|
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) PPID wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(3) PPID yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

(4) PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
:a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
:b. Pejabat Publik wajib memberitahukan informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;
:c. penerimaan atau penolakan permintaan informasi disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
:d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
:e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
:f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
:g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) PPID bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur melalui Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bab|IX|KOMISI INFORMASI KABUPATEN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Fungsi|
{{Perundangan pasal2|23|
Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Kedudukan|
{{Perundangan pasal2|24|
Komisi Informasi Kabupaten berkedudukan di Ibukota Daerah.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|Susunan|
{{Perundangan pasal2|25|
(1) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

(2) Komisi Informasi Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

(3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi Kabupaten.

(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi Kabupaten dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
}}}}

{{Perundangan bagian|Keempat|Tugas|
{{Perundangan pasal2|26|
(1) Komisi Informasi Kabupaten bertugas:
:a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
:b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
:c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

(2) Komisi Informasi Kabupaten bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kelima|Wewenang|
{{Perundangan pasal2|27|
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Kabupaten memiliki wewenang:
:a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
:b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
:c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
:d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
:e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Kabupaten.

(2) Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten meliputi kewenagan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang bersangkutan.
}}}}

{{Perundangan bagian|Keenam|Pertanggungjawaban|
{{Perundangan pasal2|28|
(1) Komisi Informasi Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD.

(2) Laporan lengkap Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketujuh|Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten|
{{Perundangan pasal2|29|
(1) Untuk mendukung kegiatan Komisi Informasi Kabupaten dibentuk sekretariat Komisi Informasi Kabupaten.

(2) Struktur dan jumlah personil kepegawaian Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Personil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di Daerah.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedelapan|Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten|
{{Perundangan pasal2|30|
(1) Untuk melaksanakan penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten diberikan dukungan administratif, keuangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten.

(2) Anggaran Komisi Informasi Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Besarnya anggaran Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari APBD disusun berdasarkan rencana anggaran biaya operasional.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kesembilan|Pengangkatan dan Pemberhentian|
{{Perundangan pasal2|31|
(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten adalah:
:a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
:b. memiliki integritas dan tidak tercela;
:c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
:d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
:e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
:f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Kabupaten;
:g. bersedia bekerja penuh waktu;
:h. pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
:i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
:j. sehat jiwa dan raga;

(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan objektif.

(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib diumumkan kepada masyarakat.

(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.
}}

{{Perundangan pasal2|32|
(1) Calon anggota Komisi Informasi Kabupaten berdasarkan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diajukan kepada DPRD oleh Bupati sejumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.

(2) DPRD memilih anggota Komisi Informasi Kabupaten melalui uji kepatutan dan kelayakan.

(3) Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
}}

{{Perundangan pasal2|33|
Anggota Komisi Informasi Kabupaten diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
}}

{{Perundangan pasal2|34|
(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Kabupaten dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Kabupaten dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.

(2) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berhenti atau diberhentikan karena:
:a. meninggal dunia;
:b. telah habis masa jabatannya;
:c. mengundurkan diri;
:d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
:e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
:f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Kabupaten.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi Kabupaten dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

(5) Anggota Komisi Informasi Kabupaten pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten pada periode dimaksud.
}}}}}}

{{Perundangan bab|X|KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Pengajuan Keberatan|
{{Perundangan pasal2|35|
(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID terkait.
(3) PPID terkait memberikan nomor register pada setiap permohonan pengajuan keberatan yang diajukan kepadanya dalam buku register keberatan.
}}

{{Perundangan pasal2|36|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.
(2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.
}}

{{Perundangan pasal2|37|
Tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Tanggapan Atas Keberatan|
{{Perundangan pasal2|38|
(1) Atasan PPID pada Badan Publik wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.
(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID terkait atas keberatan yang diajukan;
d. perintah atasan PPID kepada PPID terkait untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
(3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.
}}

{{Perundangan pasal2|39|
(1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kabupaten selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.
(2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Kabupaten diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi Kabupaten mengenai penyelesaian sengketa informasi.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Kabupaten|
{{Perundangan pasal2|40|
(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Kabupaten sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan atau Pimpinan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan atau Pimpinan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
}}

{{Perundangan pasal2|41|
(1) Komisi Informasi Kabupaten harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
}}

{{Perundangan pasal2|42|
Putusan Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.
}}}}}}

{{Perundangan bab|XI|HUKUM ACARA KOMISI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Mediasi|
{{Perundangan pasal2|43|
(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi Kabupaten.
}}

{{Perundangan pasal2|44|
Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi Kabupaten berperan sebagai mediator.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Ajudikasi|
{{Perundangan pasal2|45|
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi Kabupaten hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.
}}

{{Perundangan pasal2|46|
(1) Sidang Komisi Informasi Kabupaten yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.
(2) Sidang Komisi Informasi Kabupaten bersifat terbuka untuk umum.
(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
(4) Anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|Pemeriksaan|
{{Perundangan pasal2|47|
(1) Dalam hal Komisi Informasi Daerah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi Kabupaten dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
}}}}

{{Perundangan bagian|Keempat|Pembuktian|
{{Perundangan pasal2|48|
(1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
(2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kelima|Putusan Komisi Informasi Kabupaten|
{{Perundangan pasal2|49|
(1) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a. membatalkan putusan Atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Kabupaten;
b. mengukuhkan putusan Atasan PPID pada Badan Publik untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a. memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; atau
c. mengukuhkan pertimbangan Atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
(3) Putusan Komisi Informasi Kabupaten diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
(4) Komisi Informasi Kabupaten wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
(5) Apabila ada Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat Anggota Komisi Informasi Kabupaten tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
}}}}}}

{{Perundangan bab|XII|GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Gugatan ke Pengadilan|
{{Perundangan pasal2|50|
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Daerah.
(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik Lainnya.
}}

{{Perundangan pasal2|51|
(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi Kabupaten dan di Pengadilan bersifat tertutup.
}}

{{Perundangan pasal2|52|
(1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
a. membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten dan/atau memerintahkan Badan Publik:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
b. menguatkan putusan Komisi Informasi Kabupaten dan/atau memerintahkan Badan Publik:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau Pimpinan Badan Publik Lainnya yang berwenang untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
d. Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Kasasi|
{{Perundangan pasal2|53|
Pihak yang tidak menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.
}}}}}}

{{Perundangan bab|XIII|PENYIDIKAN|
{{Perundangan pasal2|54|
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi ataubadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran;
g. menyuruh berhenti,melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
}}}}

{{Perundangan bab|XIV|KETENTUAN PIDANA|
{{Perundangan pasal2|55|
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|56|
Badan Publik yang berwenang yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|57|
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|58|
(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|59|
Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|60|
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah ini dan juga diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
}}}}

{{Perundangan bab|XV|KETENTUAN PENUTUP|
{{Perundangan pasal2|61|
Selama Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 belum dibentuk, maka Komisi Informasi Kabupaten yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
}}

{{Perundangan pasal2|62|
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
}}

{{Perundangan pasal2|63|
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.
}}}}

{{center|Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 April 2015 
 
BUPATI MALANG, 
 
Ttd. 
 
H. RENDRA KRESNA Diundangkan di Malang 
pada tanggal 6 April 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH 
 
Ttd. 
 
ABDUL MALIK 
 
Lembaran Daerah Kabupaten Malang 
Tahun 2015 Nomor 2 Seri D 
}}

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 030-2/2015

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015

2025-01-15T21:38:31Z

Juliansukrisna87:

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

{{Perundangan konsideran|
a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
b. bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang;
}}

{{Perundangan dasar hukum|
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
}}

{{center|
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MALANG.
}}

{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM|
{{Perundangan pasal2|1|
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakan untuk memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi ke masyarakat.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik dan Badan Publik Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik Lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Badan Publik adalah Badan Publik Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Badan Publik Lainnya yang terdiri dari Badan Usaha Milik Daerah dan organisasi non pemerintah termasuk partai politik dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang berada di daerah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
11. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
12. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
13. Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.
14. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik Daerah atau Badan Publik lainnya dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
17. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Kabupaten.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik Daerah serta Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
19. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
20. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
21. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
22. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
23. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik dan Badan Publik Lainnya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
}}}}

{{Perundangan bab|II|ASAS DAN TUJUAN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Asas|
{{Perundangan pasal2|2|
(1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
(4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Tujuan|
{{Perundangan pasal2|3|
Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:
a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
c. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
d. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
e. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
}}}}}}

{{Perundangan bab|III|HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Hak Badan Publik|
{{Perundangan pasal2|4|
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Kewajiban Badan Publik|
{{Perundangan pasal2|5|
Badan Publik wajib:
a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini;
b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi;
g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Kabupaten; dan
k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik.
}}}}}}

{{Perundangan bab|IV|HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Hak Pemohon/Pengguna Informasi Publik|
{{Perundangan pasal2|6|
(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Setiap orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
d. menyebarluaskan Infomasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Pemohon/Pengguna Informasi Publik berhak:
a. mengajukan permintaan Infomasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
b. mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
}}}}

{{Perundangan bagian|kedua|Kewajiban Pemohon/Pengguna Informasi Publik|
{{Perundangan pasal2|7|
Pemohon/Pengguna Informasi Publik wajib:
a. menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mencantumkan sumber dari mana dia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
}}}}}}

{{Perundangan bab|V|INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Informasi yang Wajib Disediakan dan Di Umumkan secara Berkala|
{{Perundangan pasal2|8|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala dan sesuai dengan standar layanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan Badan Publik terkait;
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
(4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik dalam memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta|
{{Perundangan pasal2|9|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat|
{{Perundangan pasal2|10|
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik Setiap Saat meliputi:
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja kegiatan termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
}}

{{Perundangan pasal2|11|
Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
d. alasan penolakan permintaan informasi.
}}

{{Perundangan pasal2|12|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.
}}

{{Perundangan pasal2|13|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Partai Politik dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. asas dan tujuan;
b. program umum dan kegiatan Partai Politik;
c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Partai Politik.
}}

{{Perundangan pasal2|14|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. asas dan tujuan;
b. program dan kegiatan organisasi;
c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.
}}}}}}

{{Perundangan bab|VI|INFORMASI YANG DIKECUALIKAN|
{{Perundangan pasal2|15|
Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali:
a. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat:
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan pelapor, sanksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam daerah;
e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai ketentuan perundangundangan;
f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan;
g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang ;
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;
i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Daerah atau Intra Badan Publik Daerah dan antar Badan Publik Lainnya atau Intra Badan Publik Lainnya yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
}}}}

{{Perundangan bab|VII|PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi|
{{Perundangan pasal2|16|
(1) Badan Publik dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di daerah menetapkan PPID.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
(3) PPID pada Badan Publik Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(4) PPID pada Badan Publik Lainnya ditetapkan oleh Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
}}

{{Perundangan pasal2|17|
(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang PPID|
{{Perundangan pasal2|18|
(1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
e. Pengujian Konsekuensi;
f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
}}

{{Perundangan pasal2|19|
Dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PPID dibantu oleh Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi dalam hal Badan Publik yang bersangkutan memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
}}

{{Perundangan pasal2|20|
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PPID berwenang:
a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 15;
c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
}}

{{Perundangan pasal2|21|
Tata kerja PPID diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
}}}}}}

{{Perundangan bab|VIII|MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI|
{{Perundangan pasal2|22|
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis.
(2) PPID wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(3) PPID yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
(4) PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Pejabat Publik wajib memberitahukan informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;
c. penerimaan atau penolakan permintaan informasi disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
(8) PPID bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur melalui Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bab|IX|KOMISI INFORMASI KABUPATEN|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Fungsi|
{{Perundangan pasal2|23|
Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kedua|Kedudukan|
{{Perundangan pasal2|24|
Komisi Informasi Kabupaten berkedudukan di Ibukota Daerah.
}}}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|Susunan|
{{Perundangan pasal2|25|
(1) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(2) Komisi Informasi Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
(3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi Kabupaten.
(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi Kabupaten dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
}}}}

{{Perundangan bagian|Keempat|Tugas|
{{Perundangan pasal2|26|
(1) Komisi Informasi Kabupaten bertugas:
a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
(2) Komisi Informasi Kabupaten bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
}}}}

{{Perundangan bagian|Kelima|Wewenang|
{{Perundangan pasal2|27|
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Kabupaten memiliki wewenang:
a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Kabupaten.
(2) Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten meliputi kewenagan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang bersangkutan.
}}}}

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

{{Perundangan pasal2|28|
(1) Komisi Informasi Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD.
(2) Laporan lengkap Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.
}}

Bagian Ketujuh Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten

{{Perundangan pasal2|29|
(1) Untuk mendukung kegiatan Komisi Informasi Kabupaten dibentuk sekretariat Komisi Informasi Kabupaten.
(2) Struktur dan jumlah personil kepegawaian Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Personil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di Daerah.
}}

Bagian Kedelapan Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten

{{Perundangan pasal2|30|
(1) Untuk melaksanakan penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten diberikan dukungan administratif, keuangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten.
(2) Anggaran Komisi Informasi Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Besarnya anggaran Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari APBD disusun berdasarkan rencana anggaran biaya operasional.
}}

Bagian Kesembilan Pengangkatan dan Pemberhentian

{{Perundangan pasal2|31|
(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten adalah:
a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
b. memiliki integritas dan tidak tercela;
c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Kabupaten;
g. bersedia bekerja penuh waktu;
h. pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
j. sehat jiwa dan raga;
(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan objektif.
(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib diumumkan kepada masyarakat.
(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.
}}

{{Perundangan pasal2|32|
(1) Calon anggota Komisi Informasi Kabupaten berdasarkan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diajukan kepada DPRD oleh Bupati sejumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
(2) DPRD memilih anggota Komisi Informasi Kabupaten melalui uji kepatutan dan kelayakan.
(3) Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
}}

{{Perundangan pasal2|33|
Anggota Komisi Informasi Kabupaten diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
}}

{{Perundangan pasal2|34|
(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Kabupaten dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Kabupaten dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.
(2) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. telah habis masa jabatannya;
c. mengundurkan diri;
d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Kabupaten.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi Kabupaten dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
(5) Anggota Komisi Informasi Kabupaten pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten pada periode dimaksud.
}}}}

{{Perundangan bab|X|KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN|
Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan

{{Perundangan pasal2|35|
(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID terkait.
(3) PPID terkait memberikan nomor register pada setiap permohonan pengajuan keberatan yang diajukan kepadanya dalam buku register keberatan.
}}

{{Perundangan pasal2|36|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.
(2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.
}}

{{Perundangan pasal2|37|
Tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
}}

Bagian Kedua Tanggapan Atas Keberatan

{{Perundangan pasal2|38|
(1) Atasan PPID pada Badan Publik wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.
(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID terkait atas keberatan yang diajukan;
d. perintah atasan PPID kepada PPID terkait untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
(3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.
}}

{{Perundangan pasal2|39|
(1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kabupaten selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.
(2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Kabupaten diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi Kabupaten mengenai penyelesaian sengketa informasi.
}}

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Kabupaten

{{Perundangan pasal2|40|
(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Kabupaten sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan atau Pimpinan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan atau Pimpinan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
}}

{{Perundangan pasal2|41|
(1) Komisi Informasi Kabupaten harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
}}

{{Perundangan pasal2|42|
Putusan Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.
}}}}

{{Perundangan bab|XI|HUKUM ACARA KOMISI|
Bagian Kesatu Mediasi

{{Perundangan pasal2|43|
(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi Kabupaten.
}}

{{Perundangan pasal2|44|
Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi Kabupaten berperan sebagai mediator.
}}

Bagian Kedua Ajudikasi

{{Perundangan pasal2|45|
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi Kabupaten hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.
}}

{{Perundangan pasal2|46|
(1) Sidang Komisi Informasi Kabupaten yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.
(2) Sidang Komisi Informasi Kabupaten bersifat terbuka untuk umum.
(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
(4) Anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
}}

Bagian Ketiga Pemeriksaan

{{Perundangan pasal2|47|
(1) Dalam hal Komisi Informasi Daerah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi Kabupaten dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
}}

Bagian Keempat Pembuktian

{{Perundangan pasal2|48|
(1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
(2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
}}

Bagian Kelima Putusan Komisi Informasi Kabupaten

{{Perundangan pasal2|49|
(1) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a. membatalkan putusan Atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Kabupaten;
b. mengukuhkan putusan Atasan PPID pada Badan Publik untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a. memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; atau
c. mengukuhkan pertimbangan Atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
(3) Putusan Komisi Informasi Kabupaten diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
(4) Komisi Informasi Kabupaten wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
(5) Apabila ada Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat Anggota Komisi Informasi Kabupaten tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
}}}}

{{Perundangan bab|XII|GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI|
Bagian Kesatu Gugatan ke Pengadilan

{{Perundangan pasal2|50|
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Daerah.
(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik Lainnya.
}}

{{Perundangan pasal2|51|
(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi Kabupaten dan di Pengadilan bersifat tertutup.
}}

{{Perundangan pasal2|52|
(1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
a. membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten dan/atau memerintahkan Badan Publik:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
b. menguatkan putusan Komisi Informasi Kabupaten dan/atau memerintahkan Badan Publik:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau Pimpinan Badan Publik Lainnya yang berwenang untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
d. Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
}}

Bagian Kedua Kasasi

{{Perundangan pasal2|53|
Pihak yang tidak menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.
}}}}

{{Perundangan bab|XIII|PENYIDIKAN|
{{Perundangan pasal2|54|
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi ataubadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran;
g. menyuruh berhenti,melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
}}}}

{{Perundangan bab|XIV|KETENTUAN PIDANA|
{{Perundangan pasal2|55|
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|56|
Badan Publik yang berwenang yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|57|
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|58|
(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|59|
Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|60|
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah ini dan juga diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
}}}}

{{Perundangan bab|XV|KETENTUAN PENUTUP|
{{Perundangan pasal2|61|
Selama Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 belum dibentuk, maka Komisi Informasi Kabupaten yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
}}

{{Perundangan pasal2|62|
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
}}

{{Perundangan pasal2|63|
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.
}}}}

Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 April 2015

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 2 Seri D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 030-2/2015

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015

2025-01-15T21:32:42Z

Juliansukrisna87:

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

{{Perundangan konsideran|
a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
b. bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang;
}}

{{Perundangan dasar hukum|
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
}}

{{center|
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MALANG.
}}

{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM|
{{Perundangan pasal2|1|
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakan untuk memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi ke masyarakat.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik dan Badan Publik Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik Lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Badan Publik adalah Badan Publik Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Badan Publik Lainnya yang terdiri dari Badan Usaha Milik Daerah dan organisasi non pemerintah termasuk partai politik dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang berada di daerah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
11. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
12. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
13. Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.
14. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik Daerah atau Badan Publik lainnya dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
17. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Kabupaten.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik Daerah serta Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
19. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
20. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
21. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
22. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
23. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik dan Badan Publik Lainnya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
}}}}

{{Perundangan bab|II|ASAS DAN TUJUAN|
Bagian Kesatu Asas

{{Perundangan pasal2|2|
(1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
(4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
}}

Bagian Kedua Tujuan

{{Perundangan pasal2|3|
Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:
a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
c. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
d. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
e. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
}}}}

{{Perundangan bab|III|HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK|
Bagian Kesatu Hak Badan Publik

{{Perundangan pasal2|4|
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
}}

Bagian Kedua Kewajiban Badan Publik

{{Perundangan pasal2|5|
Badan Publik wajib:
a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini;
b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi;
g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Kabupaten; dan
k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik.
}}}}

{{Perundangan bab|IV|HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK|
Bagian Kesatu Hak Pemohon/Pengguna Informasi Publik

{{Perundangan pasal2|6|
(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Setiap orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
d. menyebarluaskan Infomasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Pemohon/Pengguna Informasi Publik berhak:
a. mengajukan permintaan Infomasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
b. mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
}}

Bagian kedua Kewajiban Pemohon/Pengguna Informasi Publik

{{Perundangan pasal2|7|
Pemohon/Pengguna Informasi Publik wajib:
a. menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mencantumkan sumber dari mana dia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
}}}}

{{Perundangan bab|V|INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN|
Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Di Umumkan secara Berkala

{{Perundangan pasal2|8|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala dan sesuai dengan standar layanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan Badan Publik terkait;
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
(4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik dalam memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
}}

Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta

{{Perundangan pasal2|9|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
}}

Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

{{Perundangan pasal2|10|
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik Setiap Saat meliputi:
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja kegiatan termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
}}

{{Perundangan pasal2|11|
Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
d. alasan penolakan permintaan informasi.
}}

{{Perundangan pasal2|12|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.
}}

{{Perundangan pasal2|13|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Partai Politik dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. asas dan tujuan;
b. program umum dan kegiatan Partai Politik;
c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Partai Politik.
}}

{{Perundangan pasal2|14|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. asas dan tujuan;
b. program dan kegiatan organisasi;
c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.
}}}}

{{Perundangan bab|VI|INFORMASI YANG DIKECUALIKAN|
{{Perundangan pasal2|15|
Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali:
a. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat:
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan pelapor, sanksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam daerah;
e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai ketentuan perundangundangan;
f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan;
g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang ;
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;
i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Daerah atau Intra Badan Publik Daerah dan antar Badan Publik Lainnya atau Intra Badan Publik Lainnya yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
}}}}

{{Perundangan bab|VII|PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI|
Bagian Kesatu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

{{Perundangan pasal2|16|
(1) Badan Publik dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di daerah menetapkan PPID.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
(3) PPID pada Badan Publik Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(4) PPID pada Badan Publik Lainnya ditetapkan oleh Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
}}

{{Perundangan pasal2|17|
(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
}}

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang PPID

{{Perundangan pasal2|18|
(1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
e. Pengujian Konsekuensi;
f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
}}

{{Perundangan pasal2|19|
Dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PPID dibantu oleh Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi dalam hal Badan Publik yang bersangkutan memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
}}

{{Perundangan pasal2|20|
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PPID berwenang:
a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 15;
c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
}}

{{Perundangan pasal2|21|
Tata kerja PPID diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bab|VIII|MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI|
{{Perundangan pasal2|22|
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis.
(2) PPID wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(3) PPID yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
(4) PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Pejabat Publik wajib memberitahukan informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;
c. penerimaan atau penolakan permintaan informasi disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
(8) PPID bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur melalui Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bab|IX|KOMISI INFORMASI KABUPATEN|
Bagian Kesatu Fungsi

{{Perundangan pasal2|23|
Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
}}

Bagian Kedua Kedudukan

{{Perundangan pasal2|24|
Komisi Informasi Kabupaten berkedudukan di Ibukota Daerah.
}}

Bagian Ketiga Susunan

{{Perundangan pasal2|25|
(1) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(2) Komisi Informasi Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
(3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi Kabupaten.
(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi Kabupaten dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
}}

Bagian Keempat Tugas

{{Perundangan pasal2|26|
(1) Komisi Informasi Kabupaten bertugas:
a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
(2) Komisi Informasi Kabupaten bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
}}

Bagian Kelima Wewenang

{{Perundangan pasal2|27|
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Kabupaten memiliki wewenang:
a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Kabupaten.
(2) Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten meliputi kewenagan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang bersangkutan.
}}

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

{{Perundangan pasal2|28|
(1) Komisi Informasi Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD.
(2) Laporan lengkap Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.
}}

Bagian Ketujuh Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten

{{Perundangan pasal2|29|
(1) Untuk mendukung kegiatan Komisi Informasi Kabupaten dibentuk sekretariat Komisi Informasi Kabupaten.
(2) Struktur dan jumlah personil kepegawaian Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Personil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di Daerah.
}}

Bagian Kedelapan Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten

{{Perundangan pasal2|30|
(1) Untuk melaksanakan penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten diberikan dukungan administratif, keuangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten.
(2) Anggaran Komisi Informasi Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Besarnya anggaran Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari APBD disusun berdasarkan rencana anggaran biaya operasional.
}}

Bagian Kesembilan Pengangkatan dan Pemberhentian

{{Perundangan pasal2|31|
(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten adalah:
a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
b. memiliki integritas dan tidak tercela;
c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Kabupaten;
g. bersedia bekerja penuh waktu;
h. pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
j. sehat jiwa dan raga;
(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan objektif.
(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib diumumkan kepada masyarakat.
(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.
}}

{{Perundangan pasal2|32|
(1) Calon anggota Komisi Informasi Kabupaten berdasarkan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diajukan kepada DPRD oleh Bupati sejumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
(2) DPRD memilih anggota Komisi Informasi Kabupaten melalui uji kepatutan dan kelayakan.
(3) Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
}}

{{Perundangan pasal2|33|
Anggota Komisi Informasi Kabupaten diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
}}

{{Perundangan pasal2|34|
(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Kabupaten dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Kabupaten dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.
(2) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. telah habis masa jabatannya;
c. mengundurkan diri;
d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Kabupaten.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi Kabupaten dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
(5) Anggota Komisi Informasi Kabupaten pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten pada periode dimaksud.
}}}}

{{Perundangan bab|X|KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN|
Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan

{{Perundangan pasal2|35|
(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID terkait.
(3) PPID terkait memberikan nomor register pada setiap permohonan pengajuan keberatan yang diajukan kepadanya dalam buku register keberatan.
}}

{{Perundangan pasal2|36|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.
(2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.
}}

{{Perundangan pasal2|37|
Tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
}}

Bagian Kedua Tanggapan Atas Keberatan

{{Perundangan pasal2|38|
(1) Atasan PPID pada Badan Publik wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.
(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID terkait atas keberatan yang diajukan;
d. perintah atasan PPID kepada PPID terkait untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
(3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.
}}

{{Perundangan pasal2|39|
(1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kabupaten selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.
(2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Kabupaten diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi Kabupaten mengenai penyelesaian sengketa informasi.
}}

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Kabupaten

{{Perundangan pasal2|40|
(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Kabupaten sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan atau Pimpinan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan atau Pimpinan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
}}

{{Perundangan pasal2|41|
(1) Komisi Informasi Kabupaten harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
}}

{{Perundangan pasal2|42|
Putusan Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.
}}}}

{{Perundangan bab|XI|HUKUM ACARA KOMISI|
Bagian Kesatu Mediasi

{{Perundangan pasal2|43|
(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi Kabupaten.
}}

{{Perundangan pasal2|44|
Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi Kabupaten berperan sebagai mediator.
}}

Bagian Kedua Ajudikasi

{{Perundangan pasal2|45|
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi Kabupaten hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.
}}

{{Perundangan pasal2|46|
(1) Sidang Komisi Informasi Kabupaten yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.
(2) Sidang Komisi Informasi Kabupaten bersifat terbuka untuk umum.
(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
(4) Anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
}}

Bagian Ketiga Pemeriksaan

{{Perundangan pasal2|47|
(1) Dalam hal Komisi Informasi Daerah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi Kabupaten dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
}}

Bagian Keempat Pembuktian

{{Perundangan pasal2|48|
(1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
(2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
}}

Bagian Kelima Putusan Komisi Informasi Kabupaten

{{Perundangan pasal2|49|
(1) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a. membatalkan putusan Atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Kabupaten;
b. mengukuhkan putusan Atasan PPID pada Badan Publik untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a. memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; atau
c. mengukuhkan pertimbangan Atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
(3) Putusan Komisi Informasi Kabupaten diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
(4) Komisi Informasi Kabupaten wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
(5) Apabila ada Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat Anggota Komisi Informasi Kabupaten tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
}}}}

{{Perundangan bab|XII|GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI|
Bagian Kesatu Gugatan ke Pengadilan

{{Perundangan pasal2|50|
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Daerah.
(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik Lainnya.
}}

{{Perundangan pasal2|51|
(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi Kabupaten dan di Pengadilan bersifat tertutup.
}}

{{Perundangan pasal2|52|
(1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
a. membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten dan/atau memerintahkan Badan Publik:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
b. menguatkan putusan Komisi Informasi Kabupaten dan/atau memerintahkan Badan Publik:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau Pimpinan Badan Publik Lainnya yang berwenang untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
d. Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
}}

Bagian Kedua Kasasi

{{Perundangan pasal2|53|
Pihak yang tidak menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.
}}}}

{{Perundangan bab|XIII|PENYIDIKAN|
{{Perundangan pasal2|54|
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi ataubadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran;
g. menyuruh berhenti,melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
}}}}

{{Perundangan bab|XIV|KETENTUAN PIDANA|
{{Perundangan pasal2|55|
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|56|
Badan Publik yang berwenang yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|57|
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|58|
(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|59|
Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|60|
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah ini dan juga diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
}}}}

{{Perundangan bab|XV|KETENTUAN PENUTUP|
{{Perundangan pasal2|61|
Selama Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 belum dibentuk, maka Komisi Informasi Kabupaten yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
}}

{{Perundangan pasal2|62|
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
}}

{{Perundangan pasal2|63|
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.
}}}}

Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 April 2015

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 2 Seri D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 030-2/2015

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015

2025-01-15T21:31:50Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi 'BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, {{Perundangan konsideran| a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik; b. bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan...'

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

{{Perundangan konsideran|
a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
b. bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang;
}}

{{Perundangan badan hukum|
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
}}

{{center|
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MALANG.
}}

{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM|
{{Perundangan pasal2|1|
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakan untuk memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi ke masyarakat.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik dan Badan Publik Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik Lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Badan Publik adalah Badan Publik Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Badan Publik Lainnya yang terdiri dari Badan Usaha Milik Daerah dan organisasi non pemerintah termasuk partai politik dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang berada di daerah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
11. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
12. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
13. Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.
14. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik Daerah atau Badan Publik lainnya dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
17. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Kabupaten.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik Daerah serta Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
19. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
20. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
21. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
22. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
23. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik dan Badan Publik Lainnya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
}}}}

{{Perundangan bab|II|ASAS DAN TUJUAN|
Bagian Kesatu Asas

{{Perundangan pasal2|2|
(1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
(4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
}}

Bagian Kedua Tujuan

{{Perundangan pasal2|3|
Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:
a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
c. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
d. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
e. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
}}}}

{{Perundangan bab|III|HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK|
Bagian Kesatu Hak Badan Publik

{{Perundangan pasal2|4|
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
}}

Bagian Kedua Kewajiban Badan Publik

{{Perundangan pasal2|5|
Badan Publik wajib:
a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini;
b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi;
g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Kabupaten; dan
k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik.
}}}}

{{Perundangan bab|IV|HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK|
Bagian Kesatu Hak Pemohon/Pengguna Informasi Publik

{{Perundangan pasal2|6|
(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Setiap orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
d. menyebarluaskan Infomasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Pemohon/Pengguna Informasi Publik berhak:
a. mengajukan permintaan Infomasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
b. mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
}}

Bagian kedua Kewajiban Pemohon/Pengguna Informasi Publik

{{Perundangan pasal2|7|
Pemohon/Pengguna Informasi Publik wajib:
a. menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mencantumkan sumber dari mana dia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
}}}}

{{Perundangan bab|V|INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN|
Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Di Umumkan secara Berkala

{{Perundangan pasal2|8|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala dan sesuai dengan standar layanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan Badan Publik terkait;
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
(4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik dalam memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
}}

Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta

{{Perundangan pasal2|9|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
}}

Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

{{Perundangan pasal2|10|
Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik Setiap Saat meliputi:
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja kegiatan termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Badan Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
}}

{{Perundangan pasal2|11|
Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
d. alasan penolakan permintaan informasi.
}}

{{Perundangan pasal2|12|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.
}}

{{Perundangan pasal2|13|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Partai Politik dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. asas dan tujuan;
b. program umum dan kegiatan Partai Politik;
c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Partai Politik.
}}

{{Perundangan pasal2|14|
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. asas dan tujuan;
b. program dan kegiatan organisasi;
c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.
}}}}

{{Perundangan bab|VI|INFORMASI YANG DIKECUALIKAN|
{{Perundangan pasal2|15|
Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali:
a. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat:
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan pelapor, sanksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam daerah;
e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai ketentuan perundangundangan;
f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan;
g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang ;
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;
i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Daerah atau Intra Badan Publik Daerah dan antar Badan Publik Lainnya atau Intra Badan Publik Lainnya yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
}}}}

{{Perundangan bab|VII|PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI|
Bagian Kesatu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

{{Perundangan pasal2|16|
(1) Badan Publik dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di daerah menetapkan PPID.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
(3) PPID pada Badan Publik Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(4) PPID pada Badan Publik Lainnya ditetapkan oleh Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
}}

{{Perundangan pasal2|17|
(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
}}

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang PPID

{{Perundangan pasal2|18|
(1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
e. Pengujian Konsekuensi;
f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
}}

{{Perundangan pasal2|19|
Dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PPID dibantu oleh Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi dalam hal Badan Publik yang bersangkutan memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
}}

{{Perundangan pasal2|20|
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PPID berwenang:
a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 15;
c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
}}

{{Perundangan pasal2|21|
Tata kerja PPID diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bab|VIII|MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI|
{{Perundangan pasal2|22|
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis.
(2) PPID wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(3) PPID yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
(4) PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Pejabat Publik wajib memberitahukan informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;
c. penerimaan atau penolakan permintaan informasi disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
(8) PPID bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur melalui Peraturan Bupati.
}}}}

{{Perundangan bab|IX|KOMISI INFORMASI KABUPATEN|
Bagian Kesatu Fungsi

{{Perundangan pasal2|23|
Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
}}

Bagian Kedua Kedudukan

{{Perundangan pasal2|24|
Komisi Informasi Kabupaten berkedudukan di Ibukota Daerah.
}}

Bagian Ketiga Susunan

{{Perundangan pasal2|25|
(1) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(2) Komisi Informasi Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
(3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi Kabupaten.
(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi Kabupaten dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
}}

Bagian Keempat Tugas

{{Perundangan pasal2|26|
(1) Komisi Informasi Kabupaten bertugas:
a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
(2) Komisi Informasi Kabupaten bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
}}

Bagian Kelima Wewenang

{{Perundangan pasal2|27|
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Kabupaten memiliki wewenang:
a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Kabupaten.
(2) Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten meliputi kewenagan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang bersangkutan.
}}

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

{{Perundangan pasal2|28|
(1) Komisi Informasi Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD.
(2) Laporan lengkap Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.
}}

Bagian Ketujuh Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten

{{Perundangan pasal2|29|
(1) Untuk mendukung kegiatan Komisi Informasi Kabupaten dibentuk sekretariat Komisi Informasi Kabupaten.
(2) Struktur dan jumlah personil kepegawaian Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Personil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di Daerah.
}}

Bagian Kedelapan Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten

{{Perundangan pasal2|30|
(1) Untuk melaksanakan penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten diberikan dukungan administratif, keuangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten.
(2) Anggaran Komisi Informasi Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Besarnya anggaran Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari APBD disusun berdasarkan rencana anggaran biaya operasional.
}}

Bagian Kesembilan Pengangkatan dan Pemberhentian

{{Perundangan pasal2|31|
(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten adalah:
a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
b. memiliki integritas dan tidak tercela;
c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Kabupaten;
g. bersedia bekerja penuh waktu;
h. pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
j. sehat jiwa dan raga;
(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan objektif.
(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib diumumkan kepada masyarakat.
(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.
}}

{{Perundangan pasal2|32|
(1) Calon anggota Komisi Informasi Kabupaten berdasarkan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diajukan kepada DPRD oleh Bupati sejumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
(2) DPRD memilih anggota Komisi Informasi Kabupaten melalui uji kepatutan dan kelayakan.
(3) Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang telah dipilih oleh DPRD selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
}}

{{Perundangan pasal2|33|
Anggota Komisi Informasi Kabupaten diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
}}

{{Perundangan pasal2|34|
(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Kabupaten dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Kabupaten dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.
(2) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. telah habis masa jabatannya;
c. mengundurkan diri;
d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Kabupaten.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi Kabupaten dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
(5) Anggota Komisi Informasi Kabupaten pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten pada periode dimaksud.
}}}}

{{Perundangan bab|X|KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN|
Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan

{{Perundangan pasal2|35|
(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID terkait.
(3) PPID terkait memberikan nomor register pada setiap permohonan pengajuan keberatan yang diajukan kepadanya dalam buku register keberatan.
}}

{{Perundangan pasal2|36|
(1) Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID.
(2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya.
}}

{{Perundangan pasal2|37|
Tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
}}

Bagian Kedua Tanggapan Atas Keberatan

{{Perundangan pasal2|38|
(1) Atasan PPID pada Badan Publik wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.
(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID terkait atas keberatan yang diajukan;
d. perintah atasan PPID kepada PPID terkait untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
(3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.
}}

{{Perundangan pasal2|39|
(1) Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Kabupaten selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.
(2) Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Kabupaten diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Informasi Kabupaten mengenai penyelesaian sengketa informasi.
}}

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Kabupaten

{{Perundangan pasal2|40|
(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Kabupaten sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan atau Pimpinan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan atau Pimpinan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
}}

{{Perundangan pasal2|41|
(1) Komisi Informasi Kabupaten harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
}}

{{Perundangan pasal2|42|
Putusan Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.
}}}}

{{Perundangan bab|XI|HUKUM ACARA KOMISI|
Bagian Kesatu Mediasi

{{Perundangan pasal2|43|
(1) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
(2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
(3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi Kabupaten.
}}

{{Perundangan pasal2|44|
Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi Kabupaten berperan sebagai mediator.
}}

Bagian Kedua Ajudikasi

{{Perundangan pasal2|45|
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi Kabupaten hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.
}}

{{Perundangan pasal2|46|
(1) Sidang Komisi Informasi Kabupaten yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.
(2) Sidang Komisi Informasi Kabupaten bersifat terbuka untuk umum.
(3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumendokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
(4) Anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
}}

Bagian Ketiga Pemeriksaan

{{Perundangan pasal2|47|
(1) Dalam hal Komisi Informasi Daerah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
(3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi Kabupaten dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
(4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
}}

Bagian Keempat Pembuktian

{{Perundangan pasal2|48|
(1) Badan Publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
(2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
}}

Bagian Kelima Putusan Komisi Informasi Kabupaten

{{Perundangan pasal2|49|
(1) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a. membatalkan putusan Atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Kabupaten;
b. mengukuhkan putusan Atasan PPID pada Badan Publik untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a. memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; atau
c. mengukuhkan pertimbangan Atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
(3) Putusan Komisi Informasi Kabupaten diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
(4) Komisi Informasi Kabupaten wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
(5) Apabila ada Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat Anggota Komisi Informasi Kabupaten tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
}}}}

{{Perundangan bab|XII|GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI|
Bagian Kesatu Gugatan ke Pengadilan

{{Perundangan pasal2|50|
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Daerah.
(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik Lainnya.
}}

{{Perundangan pasal2|51|
(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi Kabupaten dan di Pengadilan bersifat tertutup.
}}

{{Perundangan pasal2|52|
(1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:
a. membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten dan/atau memerintahkan Badan Publik:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
b. menguatkan putusan Komisi Informasi Kabupaten dan/atau memerintahkan Badan Publik:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
(2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau Pimpinan Badan Publik Lainnya yang berwenang untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
d. Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
}}

Bagian Kedua Kasasi

{{Perundangan pasal2|53|
Pihak yang tidak menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.
}}}}

{{Perundangan bab|XIII|PENYIDIKAN|
{{Perundangan pasal2|54|
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi ataubadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran;
g. menyuruh berhenti,melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
}}}}

{{Perundangan bab|XIV|KETENTUAN PIDANA|
{{Perundangan pasal2|55|
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|56|
Badan Publik yang berwenang yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|57|
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|58|
(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|59|
Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
}}

{{Perundangan pasal2|60|
Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah ini dan juga diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
}}}}

{{Perundangan bab|XV|KETENTUAN PENUTUP|
{{Perundangan pasal2|61|
Selama Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 belum dibentuk, maka Komisi Informasi Kabupaten yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
}}

{{Perundangan pasal2|62|
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
}}

{{Perundangan pasal2|63|
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.
}}}}

Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 April 2015

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 2 Seri D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 030-2/2015

Templat:Peraturan Bupati Malang 2024

2025-01-15T21:07:13Z

Juliansukrisna87:

'''Peraturan Bupati Malang 2024''': 
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2024]] ''(proses)''
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2024]]
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2024]]
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024]]
'''Peraturan Bupati Malang 2021''': 
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021]]
'''Peraturan Bupati Malang 2020''': 
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020]]
'''Peraturan Daerah Kabupaten Malang''': 
*[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015]]
'''Undang-Undang''': 
*[[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008]]

Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020/judul

2025-01-15T13:59:05Z

Juliansukrisna87:

{{Perundangan perbup
|kabupaten=Malang
|nomor=23
|tahun={{Perundangan tahun|2020}}
|tentang=Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
}}

Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024

2025-01-15T13:57:53Z

Juliansukrisna87:

{{:Peraturan_Bupati_Malang_Nomor_20_Tahun_2024/judul}}

{{:Peraturan_Bupati_Malang_Nomor_20_Tahun_2024/pembukaan}}

{{:Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024/batang tubuh}}

{{:Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024/penutup}}

Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024/pembukaan

2025-01-15T13:57:32Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| bahwa '''untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024''' tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, '''perlu menetapkan Peraturan Bupati''' tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;...'

{{Perundangan konsideran|
bahwa '''untuk melaksanakan ketentuan dalam [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024#Pasal_12|Pasal 12]] [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024]]''' tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, '''perlu menetapkan Peraturan Bupati''' tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
}}

{{Perundangan dasar hukum|
1. [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965]] tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003]] tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004]] tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. [[Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004]] tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022]] tentang Perubahan Kedua atas [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. [[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022]] tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. [[Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009]] tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. [[Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010]] tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. [[Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012]] tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

12. [[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017]] tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. [[Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017]] tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023]] tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. [[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019]] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. [[Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023]] tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. [[Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. [[Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014]] tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021]] tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

18. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

19. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017]] tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

20. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019]] tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019]] tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020]] tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022]] tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

24. [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016]] tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023]] tentang Perubahan Keempat atas [[Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016]] tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);

25. [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017]] tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);

26. [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022]] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);

27. [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2022]] tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 10 Seri A);

28. [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023]] tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 6 Seri A);

29. [[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024]] tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 2 Seri A);

30. [[Peraturan Bupati Malang Nomor 201 Tahun 2022]] tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 201 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2023]] tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 201 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 24 Seri A);

31. [[Peraturan Bupati Malang Nomor 106 Tahun 2023]] tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 106 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Bupati Malang Nomor 133 Tahun 2023]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Bupati Malang Nomor 106 Tahun 2023]] tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 133 Seri A);
}}

Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024/dasar hukum

2025-01-15T13:57:26Z

Juliansukrisna87: ←Mengganti halaman dengan '-'

Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024/konsideran

2025-01-15T13:56:42Z

Juliansukrisna87: ←Mengganti halaman dengan '-'

Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024/judul

2025-01-15T13:55:49Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup |kabupaten=Malang |nomor=20 |tahun={{Perundangan tahun|2024}} |tentang=Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 }}'

{{Perundangan perbup
|kabupaten=Malang
|nomor=20
|tahun={{Perundangan tahun|2024}}
|tentang=Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
}}

Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020

2025-01-15T13:53:04Z

Juliansukrisna87: ←Membuat halaman berisi '{{:Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020/judul}} {{:Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020/pembukaan}} {{center| MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG }} {{:Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020/batang tubuh}} {{:Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020/penutup}}'

{{:Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020/judul}}

{{:Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020/pembukaan}}

{{center|
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
}}

{{:Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020/batang tubuh}}

{{:Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020/penutup}}